Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Poros Barito

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

breakingnews

Bupati Paparkan Kondisi Barut Dihadapan Danrem Panjupanjung

By: Mardedi on 10/23/2014 08:00:00 PM / comment : 0 , , , ,

MUARA TEWEH - Pemkab Barito Utara (Barut) kembali kedatangan tamu istimewa dari Kota Palangkaraya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (22/10).

Kali ini giliran Danrem 102/Panjupanjung Kolonel Kav.Sulaiman Agusto datang ke Kota Muara Teweh, Ibu Kota Kabupaten Barut, dalam rangka kunjungan kerja, setelah resmi bertugas di Kalteng.

Seperti biasa, sebelum melaksanakan serangkaian kegiatan kedinasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), digelar acara ramah tamah di rumah jabatan (Rujab) Bupati Barut H.Nadalsyah.

Kedatangan rombongan Danrem sendiri disambut acara adat tradisional pedalaman Barut, Potong Hompong, yang mana prosesi dipimpin Damang Kepala Adat Teweh Tengah, Yuliansen.

Dalam kesempatan jamu makan siang, Bupati Barut H.Nadalsyah menyempatkan memaparkan kondisi daerah dipimpinnya. Termasuk menyangkut sejumlah potensi sumber daya alam yang dimiliki Barut.

"Masyarakat yang menetap di bumi Barito Utara (Barut) sangatlah Hetterogen," ungkapkan Bupati Barut H.Nadalsyah, dihadapan rombongan Danrem pada acara jamuan makan di aula rujab, Rabu siang.

Hal itu setidaknya dibuktikan dengan banyaknya suku-suku yang tinggal menetap di Barut. Bahkan mereka kini sudah menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari daerah ini.

Kondisi ini kian unik, dengan perkembangan hubungan mereka dengan penduduk asli yang terus membaik. Minat pendatang sendiri untuk datang dan menetap tidak terlepas dari letak Barut yang sangat strategis di kawasan perairan hulu Sungai Barito.

"Barut berada di daerah utara Kalteng, yang kini telah resmi memiliki 9 kecamatan. Terdiri dari 6 kecamatan induk dan 3 kecamatan pemekaran. Dengan begitu sudah ada 93 desa dan 10 kelurahan guna menunjang kelancaran program pembangunan Pemkab Barut," kata Nadalsyah.

Di sisi lain, Danrem 102/Panjupanjung Kolonel Kav.Sulaiman Agusto mengaku terkagum dengan acara penyambutan kedatangannya. Tidak terkecuali atas jamuan makan siang di rujab Bupati Barut.

Khususnya penyambutan dengan cara adat tradisional. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam acara penyambutan.

"Saya berkunjung dalam rangka kunjungan kerja. Sebelum datang ke Muara Teweh, kegiatan yang sama kita laksanakan di kota Puruk Cahu, Ibu Kota Kabupaten Murung Raya," kata Sulaiman. edi

Bupati Tinjau Pembangunan Bandara Baru Trinsing

By: Mardedi on 10/23/2014 07:58:00 PM / comment : 0 , , , ,

MUARA TEWEH - Kejelasan penyelesaian pekerjaan Multiproyek pembangunan baru Bandar Udara (Bandara) Trinsing di Desa Trinsing, Barito Utara (Barut), menjadi perhatian serius Bupati H.Nadalsyah.

Karena itu, Nadalsyah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi bandara di Kecamatan Teweh Selatan. Peninjauan lapangan sendiri untuk mengetahui sejauh mana realisasi pekerjaan proyek dana APBN tersebut.

"Saya harapkan pekerjaan pembangunan baru Bandara Trinsing segera diselesaikan. Kami berharap dana untuk penyelesaian pembangunan kembali mendapat sokongan dana pemerintah pusat," kata Nadalsyah, disela peninjauan, Rabu (22/10) sore.

Proyek pekerjaan Bandara Trinsing di Desa Trinsing, dibangun dengan landasan pacu sekurangnya 1.400 meter lebih. Proyek ratusan miliar untuk membangun bandara baru itu, guna menunjang kemajuan program pembangunan dan geliat investasi.

Pembangunan awal megaproyek Bandara Trinsing ini dimulai sejak 2009 silam. Sejauh ini kemajuan pekerjaan sudah pada finalising landasan pacu. Total dana sendiri mencapai kurang lebih Rp 238,2 miliar, bersumeber dari APBN dan APBD

Dalam hal itu, alokasi dana APBN kini sudah mencapai total Rp 215,7 miliar. Terdiri pagu APBN 2009 Rp 49 miliar, pagu APBN 2010 Rp 48,7 miliar, pagu APBN 2011 Rp 10 miliar, pagu APBN 2012 Rp 63 miliar dan pagu APBN 2014 Rp45 miliar.

Luncuran anggaran pusat membutuhkan dana pendamping yang dikuras melalui APBD mencapai Rp 22,5 miliar. Terdiri APBD 2009 Rp 16 miliar, APBD 2010 Rp 5 miliar, APBD 2012 Rp 1,5 miliar.

Dana pendamping dialokasikan lewat APBD 2009 sebesar Rp 16 miliar itu, dikucurkan dalam dua tahap. Yakni lewat APBD 2009 murni sebesar Rp 9 miliar dan APBD 2009 perubahan Rp 7 miliar.

Namun pada periode anggaran 2013 kucuran dana pusat dihentikan karena pelaksanaan dinilai bermasalah. Kasus bahkan sempat menyeret kepala Bandara Beringin, periode sebelumnya.

Bandara Trinsing memiliki panjang landasan 2.250 meter dan lebar run way 30 meter bakal mampu disinggahi pesawat berbadan besar, sejenis Boeing juga Fokker. edi

Genjot Hasil Produksi Benih Ikan

By: Mardedi on 10/23/2014 07:55:00 PM / comment : 0 , , , ,

  • Kerja BBI Dimaksimalkan
MUARA TEWEH - Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) akan terus menggenjot hasil produksi Balai Benih Ikan (BBI) di sejumlah sentra bidang perikanan.

Memaksimalkan hasil produksi BBI ini guna terpenuhinya kebutuhan beni ikan kelompok tani. Sejauh ini benih ikan masih dibeli dari petani luar, karena di Barut sering kosong.

"Kami harapkan dinas teknis menggenjot produksi benih ikan mas dan nila, guna penyediaan benih ikan bagi petani. Jangan lagi kebutuhan benih didroping dari luar daerah,” ungkap Bupati Barut H.Nadalsyah, belum lama ini.

Di Barut sendiri kini sudah tersedia tiga lokasi sentra sarana produksi Balai Benih Ikan (BBI) yang dikembangkan guna mendukung penyediaan benih ikan bagi kelompok petani.

Yakni UPTD BBI Trinsing di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan. UPTD BBI Lahei di Desa Muara Lahei, Kecamatan Lehei, serta Instalasi BBI Trinsing di belakang kantor Distankanak Jalan Ahmad Yani, Muara Teweh.

Di UPTD BBI Trinsing khusus memproduksi benih ikan mas dan nila. Di UPTD BBI Lahei benih ikan lokal, seperti Lele, Patin dan Gurami. Instalasi BBI Trinsing di Muara Teweh memproduksi benih ikan Lele dan Nila.

Dalam hal ini, Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Diskantanak) Barut diharapkan memaksimalkan kerja sektor perikanan di tiga BBI, guna meningkatkan hasil produksi benih ikan.

"Kami akan memotivasi para petani melalui unit pelaksana rutin (UPR), agar produksi bibit ikan kembali meningkat. Kita dorong usaha petani lewat sejumlah program, seperti bantuan pakan, benih dan obat ikan,” tegas Nadalsyah.

Di sisi lain, memang hasil produksi benih ikan di Barito Utara (Barut) sejauh ini masih belum maksimal. Meski telah ada sarana produksi BBI, namun hasilnya belum mampu memenuhi kebutuhan benih kelompok petani.

“Rekan banyak gantung keramba atau istirahat beternak ikan keramba karena mencari bibit sangat sulit. Jangankan dapat bantuan benih gratis seperti tahun silam, kita membeli saja benih sering kosong di Barut,” ungkap Supriansyah, warga Teweh Baru di Muara Teweh, Kamis (23/10).

Keluhan senada diungkapkan Cuan Effendi, warga Desa Sampirang, Teweh Timur. Jhony mengaku pernah menginap beberapa minggu di Muara Teweh, Ibu Kota Kabupaten Barut, hanya untuk menunggu pesanan 1.000 ekor benih ikan mas dan nila dari Kalimantan Selatan.

“Kami datang ke BBI Trinsing, tapi bibit sedang kosong. Hal sama di Instalasi BBI Trinsing di belakang kantor perikanan. Kolam sudah siap, kami terpaksa mendatangkan benih ikan dari Barabai (Kalsel)," keluh Jhony. edi

Dewan Desak Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK

By: Mardedi on 10/23/2014 07:52:00 PM / comment : 0 , , , , , ,

MUARA TEWEH - Kalangan DPRD Barito Utara (Barut) mendesak agar Bupati Barut H.Nadalsyah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga ada efek jera.

Desakan agar bupati menindaklanjuti hasil temuan BPK diungkapkan sejumlah juru bicara fraksi pada sidang paripurna pendapat akhir dewan terhadap Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2013, Rabu (22/10).

"Kami menerima LKPj Bupati Barut terhadap pelaksanaan APBD 2013. Namun tentunya dengan berbagai catatan dan syarat. Di antaranya agar menindaklanjuti hasil temuan BPK," kata H.Tajeri, juru bicara Fraksi Gerindra, Rabu siang.

Khususnya menyangkut temuan pada proyek penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset yang dinilai menyalahi aturan dan tidak tepat sasaran.

Diharapkan ada penekanan kepada oknum PNS atau pejabat atau instansi yang mengelola proyek. Hal itu demi tercapainya target predikat baik BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian.

"Seperti kita ketahui, kini predikat pelaporan keuangan Pemkab Barut meningkat dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kalau rekomendasi atau hasil pemeriksaan BPK tak segera ditindaklanjuti, mustahil kita bisa WTP," kata Tajeri.

Tak jauh beda diharapkan Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi PAN. Bahkan mereka menilai kebijakan pengalokasian dana belanja barang dan jasa dalam APBD Barito Utara (Barut) 2013, ibarat 'bom'.

Kasus dugaan manipulasi alokasi dana pengadaan barang dan jasa, berpotensi meluas ke ranah hukum menyusul hasil audit BPK RI Kalteng, dimana masih menilai buruk realisasi program SKPD tersebut.

"Sistem penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak tepat. Salah satu poin hasil Audit BPK RI Perwakilan Kalteng, dalam resume hasil pemeriksaan acuan sistem pengendalian intern," ungkap fraksi PDIP.

Karenanya fraksi DPRD Barut berharap, rekomendasi BPK menjadi acuan utama upaya dan langkah perbaikan. Realisasi penganggaran belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan dan tak tepat sasaran. Sehingga pelaporan tak diyakini keberanarannya.

"Kami harapkan penyusunan program pembangunan tak hanya mengacu fakta perkembangan dan dinamika dalam realisasi proyek fisik. Tapi juga mendasari hasil audit BPK RI, dan wajib," kata juru bicara fraksi PDIP, Sastra Jaya.

Sekurangnya sembilan aitem poin penting wajib segera dilakukan perbaikan. Potensi kerugian negara tak saja akibat kesalahan penyusunan laporan keuangan.
Di antaranya menyangkut penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset.

Khususnya menyangkut sistem pelaporan pendapatan dana hibah di luar kas umum daerah. Sistem pelaporan belanja barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat dan hasil reviu Inspektorat atas laporan keuangan Pemkab Barut, tidak memadai dan belum diyakini kebenaran data pendukungnya.

Termasuk penyusunan laporan keuangan, hasil reviu Inspektorat.
Piutang retribusi dan sewa pasar tidak didukung dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Pengendalian persediaan dan pengelolaan aset tetap dan lainnya, tidak diyakini kewajarannya. Terutama aset Tanah dan Bangunan Rumah.edi

Bupati Berharap Pekerjaan Water Front City Berkualitas

By: Mardedi on 10/23/2014 07:48:00 PM / comment : 0 , , , ,

MUARA TEWEH - Bupati Barito Utara (Barut) H.Nadalsyah, sangat memperhatikan kualitas pekerjaan proyek. Tidak terkecuali pembangunan Water Front City, yang kini tahap penyelesaian.

Karena itu, Nadalsyah berharap pembangunan megah multiproyek taman kota sekaligus lokasi bermain anak-anak itu, dikerjakan lebih berkualitas.

Nadalsyah mengingatkan pekerjan Taman kota, Water Front City, disela peninjauan lokasi proyek bersama sejumlah pimpinan SKPD, Rabu (22/10) kemarin.

"Lokasi Taman kota dan tempat bermain anak, Water Front City, berada ditengah kota sehingga strategis dijadikan aicon Kota Muara Teweh sebagai Kota Barito," kata Nadalsyah, Rabu sore.

Pembangunan Taman kota, Water Front City, terletak dipingiran Sungai Barito di pusat perdagangan pasar Jalan Panglima Batur, Muara Teweh, Ibu Kota Kabupaten Barut.

Dalam hal itu, Barito berarti Bersih, Aman, Rafi, Indah, Tertib dan Optimal. Sedangkan perwujudan kota Barito sendiri, menjadi rabu-rabu Nadalsyah, mengambil kebijakan program pembangunan.

Proyek ini dikerjakan dengan sistem kontrak tahun jamak (Multiyers) dan mulai bergulir sejak 2010 lalu dengan gelontoran dana awal kurang lebih sebesar Rp1,3 Milyar.

Selanjutnya pekerjaan lanjutan pada APBD 2011 digelontorkan kembali dana segar untuk pembuatan pondasi lantai sebesar Rp1,6 Milyar.

Terakhir pekerjaan pada 2012 lalu dengan kucuran dana APBD sebesar Rp1,850 Milyar. Sejauh itu, pekerjaan pada tahap pembuatan lantai dan pondasi tiap pancang.

Namun pekerjaan pada APBD 2013 dihentikan, karena minimnya alokasi dana Pemkab Barut. Baru melalui APBD 2014, terakomudir dana milyaran, sehingga pekerjaan segera diselesaikan.edi

Sekolah Masih Pungut Biaya Komite dari Murid

By: Mardedi on 10/23/2014 07:46:00 PM / comment : 0 , , , , ,

MUARA TEWEH - Sejumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Barito Utara (Barut) ternyata hingga masih memberlakukan kebijakan memungut berbagai biaya kepada murid mereka.

Keluhan pungutan biaya sekolah itu setidaknya diungkapkan sejumlah warga Trehean, Kecamatan Teweh Selatan, dan beberapa orang tua murid SMAN-3 Trehean.

Padahal sudah ada larangan pungutan melalui instruksi Bupati Barut H.Nadalsyah sejak 2013 lalu. Dalam hal itu, biaya operasional dan penyediaan fasilitas diusulkan kepada pemerintah.

"Ini bukan persoalan kecil besarnya jumlah pungutan. Tapi soal legalitasnya. Kami harus melaporkan karena ada instruksi bupati 2013 lalu, soal larangan pungutan ini," kata Asri, warga setempat.

Di sisi lain, beberapa orang tua murid menambahkan, bahwa adanya pungutan itu muncul setelah para guru menggelar rapat internal bersama pengurus komite sekolah.

Pungut sendiri disepakati sebesar Rp 20 ribu perbulan persiswa, dipergunakan untuk membangun tempat parkir kendaraan para murid.

Terkait hal itu, Kepala SMAN-3 Trehean, Musleja menegaskan, bahwa adanya pungutan tersebut murni atas inisiatif para orang tua murid yang tergabung dalam pengurus komite sekolah.

Karena itu, pihak sekolah sempat menolak diberlakukannya pungutan, yang dikawatirkan akan mengganggu atau mempengaruhi proses dukungan dana untuk penambahan sarana dan fasilitas belajar dari pemerintah daerah.

"Makanya sampai saat ini kami tetap berupaya mendapatkan masukan positif dari pihak lain. Karena komite menjamin pungutan tak melibatkan pihak sekolah," kata Musleja, di kantor Disdik, Kamis (23/10) sore.

Sekolah ini, SMA Negeri-3 Trehean, baru saja naik status dari swasta ke jenjang sekolah negeri. Secara otomatis wajib mendapat sokongan dana pemerintah. Sehingga tidak boleh memungut biaya kepada muridnya. edi

Pembahasan Perubahan Alot, Paripurna Pengesahan Ditunda

By: Mardedi on 10/23/2014 07:44:00 PM / comment : 0 , , ,

MUARA TEWEH - Rapat pembahasan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) 2014 di  Gedung DPRD Barito Utara (Barut) tampaknya mulai menemui jalan buntu. Pembahasan kian alot, sehingga paripurna pengesahan, Kamis (23/10), ditunda dewan.

Aloatnya pembahasan terutama menyangkut sejumlah proyek usulan masyarakat dan guna penunjang operasional dewan. Sejumlah anggota dewan silang pendapat, dan saling ngotot memasukan kegiatan program agar diakomudir dananya melalui APBD-P 2014.

"Pembahasan kita lanjutkan Kamis siang hingga sore, sehingga paripurna yang dijadwalkan Kamis siang harus ditunda. Paripurna pengesahan jelas tak bisa dilaksanakan, karena pembahasan belum selesai," kata Asrat, Fraksi PAN, sesaat rapat dibubarkan, Kamis siang.

 Agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2014 sendiri sejatinya selesai sebelum pukul 10.30 WIB, Kamis (23/10). Namun hingga jelang pukul 11.00 WIB, rapat belum juga kelar.

Molornya jadwal rapat pembahasan lantaran belum ada kecocokan di antaranya anggota dewan sendiri soal program yang dinilai prioritas masuk APBD Perubahan 2014. Hanya yang pasti, kegiatan proyek anggaran perubahan tidak boleh pekerjaan fisik. Karena sempitnya waktu pelaksanaan.

"Kita sebagai unsur pimpinan harus pleksibel menyikapi aspirasi rekan anggota dewan. Sehingga pada akhirnya nanti ditemukan solusi kata sepekat yang saling menguntungkan antar beberapa belah pihak," ucap Ketua DPRD Barut, Set Enus Y Mebas, menambahkan.

Sekadar mengingatkan, usulan perubahan anggaran menyusul terjadi pergeseran nilai pendapatan Pemkab Barut 2014 dari sebelumnya Rp758,8 miliar pada APBD murni menjadi kurang lebih Rp.849.211.734.398.

Peningkatan mencapai 12,20%, atau sekurangnya sebesar Rp.92,345 miliar, tercatat dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2014 yang disampaikan dalam paripurna dewan, Rabu (15/10) lalu.

Estimasi total pedapatan berdasarkan bergeseran jumlah penerimaan komponen Dana Perimbangan semula Rp 680,045 miliar, menjadi kurang lebih sebesar Rp.732,564 miliar. Peningkatan sekitar 7,73% atau sebesar Rp 52,539 miliar.

Demikian pula penerimaan dari komponen pendapatan lain-lain yang sah meningkat 95,18% atau kurang lebih sebesar Rp39,805 miliar, dari sebelumnya hanya kurang lebih Rp 41,821 miliar menjadi total sekitar Rp 61,626 miliar.

Dalam hal ini, tidak ada penambahan dari komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar RP 35 miliar. Terkait itu, juga terjadi perubahan pada usulan belanja pembangunan baik komponen belaja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pergeseran angka belanja bahkan cukup pantastik. Yakni kenaikan mencapai kurang lebih Rp 154,847 miliar atau 19,61%. Dalam APBD murni 2014 belanja kurang lebih Rp 789,517 miliar, naik menjadi Rp944,343 miliar dalam usulan APBD perubahan 2014. edi

Pembahasan APBD Perubahan Ditargetkan Selesai Pekan Ini

By: Mardedi on 10/23/2014 07:40:00 PM / comment : 0 , , ,

MUARA TEWEH - Setelah diterimanya LKPj Bupati Barito Utara (Barut) terhadap APBD 2013, kalangan DPRD Barut melanjutkan agenda kegitan pembahasan APBD Perubahan 2014.

Pelaksanaan rapat pembahasan dari pagi hingga sore. Pembahasan sendiri dipimpin Ketua DPRD Barut Set Enus Y Mebas, didampingi Wakil Ketua DPRD I Hj.Mery Ruakini, dihadiri Sekda Jainal Abidin dan Pimpinan SKPD. Pembahasan ditargetkan selesai pekan depan.

Dalam hal itu, sejumlah anggota DPRD Barut mempertanyakan sejumlah kegiatan yang dinilai tidak cukup waktu dilaksanakan dipenghujung 2014 ini. Terutama kegiatan fisik yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Barut.

Seperti diketahui, usulan perubahan anggaran menyusul terjadi pergeseran nilai pendapatan Pemkab Barut 2014 dari Rp758,8 miliar menjadi kurang lebih sebeesar sebesar Rp.849.211.734.398.

Peningkatan mencapai 12,20%, atau sekurangnya sebesar Rp.92,345 miliar, tercatat dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2014 yang disampaikan dalam paripurna dewan, Rabu (15/10) lalu.

Estimasi total pedapatan berdasarkan bergeseran jumlah penerimaan komponen Dana Perimbangan semula Rp 680,045 miliar, menjadi kurang lebih sebesar Rp.732,564 miliar. Peningkatan sekitar 7,73% atau sebesar Rp 52,539 miliar.

Demikian pula penerimaan dari komponen pendapatan lain-lain yang sah meningkat 95,18% atau kurang lebih sebesar Rp39,805 miliar, dari sebelumnya hanya kurang lebih Rp 41,821 miliar menjadi total sekitar Rp 61,626 miliar.

Dalam hal ini, tidak ada penambahan dari komponen
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar RP 35 miliar. Terkait itu, juga terjadi perubahan pada usulan belanja pembangunan baik komponen belaja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pergeseran angka belanja bahkan cukup pantastik. Yakni kenaikan mencapai kurang lebih Rp 154,847 miliar atau 19,61%. Dalam APBD murni 2014 belanja kurang lebih Rp 789,517 miliar, naik menjadi Rp944,343 miliar dalam usulan APBD perubahan 2014.edi
Langganan: Postingan (Atom)
Created By Suarapublic | Copyright Suarapublic