Hal itu diungkapkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ryaas Rasyid dalam seminar nasional bertajuk Ibu Kota Negara, Harapan dan Tantangan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/1/2011).
Palangkaraya dinilai mempunyai tiga syarat penting untuk menjadi ibu kota pemerintahan, yakni lahan yang luas, jumlah penduduk sedikit, dan minim potensi bencana. Bencana yang mungkin terjadi di Kalteng hanya kebakaran hutan dan banjir.
"Kedua, bencana itu bisa diprediksi dan ditangani secara teknis sehingga lebih realistis jika membangun Palangkaraya menjadi ibukota pemerintahan," timpal Ryaas Rasyid.
Menurut Ryaas, konsep memindahkan pusat pemerintahan ke daerah baru yang jauh dari hingar bingar kota, besar persis seperti yang dilakukan sejumlah negara. Pemerintah Australia, misalnya, memindahkan ibukota negara dari Sidney ke Canbera. Begitu pula dengan Pemerintah Brasil yang memindahkan ibu kota ke kawasan kecil Brasilia karena Rio de Janeiro semakin padat.
"Ibukota negara tidak harus dipindahkan ke daerah yang perekonomiannya sudah maju. Jika pusat pemerintahan nanti dipindah, maka Jakarta bisa tetap menjadi pusat perekonomian, seperti Washington DC dan New York di Amerika Serikat," ungkap Ryaas.
Daerah yang relatif masih sepi seperti Palangkaraya justru menawarkan suasana kondusif, sehingga pemerintahan diharapkan berjalan dengan efisien dan produktif. Rencana menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota baru bahkan telah dicetuskan mantan Presiden Soekarno pada tahun 1957.
Selama ini kemacetan dan banjir yang selalu terjadi di Jakarta dianggap mengganggu kinerja pemerintah. Itu sebabnya Ryaas berharap wacana pemindahan ibu kota menjadi prioritas pemerintah mengingat Jakarta sudah tidak bisa dipertahankan sebagai ibu kota.
"Kebergantungan terhadap Jakarta justru kurang menguntungkan dari sisi pertahanan dan keamanan negara," ujar Ryaas.
Narasumber lain yang hadir dalam seminar ini adalah mantan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng dan Pengajar Bidang Pertahanan dan Keamanan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Laksamana Muda Willem Rampangilei.
Saat berbicara, Tanri Abeng mengusulkan adanya relokasi kementerian ke tiga kota di Tanah Air, yakni Palangkaraya, Medan, dan Makassar. Sejumlah kementerian yang membawahi urusan energi, lingkungan hidup, tenaga kerja, perdagangan, dan perindustrian, diusulkan berkedudukan di Palangkaraya dan Medan.
Sementara kementerian yang mengurusi pembangunan daerah tertinggal, kelautan, dan pekerjaan umum bertempat di Makassar. "Selain mendekatkan para menteri pada persoalan riil di lapangan, relokasi akan menopang pengembangan ekonomi di luar Pulau Jawa yang selama ini masih tertinggal," tutur Tanri Abeng.
Dengan kemajuan teknologi informasi, rapat dengan presiden bisa dilakukan melalui teleconference sehingga lebih efisien. Presiden juga harus mendelegasikan kewenangan kepada para menteri yang berkedudukan di daerah untuk mengatasi kesenjangan wilayah barat dan timur Indonesia.
Tidak ada komentar: