Sekretaris Cabang Muhammadiyah Teweh Tengah, Munawar Khalil, dalam pesan singkatnya mengatakan bahwa kedewasaan dan kecerdasan tingkat berpikir masyarakat barut saat ini telah memperlihatkan indeks yang cukup menggembirakan, sehingga ketika fakta- fakta ketidaksesuaian itu terpampang di depan mata, masyarakat langsung bereaksi secara positif.
“Adanya gugatan atas produk hukum KPUD pasca pengumuman hasil verifikasi tanggal 17 April 2013 adalah bukti kuat KPUD bekerja tidak mengedepankan asas akuntabilitas dan independensi”, ungkapnya.
Gugatan hukum Partai Golkar atas produk KPUD tersebut juga ternyata telah menjadi pintu masuk bagi terbukanya fakta- fakta lain, yaitu legalitas ijazah paslon dan dukungan KTP yang di indikasikan ganda.
Saat ini panwaslu kabupaten barito utara telah mengeluarkan rekomendasi pemunduran tahapan pemilu kada kepada KPUD barut karena beranggapan telah terjadinya sengketa pemilu kada, selanjutnya panwaslu juga telah melakukan investigasi dan pemanggilan kepada beberapa paslon independen dalam rangka melakukan klarifikasi mengenai dukungan KTP ganda atas pengaduan yang masuk ke panwaslu.
“Sebaiknya KPUD berbesar hati untuk menerima fakta dan keadaan jika produktifitas dan kinerja mereka selama ini telah out of rule, yaitu dengan melaksanakan rekomendasi panwaslu tersebut, sebab jika rekomendasi ini tidak dilaksanakan, di khawatirkan produk pemilu kada 2013 ini akan menghasilkan pemimpin- pemimpin dengan kualitas rendah dan tak mampu memberi perubahan baik bagi masyarakat”, tambah Halil, panggilan akrab mantan sekretaris Organda Batara ini.
Halil yang juga sekretaris group jejaring media sosial Swara BBkMT ini juga menjelaskan, masyarakat sudah mengalami kejenuhan pada level yang memprihatinkan terhadap hasil- hasil pemilu kada dan pemilu legisltaif yang tidak mampu membawa perubahan positif untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka, karena out put nya justru hanya untuk menaikkan kelas sosial ekonomi segelintir pemimpin orang- orang yang haus kekuasaan.
“Masyarakat dapat apa pasca pemilu ?, bukankah tujuan hakiki pemilu adalah untuk menuju perubahan baik ?, jika KPUD sebagai pihak penyelenggara pemilu kada sudah memperlihatkan kinerja yang bermasalah, maka perubahan baik dan pemimpin berkualitas itu akan sulit kita dapat”, pungkas salah satu mediator dialog antara partai golkar dan KPUD beberapa waktu yang lalu itu.
Pantauan SB di lapangan, pasca pengumuman dan gugatan PTUN partai golkar ke KPUD atas pengumuman KPUD tanggal 17 april 2013 itu memang membuat ambigu beberapa kalangan masyarakat dan partai sendiri. Mereka rata- rata meminta kejelasan apakah pemilu kada ini di tunda atau tetap di teruskan tahapan- tahapannya oleh KPUD, sebab ambiguitas ini tentu juga akan mengganggu persiapan paslon- paslon yang lolos verifikasi dalam hal menentukan strategi politik mereka kedepan.
Tidak ada komentar: