BANJARMASIN-Kewajiban petani membentuk gabungan kelompok dan penyusunan rencana definitif kelompok kerja (RDKK) terkait kebutuhan riil pupuk petani dinilai mampu menekan penyimpangan distribusi pupuk di lapangan.
"Melalui RDKK kebutuhan pupuk petani riil di lapangan justru berkurang hingga 40 persen," kata Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Selatan (Kalsel) Yohanes Sriyono di Banjarmasin, Selasa (15/12).
Menurutnya, hal itu mengindikasikan program penyaluran pupuk bersubsidi secara tertutup melalui gabungan kelompok tani (gapoktan) yang diterapkan pemerintah berhasil menekan penyimpangan pupuk bersubsidi. Selama ini distribusi pupuk bersubsidi di Kalsel, diduga terjadi banyak penyimpangan dengan pengalihan distribusi ke sektor industri.
Di Kalsel tercatat ada sekitar 9.000 gapoktan yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Hingga kini serapan pupuk bersubsidi petani di provinsi itu baru mencapai 31.000 ton atau 60% dari kuota pupuk yang ditetapkan pemerintah sebesar 53.000 ton.
Serapan itu jauh menurun jika dibandingkan dengan 2008 yang mencapai 44.000 ton. "Tidak ada kelangkaan pupuk di Kalsel yang ada justru berlebih," tutur Sriyono.
Dinas Pertanian Kalsel saat ini sedang menyelidiki penurunan daya serap pupuk oleh petani. Selain mampu menekan penyimpangan distribusi pupuk di lapangan, menurunnya daya serap pupuk oleh petani juga disebabkan adanya keterlambatan tanam akibat bencana.SUMBER:Media Indonesia
Tidak ada komentar: