"Perjuangan kami belum berakhir. Keputusan penolakan gugatan di PTUN Kalteng di Palangkaraya, tingkat pertama sehingga kita masih ada kesempatan melakukan banding ke tingkatan lebih tinggi," ungkap Bambang, kepada wartawan, kemarin.
Menyinggung putusan PTUN, Bambang mengaku belum puas. Sebab dalam proses persidangan, pihak PTUN tidak memasukan sejumlah bukti kuat. Dalam bukti itu terurai jelas posisi legalitas kleainnya. Hakim menyatakan naik banding.
Selain itu, keputusan PTUN Palangka Raya secara garis besar tidak objektif. Sebab membolehkan kepengurusan yang sudah diberhentikan untuk diterima KPU. "Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim tidak memasukan bukti surat dan saksi dari kubu kami sebagai penggugat. Karena itu kami banding atas putusan PTUN tersebut," tegas Bambang.
Bambang menyebutkan, bukti itu di antaranya surat verifikasi dari DPP Partai Golkar Pusat, Nomor:B-153/GOLKAR/III/2013 perihal penegasan tentang keabasahan cartaker ketua DPD Golkar Barut. Surat rekomendasi pengurus pusat Golkar tersebut sendiri sebagai balasan surat yang dilayangkan KPUD Barut Nomor:57/KPU.Kab-020/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, tentang permintaan klarifikasi penegasan kepengurusan DPD Golkar Barut.
Menurutnya, surat rekomendasi itu juga sebagai bukti bahwa kandidat diusung yang diakui Golkar adalah pasbalon Apri-Hakim. Pendaftaran kandidat itu 8 Maret 2013, namun oleh KPUD Barut mereka tidak memakai hasil verifikasi yang dilayangkan ke DPP dan DPD I.
"Seharusnya KPUD menolak salah satu calon yang diusung Golkar tepat pada saat pendaftaran. Apalagi mereka KPUD Barut mengetahui kandidat dari Golkar yang mendaftar. Karena tidak ditolaks salah satunya maka itu kerugian besar bagi Golkar,” jelas Bambang.
Tidak ada komentar: