Sebelumnya melalui hasil hitungan cepat dilakukan Media Survei Center Indonesia (MSCI), pasangan Nadalsyah (koyem)-Herby memperoleh 25.912 suara atau 38,57 persen.
"Partisipasi masyarakat dalam pilkada ini sangat rendah sehingga banyak yang tidak memilih atau golput dan hanya 64.652 orang atau 58 persen yang mencoblos," kata Ketua Tim Koordinator Pilkada Barito Utara, Bambang Edhy Prayitno di Muara Teweh, Kamis.
Menurut Bambang,pemilih Kecamatan Teweh Tengah dari DPT 41.544 orang, hanya 19.306 warga yang ikut menjeblos sedangkan 22.238 orang memilih untuk golput, sedangkan Kecamatan Lahei dari 9.722 DPT, hanya 6.569 yang ikut memilih sedangkan 3.153 tidak memilih.
Kemudian Kecamatan Teweh Timur, jumlah pemilih 4.439 orang yang ikut berpartisipasi sebanyak 3.193 dan 1.246 orang memilih Golput, kemudian Kecamatan Gunung Timang DPT 8.998 jumlah pencoblos sebanyak 5.886 dan memilih tidak ikut sebanyak 3.112.
Kecamatan Montallat sebanyak 9.099 DPT, yang menggunakan hak pilihnya hanya 6.656 suara, sedangkan tidak memilih 2.443 suara, Kecamatan Gunung Purei dari DPT 2.173, yang memilih 1.587, golput 586, Kecamatan Teweh Baru, DPT 15.423 memilih 9.129, golput 6.294, Kecamatan Teweh Selatan DPT 12.939, memilih 7.875 dan 5.064 golput sedangkan Kecamatan Lahei Barat DPT 7.286 memilih 4.451, golput 2.835 suara.
"Hasil ini bisa dikatakan sudah final karena sudah hampir semua suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah terkumpul dan walaupun ada tambahan diperkirakan tidak akan banyak merubah perhitungan sementara yang masuk ke posko Tim Koordinasi Pemilukada,' kata Bambang didampingi Sekretarisnya, Tenggara.
Bambang mengatakan banyaknya masyarakat yang melakukan golput disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor politik, ekonomi dan faktor sosial budaya.
Pada faktor politik, minimnya tingkat pengetahuan mereka dalam berpolitik membuat banyak masyarakat untuk memilih diam atau tidak berpatisipasi dalam menentukan pemimpin untuk lima tahun kedepan.
"Sedangkan faktor ekonomi kebanyakan masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya dari pada harus meluangkan waktunya dalam menggunakan hak suara dan juga jarak tempuh yang jauh dengan TPS terutama di pelosok desa membuat mereka kurang peduli dengan pesta demokrasi ini," jelas dia.
Pada faktor sosial budaya, masyarakat umum terutama masyarakat pedesaan kebanyakan beranggapan bahwa siapapun pemimpin yang akan tidak akan merubah kehidupan mereka.
Untuk itu perlu langkah-langkah kongkrit dan terobosan agar kedepan masyarakat Barito Utara terutama penganut golput ini bisa mengerti dan paham bahwa menggunakan hak suaranya pada pemilukada akan bisa merubah roda pembangunan kearah yang lebih maju.
"Perlu sosialisasi lebih banyak dari beberapa tim terkait kepada masyarakat tentang tata cara berpolitik," kata Bambang.
Sementara itu, berdasarkan hitungan cepat Media Survei Center Indonesia (MSCI), Pasangan Nadalsyah-Ompie unggul dengan perolehan suara sebanyak 25.912 pemilih atau 38,57 persen.
Hingga pukul 10.08 wib, jumlah suara masuk sudah mencapai 92,81 persen, dengan suara sah mencapai 67.179 pemilih. Sehingga suara sisa yang belum masuk dipastikan tidak bakal merubah secara signifikan perolehan suara tujuh pasangan calon peserta pemilu kada Barut.
Demikian nomor dua urutan perolehan suara tetap dipegang pasangan Mulyar-Yusia (Mulia) dengan pencapai mencapai 18.011 suara atau sekitar 26,81 persen. Disusul Paslon Relawali-Purman Jaya (Raja) 8.671 suara atau sekitar 12,91 persen.
Urut empat perolehan suara Paslon Salahuddin-Nurul Aini (Sahriny) sebanyak 7.339 suara atau sekitar 10,92 persen, disusul Paslon Sapto-Jamaludin 4.530 suara atau 6,74 persen, Paslon Jhamhuji-Jonio 1.681 suara atau 2,50 persen dan terakhir paslon Mahmud-Lukius 1.035 suara atau 1,54 persen.
Sumber: antaranews.com
Paslon diusung Parpol Demokrat, PAN, dan sejumlah Parpol Gurem itu menurut hitungan cepat berhasil meraih sekurangnya 27.231 suara atau mencapai 38,69 persen.
Meski perhitungan perolehan suara secara resmi belum dilakukan pihak KPUD Barut, namun belakangan ini nada kecewa atas keunggulan Nadalsyah (Koyem)-Herbie dalam hitungan cepat tersebut sudah mulai menunjukan riaknya.
Bahkan salah satu kubu Paslon kabarnya sudah mulai ancang-ancang melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila nanti KPUD sudah secara resmi menetapkan kemenangan Koyem-Herbie.
Menurut sumber sahih, kabarnya salah satu calon bupati sudah mulai melakukan komunikasi politik dengan peserta Pemilu Kada Barut lainnya, agar berkorporasi melayangkan gugatan terhadap kemenangan Koyem-Herby.
"Ada dua paslon sudah dihubungi. Entah seperti apa jawabannya, yang pasti paslon bersangkutan sudah menyampaikan niatnya untuk melayangkan gugatan," ungkap sumber BBkMT.
Namun sejauh ini masih belum sahih materi gugatan yang nantinya bakal dilayangkan salah satu kubu Paslon tersebut. Yang pasti, rencana gugatan itu setidaknya sebagai bukti bahwa paslon lain, saat ini sudah mengakui keunggulan perolehan suara Koyem-Herbie.
"Malah kubu Paslon itu sudah mulai menggalang komunikasi politik dengan kubu incumbent, melalui pengurus Parpol ternama di Provinsi Kalteng. Kebetulan juga pengurus Parpol di Palangkaraya itu masih ada hubungan famili dengan kubu incumbent," tambah sumber.
Sayangnya sejumlah pihak terkait, memilih enggan berkomentar terkait isu tersebut. Terlepas dari benar tidaknya kabar itu, sejumlah pihak menyayangkan hal itu.
Apalagi tahapan penghitungan perolehan suara masih belum dilakukan pihak KPUD. Manuver tersebut dikawatirkan bakal mengganggu independensi pihak KPUD dalam melakukan penghitungan surat suara dalam rapat pleno pertengahan Juni mendatang.
"Bisa juga isu itu membuat daerah tidak kondusif. Padahal selain berharap jalannya pesta demokrasi lancar dan aman, masyarkat jelas tidak menginginkan pilkada kali ini berujung anarkis,"
Sebaiknya hargai tahapan, apalagi mereka peserta pilkada. Seharusnya memberi contoh yang baik kepada pemilih (masyarakat). Tidak lebih hanya agar mereka lebih dewasa menyikapi dinamika perpolitikan, pasca pencoblosan 5 Juni kemarin.
Baca juga: Koyem-Herbie Menangi Perolehan Suara
Berbagai suara positif terbentang agar pasangan calon terpilih ini mampu bekerja sama secara komprehensif untuk membangun carut marutnya barito utara akibat kesalahan manajeman pengelolaan dimasa lalu.
Koyem Herby juga diminta untuk memberi tempat secara proporsional kepada pasangan calon yang belum beruntung pada pilkada 2013 dengan mengacu kepada asas profesionalitas dan melupakan persaingan yang memuncak di beberapa waktu sebelumnya.
Dengan bersinergi, kekuatan menuju arah perubahan yang lebih baik pasti akan cepat akselerasinya, dengan perubahan cepat masyarakat akan cepat melupakan stagnasi yang selama ini membelenggu proses pembangunan.
Maulana, salah seorang warga jalan Imam Bonjol berharap agar pemimpin terpilih kedepan dapat segera membuktikan fakta kerja membangun daerah.
“Problem sosial ekonomi harus segera tertangani dengan baik, hindari polemik yang justeru akan memundurkan kembali daerah ini menjadi daerah tertinggal padahal kita mempunyai modal kuat untuk mengarah kepada perubahan baik”, ungkap Lana pangggilan akrab pemilik percetakan ini.
Pasangan calon yang pada awalnya tidak diperhitungkan akan mampu meraih suara dalam pilkada barito utara tahun 2013 diluar dugaan meraih posisi urutan 2 setelah pasangan calon Koyem Herby dengan perolehan suara 18.011 atau 26.5 persen.
Rival terberat pasangan ini yaitu pasangan calon no. 7 Relawaty-Purman Jaya yang diprediksi bakal mendominasi perolehan suara harus menelan pil pahit kekalahan dan ternyata tersungkur jatuh di posisi 3.
Informasi selama ini yang menyebutkan bahwa pasangan calon no 3 akan mendatangkan tim pemantau dari Kalimantan Selatan ternyata bukan isapan jempol. Langkah ini ternyata membuat pasangan calon no. 7 mengendurkan gerakannya dan menahan seluruh aktifitas untuk mengambil hati masyarakat.
Melemahnya gerakan pasangan calon no.7 menguntungkan posisi pasangan calon no.5 yang sudah melakukan seluruh aktifitas menarik simpati masyarakat jauh hari sebelum proses pilkada dilaksanakan.
“Fenomena banteng menyeruduk bundaran ini sungguh diluar dugaan banyak pihak”, ungkap Ketua Cabang Nasdem Teweh Tengah, Adnan Zada.
Menurut Adnan, justru gerakan pasangan calon no. 3 ini memberi peluang besar atas kemenangan pasangan calon Koyem Herby untuk melaluinya hanya dengan satu putaran.
Independen Keos
Yang menarik, dugaan banyak pihak selama ini dan terbukti benar adalah raihan suara dari pasangan calon independen yang hanya mengumpulkan suara dikisaran 1000 an.
Berarti persyaratan pengumpulan dukungan KTP yang 13.000 an itu hanyalah manipulasi politik yang hanya membohongi realitas publik.
Baca juga: Koyem-Herbie Menangi Perolehan Suara
Berdasarkan hitungan cepat dilakukan Media Survei Center Indonesia (MSCI), perolehan suara kandidat nomor urut 5 ini tak terkejar dengan mengantongi 25.912 suara atau 38,57 persen.
Hingga pukul 10.08 wib, jumlah suara masuk sudah mencapai 92,81 persen, dengan suara sah mencapai 67.179 pemilih. Sehingga suara sisa yang belum masuk dipastikan tidak bakal merubah secara signifikan perolehan suara tujuh pasangan calon peserta pemilu kada Barut.
Demikian nomor dua urutan perolehan suara tetap dipegang pasangan Mulyar-Yusia (Mulia) dengan pencapai mencapai 18.011 suara atau sekitar 26,81 persen. Disusul Paslon Relawali-Purman Jaya (Raja) 8.671 suara atau sekitar 12,91 persen.
Urut empat perolehan suara Paslon Salahuddin-Nurul Aini (Sahriny) sebanyak 7.339 suara atau sekitar 10,92 persen, disusul Paslon Sapto-Jamaludin 4.530 suara atau 6,74 persen, Paslon Jhamhuji-Jonio 1.681 suara atau 2,50 persen dan terakhir paslon Mahmud-Lukius 1.035 suara atau 1,54 persen.
Sementara itu, ditempat terpisah kubu Koyem sudah melakukan syukuran atas kemenangann kandidat mereka. Kubu ini yakin paslon mereka keluar sebagai pemenang Pemilu Kada Barut periode 2013-2018 ini.
Berdasarkan hitungan cepat dari berbagai sumber, pasangan diusung PAN, Demokrat, dan paspol gurem ini memperoleh sekurangnya 10.335 suara atau sekitar 42,71 persen.
Yang mengejutkan, justru persaingan di urut dua dimenangkan oleh pasangan Mulyar-Yusia (Mulia). Dengan perolehan suara mencapai 5.653 atau sekitar 23,89 persen.
Urut tiga perolehan suara sementara ditempati paslon Salahuddin-Nurul Aini (Sahriny) dengan 2.127 suara atau sekitar 11,62 persen.
Adapun paslon kubu incumbent Relawati-Purman Jaya (Raja) yang sebelumnya digandang-gandang sebagai pesaing kuat hanya mampu memperoleh 2.102 suara atau sekitar 10 persen.
Sedangkan tiga pasang paslon lainnya, Mulus, 2J dan Salud, memperoleh suara tidak lebih dari 5 persen, pada sore sekitar pukul 18.00 wib, Rabu 5 Juni 2013 tadi.
Dikonfirmasi di media center, Calon Bupati Nadalsyah (Koyem) mengaku yakin pilkada hanya dilakukan dalam satu putaran dengan kememangan pihaknya melebihi 40 persen.
"Suara masuk tinggal 35 persen, sehingga kami yakin menang dalam pesta demokrasi Pilkada Barut 2013 ini. Kepada semua masyarakat yang telah rela hati mendukung kami ucapkan terima kasih. Kemenangan ini milik seluruh masyarakat Barut," ungkap Koyem disela penghitungan cepat di posko pemenangan, tadi sore.
MUARA TEWEH - KPUD Barito Utara menetapkan pasangan Nadalsyah-Ompie Herbi sebagai Bupati Barut periode 2013-2018. Pasangan diusung PAN, Demokrat, dan paspol gurem ini memperoleh sekurangnya 10.335 suara atau sekitar 42,71 persen. Berikut visual sesi debat kandidat Pemilukada Barut 2013 di gedung pertemuan umum Balai Antang Muara Teweh, 3 Juni 2013.
MUARATEWEH-Setelah gagal menuju pertarungan dalam kontestasi pilkada barito utara 2013, dan dilanjutkan dengan dipatahkannya gugatan oleh PTUN Palangkaraya, tidak membuat melemahnya semangat paslon dari Partai Golkar.Dikutip dari laman media jejaring sosial milik paslon Apri-Hakim dukungan mereka secara resmi akan di arahkan menuju paslon Koyem-Herby. Sayangnya menurut info yang dihimpun, paslon ini mengalami pecah kongsi dukungan karena cawabupnya justru menjatuhkan pilihan menuju paslon Sapto-Jamaluddin.
Dedi Adithya Rakhman, salah satu wakil ketua Nasdem Cabang Teweh Tengah mengatakan, akar rumput tidak akan terpengaruh dengan kesepakatan elit, karena pemilih tetap berpatokan kepada personal paslon.
“Apapun arahan dari elit tingkat atas tidak akan berpengaruh signifikan terhadap peta dukungan suara, karena background dan nilai jual paslon yang sudah kalah juga sangat rendah”, ungkap Dedi.
Dalam skema urutan posisi elektabilitas, pasangan calon Apri-Hakim pasca putusan PTUN mengalami penurunan posisi yang cukup drastis. Blunder negosiasi menuju paslon Koyem-Herby kemungkinan besar justru mengindikasikan adanya aroma tidak sedap hanya menguntungkan elit golkar tingkat atas.
Banyaknya perubahan cepat dalam beberapa hari terakhir menuju 5 juni 2013 tampaknya tidak berperngaruh besar dalam mengubah arah dukungan masyarakat, karena apapun outputnya cukup hanya di rasakan kalangan- kalangan yang mempunyai kepentingan tertentu akan hasil pilkada itu sendiri.
Masyarakat tingkat bawah yang notabene pemilik suara mutlak tidak merasa bahwa kesepakatan tersebut harus di ikuti. “Justru blunder atas nota kesepakatan dukungan elit ini kemungkinan akan mengurangi elektabilitas partai golkar dalam pertarungan perebutan kursi legislasi di pemilu 2014”, pungkas Dedi.
PENULIS: Munawar Khalil
Meski begitu, gagalnya gugatan pasbalon dari kubu Golkar Barut ini terlanjur sudah merubah cara pandang masyarakat terhadap kalkulasi politik di Barut jelang Pemilu Kada 5 Juni mendatang.
Lain pihak menyebutkan hal itu menguntungkan Pasangan Calon Relawaty-Purman Jaya, yang 'berebut perahu' dengan Pasbalon Apri-Hakim. Namun tidak sedikit pula yang berpedapat justru merugikan posisi politik kubu incumbent dimata pemilih.
Perediksi Sekretaris DPD Muahammadiyah Barut, Munawar Khalil, tidak masuknya pasbalon Apri-Hakim sebagai kontestasi Pemilu Kada Barut 05 juni 2013, secara faktual justru menjadi blunder bagi posisi politik paslon Relawati-Purman Jaya.
Suara grassroot Golkar yang tadinya float, justru sekarang malah menjadi solid ke salah satu paslon yang pada awalnya dinilai scramble di lower level.
"Jadi kegagalan Apri-Hakim belum tentu pemilih kader Golkar Barut juga ikut berbalik arah ke paslon Relawati-Purman Jaya. Justru ada paslon yang paling diuntungkan dalam sengketa kasus ini," ungkap alumnus universitas Malang itu.
Ditegaskan, pasbalon Apri-Hakim memilki massa terdiri dari berbagai etnis. Terutama pemilih dari warga transmigrasi. Sehingga paslon yang satu etnis dengan warga trans akan diuntungkan atas gagalnya pasbalon Apri-Hakim dalam kacah gempita pesta demokrasi Pemilu Kada Barut tahun ini.
MUARATEWEH--Penasihat hukum pasangan bakal calon Aprian Noor-Abdul Hakim telah menyatakan banding atas penolakan gugatan ke PTUN, dalam sengketa Pemilu Kada Barito Utara periode 2013-2018.
Karena itu, diminta tidak ada penggunaan atribut partai Golkar selama kasus itu dalam proses upaya hukum. Bagi pihak yang tetap menggunakan atribut Golkar akan digugat.
Menurut, penasihat hukum Golkar, Bambang Sakti, saat ini arah politik Golkar Barut 'status go'. Karena sejauh ini belum ada putusan hukum kuat yang menetapkan pihak yang berhak atas pengusungan dari Golkar.
"Selain mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kalteng, kami juga sudah menyiapkan langkah upaya hukum lainnya. Yakni gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh atas penggunaan atribut parpol oleh paslon lain," ungkap Bambang.
"Karena kami banding jadi kasus ini dalam proses. Sehingga tidak memiliki ketetapan hukum. Untuk itu kami menggugat Achmad Yuliansyah, Pramono, Relawati dan Purman Jaya karena memakai atribut partai Golkar," pungkasnya.
"Perjuangan kami belum berakhir. Keputusan penolakan gugatan di PTUN Kalteng di Palangkaraya, tingkat pertama sehingga kita masih ada kesempatan melakukan banding ke tingkatan lebih tinggi," ungkap Bambang, kepada wartawan, kemarin.
Menyinggung putusan PTUN, Bambang mengaku belum puas. Sebab dalam proses persidangan, pihak PTUN tidak memasukan sejumlah bukti kuat. Dalam bukti itu terurai jelas posisi legalitas kleainnya. Hakim menyatakan naik banding.
Selain itu, keputusan PTUN Palangka Raya secara garis besar tidak objektif. Sebab membolehkan kepengurusan yang sudah diberhentikan untuk diterima KPU. "Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak memasukan bukti surat dan saksi dari kubu kami sebagai penggugat. Karena itu kami banding atas putusan PTUN tersebut," tegas Bambang.
Bambang menyebutkan, bukti itu di antaranya surat verifikasi dari DPP Partai Golkar Pusat, Nomor:B-153/GOLKAR/III/2013 perihal penegasan tentang keabasahan cartaker ketua DPD Golkar Barut. Surat rekomendasi pengurus pusat Golkar tersebut sendiri sebagai balasan surat yang dilayangkan KPUD Barut Nomor:57/KPU.Kab-020/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, tentang permintaan klarifikasi penegasan kepengurusan DPD Golkar Barut.
Menurutnya, surat rekomendasi itu juga sebagai bukti bahwa kandidat diusung yang diakui Golkar adalah pasbalon Apri-Hakim. Pendaftaran kandidat itu 8 Maret 2013, namun oleh KPUD Barut mereka tidak memakai hasil verifikasi yang dilayangkan ke DPP dan DPD I.
"Seharusnya KPUD menolak salah satu calon yang diusung Golkar tepat pada saat pendaftaran. Apalagi mereka KPUD Barut mengetahui kandidat dari Golkar yang mendaftar. Karena tidak ditolaks salah satunya maka itu kerugian besar bagi Golkar,” jelas Bambang.
 |
Baliho Pasangan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Barut Apri-Hakim |
MUARATEWEH--Gugatan Ditolak Paslon Apri-Hakim Gagal Menjadi Peserta Pemilu Kada Barut Upaya kubu Pasangan Bakal Calon Aprian Noor-Abdul menjadi peserta Pemilu Kada Barito Utara kandas.
Pasalnya PTUN Kalimantan Tengah menolak gugatan yang dilayangkan kader Golkar Barut tersebut karena dinilai tidak memiliki bukti kuat.
Gugatan dilayangkan pasbalon ini melalui pengacara Partai Golkar, Bambang Sakti, setelah mereka dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas oleh KPUD Barut 17 April lalu. Melalui PTUN, Bambang, memperkarakan keputusan KPU Kabupaten Barut No:108/KPU.Kab-020/IV/2013 yang menetapkan tujuh pasang calon sebagai peserta Pemilu Kada Barut.
Digugurkannya Apri-Hakim sebagai calon diusung Golkar, karena berebut parpol dengan Paslon Relawaty Yuliansyah, yang notabene istri incumbent, Bupati Barut Akhmad Yuliansyah. Putusan penolakan gugatan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PTUN Kalteng, Hj Mawarni Maria, kemarin.
Sehingga keputusan KPU Kabupaten Barut No: 108/KPU.Kab-020/IV/2013 yang menetapkan tujuh pasang kandidat tetap dinyatakan sah secara hukum. "Benar gugatan klain kami ditolak oleh PTUN. Tapi ini belum berakhir, karena kami masih mempelajari upaya hukum lainnya. Agar kebenaran dari kasus ini terbuka terang benerang," ungkap Bambang, pengacara Pasbalon Apri-Hakim, kemarin.
Pasalnya PTUN Kalimantan Tengah menolak gugatan yang dilayangkan kader Golkar Barut tersebut karena dinilai tidak memiliki bukti kuat.
Gugatan dilayangkan pasbalon ini melalui pengacara Partai Golkar, Bambang Sakti, setelah mereka dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas oleh KPUD Barut 17 April lalu. Melalui PTUN, Bambang, memperkarakan keputusan KPU Kabupaten Barut No:108/KPU.Kab-020/IV/2013 yang menetapkan tujuh pasang calon sebagai peserta Pemilu Kada Barut.
Digugurkannya Apri-Hakim sebagai calon diusung Golkar, karena berebut parpol dengan Paslon Relawaty Yuliansyah, yang notabene istri incumbent, Bupati Barut Akhmad Yuliansyah. Putusan penolakan gugatan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim PTUN Kalteng, Hj Mawarni Maria, kemarin.
Sehingga keputusan KPU Kabupaten Barut No: 108/KPU.Kab-020/IV/2013 yang menetapkan tujuh pasang kandidat tetap dinyatakan sah secara hukum. "Benar gugatan klain kami ditolak oleh PTUN. Tapi ini belum berakhir, karena kami masih mempelajari upaya hukum lainnya. Agar kebenaran dari kasus ini terbuka terang benerang," ungkap Bambang, pengacara Pasbalon Apri-Hakim, kemarin.
Ketidakpuasan itu terutama menyangkut pelolosan paslon yang dinilai bermasalah dengan ijazahnya. Pasangan calon tersebut tidak menyertakan ijazah formal, karena hanya menyertakan ijazah paket. Bahkan ada calon yang dari kelulusan SD, SMP dan SMA hanya menyertakan ijazah A,B dan C.
"Ini yang kami nilai cacat hukum. Karena hanya mendaftar menjadi calon Bintara polisi saja harus menggunakan ijazah SMA pormal, dan ditolak menggunakan ijazah paket C. Masa untuk mendaftar jadi calon kepala daerah, paket ijazah paket C, diloloskan KPUD," kata Riduan, warga Muara Teweh.
Alamsyah, sumber juga menyayangkan pendaftaran calon kepala daerah dalam Pemilu Kada hanya berijazah paket. Sebab untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa saja, syarat utamanya harus Ijazah pendidikan pormal SLTA.
Dia kemudian merujuk Peraturan KPU no.9 tahun 2012 Pasal 14 ayat 1 huruf c yang mana berbunyi "Kepala Daerah Perpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat". Dalam dunia pendidikan, sekolah sederajat di antaranya SMK, STM, Madrasah Aliyah.
"Jelas tidak termasuk ijazah peket. Apalagi di antara calon ada yang hanya menyertakan ijazah paket A, peket B dan peket C. Ironisnya ke tiga ijazah peket itu didapatkan calon hanya dalam setahun. Dapat dibayangkan kapan sekolahnya, kalau ijazah paket sistem borong begitu," kata Alamsyah, dengan nada tanya.
Terpisah, Ketua KPUD Barut Rututman menegaskan, ke tujuh pasangan calon yang ditetapkan 17 April lalu, sudah melalui verifikasi akurat. Sehingga peserta Pemilu Kada yang mereka tetapkan sah menurut hukum. Meski disinggung soal ijazah, Rutut tetap bergeming, alias tidak ambil pusing.
Seperti diketahui tujuh pasangan calon dalam Pemilu Kada Barut, di antaranya nomor urut (1) Mahmud-Lucius, urut (2) Sapto Nugroho-Jamaluddin, urut (3) Muylar Samsi-Yusia S Tingan, urut (4) Jhamhudji-Junia Soharto, urut (5) Nadalsyah-Ompie Herby, urut (6) Shalahuddin-Hj Nurul Ainy, urut (7) Hj Relawati-Purman Jaya.
Satu paslon diusung Golkar Barut, Aprianoor-Abdul Hakim, dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas kini sedang menunggu putusan dalam gugatan di MK.
Berdasarkan surat edaran KPUD Barut, jadwal kampanye terbuka dilaksanakan selama 13 hari dimulai, Minggu 19 Mei hingga 1 Juni 2013. Sebelum orasi terbuka, diawali kampanye damai oleh seluruh pasangan calon. Selanjutnya Senin 20 Mei penyempaian Visi Misi dalam Rapat Paripurna DPRD Barut.
Ketua KPUD Barut Rututman menyatakan, gelar Debat Publik calon bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan Kamis 30 Mei 2013. Gelar debat kandidat yang ditunggu-tunggu masyarakat Barut itu rencanannya akan dilaksanakan di di Arena Tiara Batara Muara Teweh. Debat kandidat juga disiarkan secara langsung TVRI Kalteng.
Menurut Rutut, pelaksanaan kampanye terbuka bagi seluruh calon pada Selasa 21 Mei di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Utara. “Jadi untuk Kecamatan Teweh Tengah semua calon mendapatkan satu giliran melaksanakan kampanye terbuka dan penggalangan masa ,” ungkap Rutut.
Jadwal kampanye diserahkan kepada semua pasangan calon itu, di lakukan secara acak sehingga setiap kecamatan pasangan calon bupati dan wakil bupati mendapat kesempatan kampanye sesuai jadwal.
Jadwal itu, ada kode wilayah Kecamatan, untuk kode wilayah A di Kecamatan Montallat, B Gunung Timang, C ,Gunung Purei, D Teweh Timur,E Teweh tengah F Kecamatan Lahei, G Teweh Baru,H Teweh Selatan dan kode I Lahei Barat.
“Penjadwalan kampanye terbuka bagi semua pasangan calon bupati dan wakil bupati telah ditandatangani Ketua KPU Rututman dan empat anggota KPU serta ditandatangani oleh pasangan calon masing masing,”pungkasnya.
Pelaksanaan pemilu yang sudah dijadwlkan jelas tidak ada tawar menawar dan harus dilaksanakan. Oleh karena itu, mengenai kesiapan tentu saja jauh hari sudah dipersiapkan, agar berjalan sesuai yang diharapkan.
Kapolres Barut Ajun Komisaris Besar Bermen JP.Sianturi disela pertemuan dengan pejabat lintas sektoral di aula Mapolres Senin(6/5)mengatakan, pengamaman pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan bukan saja tanggungjawab kepolisian, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.
Namun, dalam pengamanan tentu saja pihak berwenang punya tugas pokok untuk mengendalikan setiap munculnya peristiwa yang tidak diinginkan.
Terlepas dari itu, pihak instansi pemerintahan juga terlibat didalamnya termasuk para Camat pemimpin wilayah ikut bekerja sama dalam mensukseskan pemilihan.sebab adanya gangguan kambtibmas kalau tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerawanan terjadinya konflik di tengah warga.
`
Terkait dengan penyelenggaraan, pihak kepolisian bersama unsure tripika akan melakukan pengawalan pendistribusian logistik hingga sampai tujuan. Begitu juga setelah hari pencoblosan hingga perhitungan.
Menurut Bermen,untuk pengamanan pemilihan kepala daerah, pihaknya akan menerjunkan sedikitnya 177 personil disemua tempat yang terjadi titik rawan.bahkan pihak kepolisian resort Barut juga mendapat tambahan dari Polda Kalteng kurang lebih 189 orang.
“Tambahan personil ini tentunya saja untuk menambah kekuatan, karena saat pencoblosan hingga peghitungan suara merupakan puncak terjadinya kerawanan,”kata Bermen.
Oleh karena itu, tugas semacam ini tentu saja sangat berat, tapi dengan adanya kerja sama dengan lintas sektoral, maka permsalahan yang akan timbul akan mudah diantisipasi.
Sementara itu Kasdim 1013 Muara Teweh Mayor Infantri Abd Salim yang turut hadir dalam kegiatan pertemuan lintas sektoral pengaman Pilkada mengatakan, pihaknya siap melaksanakan tugas bersama dengan aparatur pemerintah.
Menurutnya, saling koordinasi antara apparatur dalam pengamanan memang sangat diperlukan, terutama yang menyangkut di lapangan. Sebab, keamaman dan ketertiban sangat diutamakan dalam pelaksanaan.
Menurut Bermen, setiap tahapan pada pilkada, pihaknya selalu menempatkan beberapa anggota untuk selalu memonitoring dan selalu waspada, karena disetiap tahapan kemungkinan kerawanan bisa terjadi, untuk itu setiap anggota selalu monitoring.
Dalam tahapan pencalonan dari partai politik dan perseorangan, juga bisa akan terjadi kerawanan seperti konflik internal parpol, pemalsuan identitas, tidak puas dengan keputusan KPU, protes calon yang tidak lolos verifikasi, unjuk rasa dan intimidasi. Antisipasi dari kerawanan tersebut waspada dan monitoring kegiatan serta melaksanakan pengamanan.
"Dalam pelaksanaan pilkada seperti percetakan dan pendistribusian logistik pilkada, kita juga akan selalu monitoring dan melaksananan pengamanan, pengawalan logistik pemilu. Dalam tahapan ini, kerawaan yang bisa terjadi bisa terlambatnya waktu cetak, logistik tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya kecurangan oleh oknum petugas, kondisi alam yang sulit dijangkau dan protes kepada KPU," kata Bermen.
Kapolres Barito Utara mengatakan, pada tahapan masa kampanyepertama kerawanan yang bisa terjadi seperti menggunakan fasilitas pemerintah, melibatkan PNS, bentrok massa pendukung money politik dan pembagian jadwal kampanye tidak adil. Antisipasi dari tahapan ini melaksanakan monitoring dan melaksanakan pengawalan calon bupati dan wakil bupati, dan melaksanakan penyelidikan.
"Untuk masa tenang, kerawanan yang bisa terjadi seperti kampanye terselubung, alat kampanye masih terpasang, dan money politik. Untuk mengantisipasi hal itu kita melakukan patroli, melaksanakan pengawasan dan monitor pembersihan alat peraga dan spanduk kampanye serta melaksanakan penyelidikan adanya gangguan keamanan pada saat pelaksanaan,"katanya.
Bermen mengatakan pada pelakasanaan pemungutan suara, jelasnya, kerawanan yang bisa terjadi kurangnya infrastruktur TPS, surat suara kurang/rusak, curi, rusak dan bakar logistik pemiliu aniyaya, intimidasi dan lain-lain, antisipasi dari tahapan ini adalah melaksanakan pengawasan dan minitoring dan pengamanan di TPS pada saat pemungutan suara serta melaksanakan patroli.
Sedangkan hasil dari pemungutan suara, kerawanan yang bisa terjadi, keterlambatan penyampaian dokumen pemungutan suara dari KPPS ke PPS, surat suara hilang/rusak, curang perhitungan surat suara, selisih paham antar saksi, gelembung surat suara, curi, rusak dan bakar logistik pemiliu aniyaya, intimidasi dan lain-lain.
Antisipasinya melaksanakan pengawasan, monitoring dan pengamanan pada saat pemungutan suara di TPS serta pengawalan penyampaian kotak suara dari PPS, PPK hingga ke KPUD. "Penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih juga rawan seperti aksi protes dari calon yang kalah, unjuk rasa dan bentrok masa, gugatan ke MK, aniaya, pengrusakan dan lain-lain," kata dia.
Sekretaris Cabang Muhammadiyah Teweh Tengah, Munawar Khalil, dalam pesan singkatnya mengatakan bahwa kedewasaan dan kecerdasan tingkat berpikir masyarakat barut saat ini telah memperlihatkan indeks yang cukup menggembirakan, sehingga ketika fakta- fakta ketidaksesuaian itu terpampang di depan mata, masyarakat langsung bereaksi secara positif.
“Adanya gugatan atas produk hukum KPUD pasca pengumuman hasil verifikasi tanggal 17 April 2013 adalah bukti kuat KPUD bekerja tidak mengedepankan asas akuntabilitas dan independensi”, ungkapnya.
Gugatan hukum Partai Golkar atas produk KPUD tersebut juga ternyata telah menjadi pintu masuk bagi terbukanya fakta- fakta lain, yaitu legalitas ijazah paslon dan dukungan KTP yang di indikasikan ganda.
Saat ini panwaslu kabupaten barito utara telah mengeluarkan rekomendasi pemunduran tahapan pemilu kada kepada KPUD barut karena beranggapan telah terjadinya sengketa pemilu kada, selanjutnya panwaslu juga telah melakukan investigasi dan pemanggilan kepada beberapa paslon independen dalam rangka melakukan klarifikasi mengenai dukungan KTP ganda atas pengaduan yang masuk ke panwaslu.
“Sebaiknya KPUD berbesar hati untuk menerima fakta dan keadaan jika produktifitas dan kinerja mereka selama ini telah out of rule, yaitu dengan melaksanakan rekomendasi panwaslu tersebut, sebab jika rekomendasi ini tidak dilaksanakan, di khawatirkan produk pemilu kada 2013 ini akan menghasilkan pemimpin- pemimpin dengan kualitas rendah dan tak mampu memberi perubahan baik bagi masyarakat”, tambah Halil, panggilan akrab mantan sekretaris Organda Batara ini.
Halil yang juga sekretaris group jejaring media sosial Swara BBkMT ini juga menjelaskan, masyarakat sudah mengalami kejenuhan pada level yang memprihatinkan terhadap hasil- hasil pemilu kada dan pemilu legisltaif yang tidak mampu membawa perubahan positif untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka, karena out put nya justru hanya untuk menaikkan kelas sosial ekonomi segelintir pemimpin orang- orang yang haus kekuasaan.
“Masyarakat dapat apa pasca pemilu ?, bukankah tujuan hakiki pemilu adalah untuk menuju perubahan baik ?, jika KPUD sebagai pihak penyelenggara pemilu kada sudah memperlihatkan kinerja yang bermasalah, maka perubahan baik dan pemimpin berkualitas itu akan sulit kita dapat”, pungkas salah satu mediator dialog antara partai golkar dan KPUD beberapa waktu yang lalu itu.
Pantauan SB di lapangan, pasca pengumuman dan gugatan PTUN partai golkar ke KPUD atas pengumuman KPUD tanggal 17 april 2013 itu memang membuat ambigu beberapa kalangan masyarakat dan partai sendiri. Mereka rata- rata meminta kejelasan apakah pemilu kada ini di tunda atau tetap di teruskan tahapan- tahapannya oleh KPUD, sebab ambiguitas ini tentu juga akan mengganggu persiapan paslon- paslon yang lolos verifikasi dalam hal menentukan strategi politik mereka kedepan.
"Alokasi dana telah mendapat persetujuan DPRD Barito Utara. Dana digunakan untuk pilkada putaran pertama sebesar Rp7,5 miliar dan persiapan dana untuk putaran kedua Rp4,2 miliar," kata Ketua Fraksi PDIP di DPRD Barito Utara, Set Enus, di Muara Teweh, Jumat.
Menurut Enus, dukungan dana itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu.
"Jadi secara jelas meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran dan alokasi anggaran melalui APBD bagi penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Barito Utara tahun ini," kata Enus.
Disamping dukungan anggaran, juga memberikan dukungan sarana dan prasaran untuk menunjang kelancaran persiapan dan pelaksanaan pemilukada seberti hibah komputer, peminjaman kendaraan operasional maupun personil.
Pihak DPRD Barito Utara mengharapkan kepada KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, instansi terkait, para camat, lurah/kades maupun stakeholder kemasyarakatan lainnya membantu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu Kada 2013 maupun pemilu legislatif 2014.
Selain itu semua pihak yang terlibat didalam melaksanakan tahapan pemilukada ini hendaknya bekerja dengan berpedoman pada azaz penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas.
"Keberhasilan dan kesuksesan penyelenggara pilkada Barito Utara tahun 2013 dan pemilu legislatif tahun 2014, dapat dijadikan cermin budaya serta indikator bagi keberhasilan pendidikan politik dan pemahaman demokrasi yang dimiliki oleh masyarakat Barito Utara," pungkas Enus.
"Kami minta kepada KPU melalui surat resmi untuk mengundurkan tahapan pilkada, karena salah satu calon bupati dan wakil bupati masih melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya," kata Ketua Panwaslu Barito Utara, Mulyono kepada wartawan di Muara Teweh, Rabu.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Utara yang melakukan gugatan ke PTUN Palangka Raya itu Aprian Noor - Abdul Hakim yang tidak lolos pada penetapan calon kepala daerah oleh JKPU setempat.
Menurut Mulyono, karena masih terjadi sidang gugatan tersebut, maka pihaknya meminta tahapan pilkada di daerah ini diundur sampai ada keputusan pengadilan terhadap sidang gugatan tersebut.
"Jadi kami memberikan rekomendasi kepada KPU Barito Utara agar menunda tahapan Pemilukada untuk kampanye dan seterusnya sampai putusan PTUN Palangkaraya yang mempunyai kekuatan hukum tetap," katanya.
Dia mengatakan, remomendasi ini untuk menjamin kepastian hukum sesuai dnegan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang ada dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Dalam surat tersebut juga, kaya dia, agar KPU Barito Utara dapat belajar dari pengalaman masa lalu pada pelaksanaan Pemilukada tahun 2008. Dimana salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak diloloskan pada tahap verifikasi penetapan calon dan selanjutnya pasangan yang tidak lolos verifikasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Muara Teweh.
"Hasil putusan saat itu PN Muara Teweh memerintahkan KPU untuk mengikut sertakan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi penetapan calon sehingga mengganggu pelaksanaan pilkada tahun 2008 lalu," ujar Mulyono.
Langganan:
Postingan (Atom)
Popular
-
Istimewa SUARAPUBLIC.COM - Festical tandak intan Kaharingan, melombakan berbagai cabang yang berkaitan dengan kerohanian dan seni budaya, j... -
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) Muarateweh - Media dan press (pers) Indonesia sering membuat berita palsu untuk menarik perhatian rakyat I... -
SENIN (17/6) menjadi hari istimewa bagi penyanyi dan bintang film, Julia Perez. Selain dijadwalkan bebas sekitar pukul 09.30 WIB, perempu... -
SUARAPUBLIC.COM - "Salut buat TV ONE dan Metro TV". Penggalan kalimat pendek namun penuh makna itu spontan terlontar dari mulut A... -
MEDAN – Tidak kurang dari 1000 massa menggelar unjuk rasa didepan kantor KPUD Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara, Kamis (13/1/2011). Massa y...
Top News
-
SAMPIT - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, kemaren, atas nama Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), ... -
Lingkungan kotor akibat sampah di Jakarta Utara Tarakan - Perlu ada pengendalian transportasi untuk meminimalisir pengaruh lingkungan te... -
Oleh : Ahmad Fajar Qomarudin اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ ...
-
Palembang – Misteri kematian wartawan Sriwijaya Post (Sripo) Arsep Pajario (40) terungkap. Nyawanya dihabisi ternyata dengan cara lehernya ... -
PNS Kalteng (web) Suarapublic.co.cc, Palangkaraya - Pemprov Kalimantan Tengah kembali melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil bagi m...
Pilihan