Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Poros Barito

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

PENDIDIKAN

Dana Sendiri Ikuti Lomba Peneliti Belia

By: Mardedi on 11/26/2014 09:13:00 PM / comment : 0 ,

> Satu Siswi Raih Special Award


MUARA TEWEH - Satu lagi prestasi luar biasa berhasil diraih siswa teladan SMA Negeri-1 Muara Teweh, Barito Utara (Barut). Prestasi membanggakan itu diraih 3 siswa SMAN-1 Muara Teweh, pada lomba karya ilmiah tingkat provinsi Kalteng, di Palangkaraya.

 Tiga siswa berprestasi yang mampu mengharumkan nama baik Barut tersebut, Annisa Saraswati, Nila Cahya dan Hesti Damayanti. Mereka ini masing-masing meraih penghargaan sebagai juara pertama, dan juara II pada kategori non ekologi. 

 Bahkan satu siswi berhasil keluar sebagai yang terbaik sehingga berhak atas penghargaan Special Award, predikat tertinggi lomba tersebut pada tingkat Provinsi Kalteng. Sehingga tiga siswa anggota kelompok karya ilmiah Barut itu berhak mewakili Kalteng pada tingkat nasional.

 "Special Awar Karya Ilmiah tingkat provinsi Kalteng tersebut diraih Nila Cahya, siswi kelas 12 (III) SMAN-1 Muara Teweh. Kemudian juara I poster non ekologi diraih Hesti Damayanti, dan terakhir Juara II diraih Annisa Saraswati," ungkap Siti Hayati, guru SMAN-1 Muara Teweh, Rabu (26/11).

 Namun hanya Annisa Saraswati yang mampu berangkat untuk mengikuti lomba sejenis ke jenjang tingkat Nasional di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan Nila Cahya, peraih Special Award, batal mengikuti lomba tingkat Nasional. Demikian Hesti Damayanti, juara I Lomba Poster.

 Kecuali Hesti tidak ikut tingkat nasional karena berhalangan, sedangkan Nila Cahya batal lomba tingkat nasional lantaran keterbatasan dana. Nila sendiri tergolong dari keluarga tidak mampu, karena orang tua hanya sebagai pekerja loundrei.

 "Ini salah satu bahan evaluasi. Agar keikutsertaan siswa Barut pada tingkat provinsi mendapat dukungan materiil dalam keikutsertaan ke jenjang lebih tinggi yakni tingkat nasilnal," tegas Hayati.

 Hj Hayati sendiri termasuk guru berprestasi asal Barut. Hayati pernah menerima hadiah penghargaan di Istana Negara Jakarta, setelah berhasil keluar sebagai salah satu finalis lomba guru berprestasi tingkat Nasional. 

 Bahkan guru berprestasi disandang Hayati selama tiga tahun berturut-turut dalam kegiatan lomba tersebut. Hanya pada 2014 ini, Hayati berhasil mewakili Kalteng untuk keikutsertaan tingkat Nasional.

 "Memang perlu adanya pemahaman mendalam antar semua sekolah dan guru, sehingga murid berprestasi ini tidak terbentur bakat ilmiahnya, sehingga benar-benar mampu diandalkan bagi bangsa ini di dewasanya kelak," kata Hayati.

 Uniknya, keikutsertaan Kelompok Karya Ilmiah Remaja SMAN-1 Muara Teweh pada kegiatan lomba peneliti belia tingkat Kalteng 2014, atas inisiatif Hayati, selaku pembina dan pembimbing kelompok yang didirikannya pada 2006 silam itu.

 Beruntungnya, para siswa memiliki semangat tinggi dalam mengikuti lomba tersebut. Sehingga dengan tulus patungan dana, untuk biaya keberangkatan mereka ke Palangkaraya. Dana BOS tidak mengakomudir kegiatan mereka. edi

Sekolah Masih Pungut Biaya Komite dari Murid

By: Mardedi on 10/23/2014 07:46:00 PM / comment : 0 , , , , ,

MUARA TEWEH - Sejumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Barito Utara (Barut) ternyata hingga masih memberlakukan kebijakan memungut berbagai biaya kepada murid mereka.

Keluhan pungutan biaya sekolah itu setidaknya diungkapkan sejumlah warga Trehean, Kecamatan Teweh Selatan, dan beberapa orang tua murid SMAN-3 Trehean.

Padahal sudah ada larangan pungutan melalui instruksi Bupati Barut H.Nadalsyah sejak 2013 lalu. Dalam hal itu, biaya operasional dan penyediaan fasilitas diusulkan kepada pemerintah.

"Ini bukan persoalan kecil besarnya jumlah pungutan. Tapi soal legalitasnya. Kami harus melaporkan karena ada instruksi bupati 2013 lalu, soal larangan pungutan ini," kata Asri, warga setempat.

Di sisi lain, beberapa orang tua murid menambahkan, bahwa adanya pungutan itu muncul setelah para guru menggelar rapat internal bersama pengurus komite sekolah.

Pungut sendiri disepakati sebesar Rp 20 ribu perbulan persiswa, dipergunakan untuk membangun tempat parkir kendaraan para murid.

Terkait hal itu, Kepala SMAN-3 Trehean, Musleja menegaskan, bahwa adanya pungutan tersebut murni atas inisiatif para orang tua murid yang tergabung dalam pengurus komite sekolah.

Karena itu, pihak sekolah sempat menolak diberlakukannya pungutan, yang dikawatirkan akan mengganggu atau mempengaruhi proses dukungan dana untuk penambahan sarana dan fasilitas belajar dari pemerintah daerah.

"Makanya sampai saat ini kami tetap berupaya mendapatkan masukan positif dari pihak lain. Karena komite menjamin pungutan tak melibatkan pihak sekolah," kata Musleja, di kantor Disdik, Kamis (23/10) sore.

Sekolah ini, SMA Negeri-3 Trehean, baru saja naik status dari swasta ke jenjang sekolah negeri. Secara otomatis wajib mendapat sokongan dana pemerintah. Sehingga tidak boleh memungut biaya kepada muridnya. edi

Perhatikan Sarana Pendidikan

By: Mardedi on 10/05/2014 06:20:00 PM / comment : 0 , , ,

MUARA TEWEH - Pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan di Barito Utara (Barut) harus merata di seluruh kecamatan. Kalangan DPRD Barut mengingatkan soal ketersediaan fasilitas pendidikan, mengingat pembangunan belum mencakup sekolah desa pedalaman.

"Ini kami minta wajib menjadi perhatian dalam menyusun program pembangunan kedepan. Ketersediaan fasilitas pendidikan masih pada sekolah tertentu," kata H.ABRI, anggota DPRD Barut kader PPP di ruang Komisi A, Kamis (9/10).

Menurutnya, tak hanya sekolah pedalaman, masih banyak pula gedung sekolah di pinggiran kota Muara Teweh, masih dalam kondisi memprihatinkan akibat keterbatasan fasilitas pendukung sarana belajar mengajar.

Diharapkan tersedianya sarana memadai, kedepannya mampu mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak didik. Sehingga lulusan siswa Barut akan benar-benar mampu bersaing ketika memasuki bangku kuliah di luar kalimantan, tak terkecuali ketika menimba ilmu di perguruan tinggi pulau Jawa.

"Kami dan kita semua pantut berbangga, kini banya lulusan siswa SLTA dan Sekolah Kejuruan asal Barut diterima dan berprestasi luar biasa di bangku kuliah di Jogjakarta, Malang, dan Bandung. Bahkan tidak sedikit yang mampu melanjutkan program pasca sarjana di luar negeri setelah berhasil mendapat bea siswa di perguruan tinggi tempatnya kuliah.

Di lain pihak tak kalah penting diperhatikan, tersedianya fasilitas penunjang pendidikan di Gedung Asrama Mahasiswa Barut, di beberapa kota besar pulau Jawa.

"Sejauh ini kita wajib mengapresiasi keberhasilan mahasiswa asal Barut, yang benar tekun menimba ilmu di bangku kuliah. Meski dalam menuntaskan ilmu tingkat tinggi penuh dengan keterbatasan biaya kuliah," sebut ABRI.

Di lain pihak, hingga kini banyak rehab gedung sekolah di Barut masih belum tuntas dibangun lantara menunggu ketersediaan dana. Karenanya banyak bangunan sekolah dilaksanakan bertahap, atau proyek lanjutan. Ironisnya, akibat belum selesainya pembangunan ruang kelas banya murid terganggu belajarnya.edi

Hadapi UN, Jam Pelajaran Siswa di Barut Ditambah

By: Mardedi on 1/29/2011 11:35:00 PM / comment : 0 , , , , ,

Muarateweh - Sejumlah sekolah di tanah air menyatakan kesiapannya menghadapi pelaksanaan ujian nasional (UN) April 2011 mendatang, termasuk di antaranya adalah para murid tingkat SLTA, SLTP dan SD di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kesiapan terutama dengan cara menambah jam belajar anak didik, selain melakukan persiapan lainnya yang diyakini mampu menunjang kemampuan murid dalam menjawab semua soal yang diuji dalam Unas nantinya.

“Kita sudah memberikan siswa pelajaran tambahan mandiri di rumah, terus sebagai tuntutan belajar sekolah juga memberikan standar kompetisi lulusan (SKL). Untuk mendapatkan hasil maksimal dan menambah kemampuan siswa,” kata Kepala SMAN-2 Muara Teweh, Hery Jhon Setiawan SPd MPd kepada wartawan, kemaren.

Selain itu, pihak sekolah juga melakukan tambahan jam pelajaran bagi siswa kelas III mulai Jam 14.00-16.30 WIB. Untuk mengukur kesiapan siswa, pihak sekolah akan melaksanakan try out yang rencananya dilaksanakan bulan Pebruari, atau disekitar tanggal 21-24 mendatang.

Murid SMAN-2 Muara Teweh sendiri berjumlah 106 orang yang mengikuti Unas, terdiri dari dua jurusan yakni IPA dan IPS. Bagi sekolah yang baru berdiri itu, keikutsertaan murid kelas III April 2011 nanti merupakan angkatan keempat.

"Kami berharap tahun ini kita bisa meluluskan seluruh siswa dengan imbauan agar siswa mempersiapkan diri dalam menghadapi UN dengan cara rajin-rajin belajar,” tegas mantan Waket SMAN-1 Muara Teweh itu. Selain memberikan pelajaran dengan jam tambahan, pihaknya juga memberikan motivasi dengan dorongan positif bahwa semua murid bisa mengerjakan Unas asalkan ada kemauan kuat untuk belajar.

Keyakinan Jhon soal tingkat kelulusan anak muridnya karena standar kelulusan UN 2011, tak semata dari hasil UN. "Nilai penentu kelulusan diakumulasi dari hasil ujian sekolah. Jika murid dapat nilai 60 untuk UN dan nilai 40 untuk ujian sekolah, masuk kategori lulus. Kuncinya mereka harus lebih giat belajar," pungkasnya.

Hadapi UN, Jam Pelajaran Siswa di Barut Ditambah

By: Mardedi on 1/29/2011 11:35:00 PM / comment : 0 , ,

Muarateweh - Sejumlah sekolah di tanah air menyatakan kesiapannya menghadapi pelaksanaan ujian nasional (UN) April 2011 mendatang, termasuk di antaranya adalah para murid tingkat SLTA, SLTP dan SD di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kesiapan terutama dengan cara menambah jam belajar anak didik, selain melakukan persiapan lainnya yang diyakini mampu menunjang kemampuan murid dalam menjawab semua soal yang diuji dalam Unas nantinya.

“Kita sudah memberikan siswa pelajaran tambahan mandiri di rumah, terus sebagai tuntutan belajar sekolah juga memberikan standar kompetisi lulusan (SKL). Untuk mendapatkan hasil maksimal dan menambah kemampuan siswa,” kata Kepala SMAN-2 Muara Teweh, Hery Jhon Setiawan SPd MPd kepada wartawan, kemaren.

Selain itu, pihak sekolah juga melakukan tambahan jam pelajaran bagi siswa kelas III mulai Jam 14.00-16.30 WIB. Untuk mengukur kesiapan siswa, pihak sekolah akan melaksanakan try out yang rencananya dilaksanakan bulan Pebruari, atau disekitar tanggal 21-24 mendatang.

Murid SMAN-2 Muara Teweh sendiri berjumlah 106 orang yang mengikuti Unas, terdiri dari dua jurusan yakni IPA dan IPS. Bagi sekolah yang baru berdiri itu, keikutsertaan murid kelas III April 2011 nanti merupakan angkatan keempat.

"Kami berharap tahun ini kita bisa meluluskan seluruh siswa dengan imbauan agar siswa mempersiapkan diri dalam menghadapi UN dengan cara rajin-rajin belajar,” tegas mantan Waket SMAN-1 Muara Teweh itu. Selain memberikan pelajaran dengan jam tambahan, pihaknya juga memberikan motivasi dengan dorongan positif bahwa semua murid bisa mengerjakan Unas asalkan ada kemauan kuat untuk belajar.

Keyakinan Jhon soal tingkat kelulusan anak muridnya karena standar kelulusan UN 2011, tak semata dari hasil UN. "Nilai penentu kelulusan diakumulasi dari hasil ujian sekolah. Jika murid dapat nilai 60 untuk UN dan nilai 40 untuk ujian sekolah, masuk kategori lulus. Kuncinya mereka harus lebih giat belajar," pungkasnya.

Pemblokiran Rekening Tabungan para Guru, Mirip Pembobolan Bank

By: Mardedi on 1/27/2011 02:43:00 AM / comment : 1 , , ,

Jember — Sulit dimengerti, di Jember dana tunjangan profesi pendidikan (TPP) yang sejatinya tersimpan aman dalam rekening tabungan para guru di Bank malah bisa diblokir oleh pihak lain. Para guru menuding pemblokiran uang mereka di rekening bank sudah mirip pembobolan atau pencurian.

"Pemblokiran itu seperti mencuri uang di dompet seseorang lalu ketahuan kemudian dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. Ini sudah mirip pembobolan rekening bank,” tuding Ketua Forum Komunikasi Guru Bersertifikasi, Wiwik Murniati, kemaren, Selasa (25/1/2011).

Semula para guru penerima TPP mengira, uang mereka raib direkening. Barut setelah diklarifikasi kepada pihak terkait, ternyata dana masih ada namun diblokir seseorang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember Ahmad Sudiyono menyatakan, pemblokiran dana TPP di Bank BNI sudah sesuai aturan. Para guru penerima TPP, sebutnya wajib menyisihkan dana minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidik setempat.

Aturan terangkum dalam Inpres 1/2010 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). Ahmad menuding, saat pencairan TPP pertama, para guru langsung mengambil dana TPP dan tidak menyisihkan minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Padahal, sebutnya, diperlukan dana Rp 3 juta-an untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu pendidik yang akan digelar bulan depan. "Karena para guru sudah mengambil seluruh dana kami berinisiatif meminta pihak bank memblokir uang sebesar Rp 3 juta," ucap Ahmad.

"Saya juga minta maaf kalau membuat resah para guru pasca pemblokiran itu. Saya minta pemblokiran dibuka," timpal Ahmad, sembari menegaskan bila uang itu tak dipindahkan dari rekening para guru, melainkan hanya diblokir.

Namun pemblokiran ternyata tak hanya yang Rp 3 juta, tapi juga Rp 2 juta dan Rp 7 juta, yang jumlahnya tergantung golongan para guru. Akibat pemblokiran itu pula, hingga membuat para guru bersertifikasi berencana memindahkan semua dana TPP milik mereka ke rekening Bank lain, selain BNI.

Pemblokiran Rekening Tabungan para Guru, Mirip Pembobolan Bank

By: Mardedi on 1/27/2011 02:43:00 AM / comment : 1 ,

Jember — Sulit dimengerti, di Jember dana tunjangan profesi pendidikan (TPP) yang sejatinya tersimpan aman dalam rekening tabungan para guru di Bank malah bisa diblokir oleh pihak lain. Para guru menuding pemblokiran uang mereka di rekening bank sudah mirip pembobolan atau pencurian.

"Pemblokiran itu seperti mencuri uang di dompet seseorang lalu ketahuan kemudian dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. Ini sudah mirip pembobolan rekening bank,” tuding Ketua Forum Komunikasi Guru Bersertifikasi, Wiwik Murniati, kemaren, Selasa (25/1/2011).

Semula para guru penerima TPP mengira, uang mereka raib direkening. Barut setelah diklarifikasi kepada pihak terkait, ternyata dana masih ada namun diblokir seseorang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember Ahmad Sudiyono menyatakan, pemblokiran dana TPP di Bank BNI sudah sesuai aturan. Para guru penerima TPP, sebutnya wajib menyisihkan dana minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidik setempat.

Aturan terangkum dalam Inpres 1/2010 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). Ahmad menuding, saat pencairan TPP pertama, para guru langsung mengambil dana TPP dan tidak menyisihkan minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Padahal, sebutnya, diperlukan dana Rp 3 juta-an untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu pendidik yang akan digelar bulan depan. "Karena para guru sudah mengambil seluruh dana kami berinisiatif meminta pihak bank memblokir uang sebesar Rp 3 juta," ucap Ahmad.

"Saya juga minta maaf kalau membuat resah para guru pasca pemblokiran itu. Saya minta pemblokiran dibuka," timpal Ahmad, sembari menegaskan bila uang itu tak dipindahkan dari rekening para guru, melainkan hanya diblokir.

Namun pemblokiran ternyata tak hanya yang Rp 3 juta, tapi juga Rp 2 juta dan Rp 7 juta, yang jumlahnya tergantung golongan para guru. Akibat pemblokiran itu pula, hingga membuat para guru bersertifikasi berencana memindahkan semua dana TPP milik mereka ke rekening Bank lain, selain BNI.

Siswa Miskin Diprioritaskan Mendaftar SNMPTN

By: Mardedi on 1/23/2011 12:29:00 AM / comment : 0 , , ,

PANGKALPINANG - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, bukan zamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Siswa kurang mampu bisa meneruskan sekolah tanpa harus memikirkan biaya yang mahal karena akan menjadi prioritas dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Tidak jamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Setiap perguruan tinggi negeri termasuk di Bangka Belitung, sebanyak 20 persen wajib hukumnya menerima adik-adik kita yang berasal dari keluarga tidak mampu,” kata Muhammad Nuh, disela dialog dengan perwakilan pelajar SMA se-Kota PangkalPinang, Sabtu (22/1).

Pernyataan senada juga disampaikan Nuh ketika melakukan berdialog bersama perwakilan pelajar SMA dan guru se-Provinsi Sumatera Selatan. "Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, sudah tidak ada kesulitan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan sekolah setinggi-tingginya," ungkapnya.

Menurut Nuh, sejak tahun kemarin, pemerintah telah memberikan beasiswa ke perguruan tinggi negeri kepada 20 ribu lulusan SMA/SMK/MA yang tidak mampu tapi memiliki kemampuan akademik atau siswa berprestasi.

“Itu seperti gratis betul tidak bayar. Ditambahi tiap bulan diberikan Rp 500-Rp 600 ribu . Kenapa ada tambahan biaya hidup? Karena ada pertanyaan adik-adik kita lantas makan pakai apa pak, yang kita butuhkan bukan hanya sekolah. Jadi biaya makan gratis ditambah biaya hidup,”ujarnya.

Sebelumnya, saat berdialog di Palembang, Muhammad Nuh diberikan pertanyaan terkait kuliah gratis oleh beberapa siswa yaitu Haikal Hafid dari SMAN Sumatera Selatan. Haikal menanyakan apakah ada peluang bagi dia dan teman-temannya yang kurang mampu untuk melanjutkan kuliah tanpa harus memikirkan biaya yang tinggi.

Begitu juga Mazwar, mahasiswa Fakultas Teknik Unversitas Sriwijaya. Ia yang telah memperoleh beasiswa Bidik Misi berharap terus menerima beasiswa tersebut hingga lulus kuliah, seperti dilaporkan Tempointeraktif.

Siswa Miskin Diprioritaskan Mendaftar SNMPTN

By: Mardedi on 1/23/2011 12:29:00 AM / comment : 0 ,

PANGKALPINANG - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, bukan zamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Siswa kurang mampu bisa meneruskan sekolah tanpa harus memikirkan biaya yang mahal karena akan menjadi prioritas dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Tidak jamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Setiap perguruan tinggi negeri termasuk di Bangka Belitung, sebanyak 20 persen wajib hukumnya menerima adik-adik kita yang berasal dari keluarga tidak mampu,” kata Muhammad Nuh, disela dialog dengan perwakilan pelajar SMA se-Kota PangkalPinang, Sabtu (22/1).

Pernyataan senada juga disampaikan Nuh ketika melakukan berdialog bersama perwakilan pelajar SMA dan guru se-Provinsi Sumatera Selatan. "Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, sudah tidak ada kesulitan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan sekolah setinggi-tingginya," ungkapnya.

Menurut Nuh, sejak tahun kemarin, pemerintah telah memberikan beasiswa ke perguruan tinggi negeri kepada 20 ribu lulusan SMA/SMK/MA yang tidak mampu tapi memiliki kemampuan akademik atau siswa berprestasi.

“Itu seperti gratis betul tidak bayar. Ditambahi tiap bulan diberikan Rp 500-Rp 600 ribu . Kenapa ada tambahan biaya hidup? Karena ada pertanyaan adik-adik kita lantas makan pakai apa pak, yang kita butuhkan bukan hanya sekolah. Jadi biaya makan gratis ditambah biaya hidup,”ujarnya.

Sebelumnya, saat berdialog di Palembang, Muhammad Nuh diberikan pertanyaan terkait kuliah gratis oleh beberapa siswa yaitu Haikal Hafid dari SMAN Sumatera Selatan. Haikal menanyakan apakah ada peluang bagi dia dan teman-temannya yang kurang mampu untuk melanjutkan kuliah tanpa harus memikirkan biaya yang tinggi.

Begitu juga Mazwar, mahasiswa Fakultas Teknik Unversitas Sriwijaya. Ia yang telah memperoleh beasiswa Bidik Misi berharap terus menerima beasiswa tersebut hingga lulus kuliah, seperti dilaporkan Tempointeraktif.

Boediono Serahkan Dana Pengembangan Pendidikan Babel

By: Mardedi on 1/23/2011 12:09:00 AM / comment : 0 , , , ,

PANGKALPINANG – Dunia pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat sokongan dana besar dari pemerintah pusat. Dana bantuan itu diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Pemkab setempat.

Dana tersebut diperuntukan buat pengembangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, Boediono meminta, agar pemkab setempat benar-benar serius mengelola anggaran, agar terhindar dari segala macam masalah demi kemajuan dunia pendidikan di daerah itu.

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula SMK Negeri 3 Pangkalpinang, Sabtu (22/1/2011), yang ditandi dengan diserahkannya CSR dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 100 juta, Bank Mandiri berupa komputer dan alat internet sebesar Rp 100 juta. PT Bank BNI Rp 100 juta untuk sarana pendidikan dan PT PLN Rp 100 juta untuk sarana pendidikan.

Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional memberikan Laptop dan LCD yang setara nilai rupiah sebesar Rp 4 M lebih. Seluruh sumbangan diserahkan langsung ke kepala dinas pendidikan pemprov drs. Rivai.

Boediono Serahkan Dana Pengembangan Pendidikan Babel

By: Mardedi on 1/23/2011 12:09:00 AM / comment : 0 , ,

PANGKALPINANG – Dunia pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat sokongan dana besar dari pemerintah pusat. Dana bantuan itu diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Pemkab setempat.

Dana tersebut diperuntukan buat pengembangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, Boediono meminta, agar pemkab setempat benar-benar serius mengelola anggaran, agar terhindar dari segala macam masalah demi kemajuan dunia pendidikan di daerah itu.

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Aula SMK Negeri 3 Pangkalpinang, Sabtu (22/1/2011), yang ditandi dengan diserahkannya CSR dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 100 juta, Bank Mandiri berupa komputer dan alat internet sebesar Rp 100 juta. PT Bank BNI Rp 100 juta untuk sarana pendidikan dan PT PLN Rp 100 juta untuk sarana pendidikan.

Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional memberikan Laptop dan LCD yang setara nilai rupiah sebesar Rp 4 M lebih. Seluruh sumbangan diserahkan langsung ke kepala dinas pendidikan pemprov drs. Rivai.

Harus Selektif Seleksi Perusahaan Pencetak Soal

By: Mardedi on 1/16/2011 08:20:00 AM / comment : 0 , , ,

Pelaksanaan Unas disuatu daerah 2010 lalu.
JAKARTA - Setelah merubah beberapa kategori penilaian dalam menentukan kelulusan sisiwa, pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional menetapkan penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas) kembali digelar dalam kurikulum sekolah sejah 2011 ini.

Terkait itu, pihak Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) berharap pemerintah tak sembarangan dan lebih selektif memilih perusahaan percetakan yang akan mencetak soal Unas tersebut.

"Perusahaan-perusahaan percetakan yang hendak mengikuti tender pencetakan naskah soal Unas harus perusahaan yang berkredibel. Pemerintah harus selektif jangan sembarang pilih. Kita harus belajar dari kejadian tahun lalu dimana masih ada terjadi kesalahan dalam proses mencetak naskah soal Unas," beber anggota BSNP, Mungin Eddy Wibowo, di Jakarta, Sabtu (15/1).

Menurut Mungin, kesalahan paling patal tahun lalu adalah dimana sejumlah percetakan membocorkan soal, ada juga yang tertukar antar jenis soal lainya. BSNP, sebutnya, sudah memiliki puluhan nama percetakan yang tidak kredibel di tahun lalu. Namun beralasan tidak etis, Mungin enggan menyebutkan nama perusahaan dimaksud.

"Percetakannya banyak sekali yang bermasalah. Mereka bocorkan soal, kualitas tidak bagus, soal tercampur. Kita memang mencari yang murah tapi juga berkualitas. Kalau murah tapi kualitas rendah bermasalah nantinya," timpalnya.

BSNP, tegas Mungin, mendesak agar perusahaan yang mencetak soal Unas tahun lalu dan melakukan kesalahan, tidak diperbolehkan untuk mengikuti tender 2011 ini, meski nantinya pelaksanaan tender percetakan tersebut akan diserahkan ke provinsi.

"Kita tetap pantau daerah. Pemerintah daerah harus lebih jeli nantinya. Karena, jika terjadi kesalahan dan kecurangan, maka tentunya akan merugikan seluruh siswa, dan merepotkan pemerintahaan pusat," imbuhnya.

Seperti diketahui, belum lama ini BSNP dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sudah selesai menyusun spesifikasi percetakan yang diperbolehkan mencetak naskah soal unas.

Dibanding tahun lalu, sistem spesifikasi percetakan 2011 ini lebih diperketat lagi. "Spesifikasinya sudah selesai. Di dalamnya, dijelaskan semua persyaratan dan kriteria perusahaan percetakan yang akan mencetak naskah soal Unas," tambah Mungin.

Salah satu syarat utamanya adalah jauh dari keramaian. Selain itu, perusahaan percetakan harus memiliki satu pintu. Untuk beberapa syarat utama ini, pemerintah daerah diwajibkan melakukan verifikasi ulang peserta tender dengan baik. Apalagi biasanya masing-masing perusahaan pecetakan bersaing mengaku kredibel.

"Perusahaan yang berada di ruko-ruko, itu tidak boleh. Peralatan juga harus canggih. Bisa berwarna. Kualitas diperhatikan. Ada rambu-rambunya," jelasnya Mungin.

Terkait pengawasan, Mungin menambahkan, bagi percetakan naskah soal bagi SMA, SMK, dan MA diserahkan sepenuhnya ke perguruan tinggi negeri (PTN) setempat. Mulai dari percetakan, penyimpanan naskah, hingga pendistribusian harus diawasi penuh selama 24 jam.

Pihak BSNP, kata Mungin, tentunya akan melibatkan polisi dalam proses pencetakan soal Unas baik yang dilakukan daerah. "Bila nantinya soal Unas sudah berada di sekolah, selanjutnya pengawasan menjadi wewenang perguruan tinggi negeri (PTN)," tutup Mungin.

Harus Selektif Seleksi Perusahaan Pencetak Soal

By: Mardedi on 1/16/2011 08:20:00 AM / comment : 0 ,

Pelaksanaan Unas disuatu daerah 2010 lalu.
JAKARTA - Setelah merubah beberapa kategori penilaian dalam menentukan kelulusan sisiwa, pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional menetapkan penyelenggaraan Ujian Nasional (Unas) kembali digelar dalam kurikulum sekolah sejah 2011 ini.

Terkait itu, pihak Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) berharap pemerintah tak sembarangan dan lebih selektif memilih perusahaan percetakan yang akan mencetak soal Unas tersebut.

"Perusahaan-perusahaan percetakan yang hendak mengikuti tender pencetakan naskah soal Unas harus perusahaan yang berkredibel. Pemerintah harus selektif jangan sembarang pilih. Kita harus belajar dari kejadian tahun lalu dimana masih ada terjadi kesalahan dalam proses mencetak naskah soal Unas," beber anggota BSNP, Mungin Eddy Wibowo, di Jakarta, Sabtu (15/1).

Menurut Mungin, kesalahan paling patal tahun lalu adalah dimana sejumlah percetakan membocorkan soal, ada juga yang tertukar antar jenis soal lainya. BSNP, sebutnya, sudah memiliki puluhan nama percetakan yang tidak kredibel di tahun lalu. Namun beralasan tidak etis, Mungin enggan menyebutkan nama perusahaan dimaksud.

"Percetakannya banyak sekali yang bermasalah. Mereka bocorkan soal, kualitas tidak bagus, soal tercampur. Kita memang mencari yang murah tapi juga berkualitas. Kalau murah tapi kualitas rendah bermasalah nantinya," timpalnya.

BSNP, tegas Mungin, mendesak agar perusahaan yang mencetak soal Unas tahun lalu dan melakukan kesalahan, tidak diperbolehkan untuk mengikuti tender 2011 ini, meski nantinya pelaksanaan tender percetakan tersebut akan diserahkan ke provinsi.

"Kita tetap pantau daerah. Pemerintah daerah harus lebih jeli nantinya. Karena, jika terjadi kesalahan dan kecurangan, maka tentunya akan merugikan seluruh siswa, dan merepotkan pemerintahaan pusat," imbuhnya.

Seperti diketahui, belum lama ini BSNP dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sudah selesai menyusun spesifikasi percetakan yang diperbolehkan mencetak naskah soal unas.

Dibanding tahun lalu, sistem spesifikasi percetakan 2011 ini lebih diperketat lagi. "Spesifikasinya sudah selesai. Di dalamnya, dijelaskan semua persyaratan dan kriteria perusahaan percetakan yang akan mencetak naskah soal Unas," tambah Mungin.

Salah satu syarat utamanya adalah jauh dari keramaian. Selain itu, perusahaan percetakan harus memiliki satu pintu. Untuk beberapa syarat utama ini, pemerintah daerah diwajibkan melakukan verifikasi ulang peserta tender dengan baik. Apalagi biasanya masing-masing perusahaan pecetakan bersaing mengaku kredibel.

"Perusahaan yang berada di ruko-ruko, itu tidak boleh. Peralatan juga harus canggih. Bisa berwarna. Kualitas diperhatikan. Ada rambu-rambunya," jelasnya Mungin.

Terkait pengawasan, Mungin menambahkan, bagi percetakan naskah soal bagi SMA, SMK, dan MA diserahkan sepenuhnya ke perguruan tinggi negeri (PTN) setempat. Mulai dari percetakan, penyimpanan naskah, hingga pendistribusian harus diawasi penuh selama 24 jam.

Pihak BSNP, kata Mungin, tentunya akan melibatkan polisi dalam proses pencetakan soal Unas baik yang dilakukan daerah. "Bila nantinya soal Unas sudah berada di sekolah, selanjutnya pengawasan menjadi wewenang perguruan tinggi negeri (PTN)," tutup Mungin.

Permendiknas Jadikan Pendidikan Bermutu

By: Mardedi on 1/15/2011 01:02:00 AM / comment : 0 , , ,

Jakarta - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 34/2010 yang mensyaratkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menerima mahasiswa minimal 60 persen dari Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) dinilai membantu menyelenggarakan pendidikan bermutu dan lebih merata.

Hal itu diungkapkan pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Arief Rachman, seperti dilaporkan detikcom, Jumat (14/1/2011). "Saya kira begini kan ini untuk negeri, yang ngatur itu menteri lalu dia mempunyai strategi agar terjadi pemerataan. Pemerataan ini harus dipastikan pakai jalur itu (SNMPTN), 40 persen silakan (jalur lainnya)," ungkapnya.

Menurutnya, minimal 60 persen mahasiswa masuk melalui SNMPTN, memang harus diatur Pemerintah Pusat. Supaya dijamin bahwa anak-anak di seluruh negeri ada tempatnya, jangan terdesak seleksi yang sifatnya kompetitif akademis.

Sedangkan menanggapi keluhan karena mahalnya biaya pendidikan di PTN yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), menurutnya, karena tuntutan PTN BHMN yang harus mencari sumber pendanaan sendiri.

"Karena itulah PTN membuka jalur-jalur khusus. Namun, PTN BHMN itu biasanya menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa yang tak mampu," timpalnya.

Diakuinya bila itu memang kendala BHP (Badan Hukum Pendidikan). Ketika itu sorotan universitas BHP membuat anak-anak yang miskin tidak bisa masuk. Mereka membuka yang disebut beasiswa. "Kalau tidak pakai program itu, universitas tersebut saya katakan tidak manusiawi," tegasnya.

Namun, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan yang memayungi PT BHMN, Arief mengaku tak tahu persis bagaimana kondisi transisi PTN BHMN itu. Namun yang pasti, sebutnya, kondisi ideal, Pemerintah sebaiknya membuat data sebaran PTN terhadap mahasiswa yang secara geografis tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini untuk mengetahui peluang mahasiswa untuk masuk PTN.

"Kalau 60 persen anak Jawa semua kan dari Papua terseok-seok. Studi sebaran geografis yang menuju pada kesempatan berpendidikan yang berkeadilan. PTN kan nggak semua akreditasinya sama. Dari sekian ribu universitas, hanya 128 yang bermutu," ungkapnya.

Menurutnya prinsip pendidikan adalah mengejar mutu tapi berkeadilan, dan dilaksanakan secara akuntabel dan efisiensi. Karenanya dia memastikan, permendiknas yang baru sangat membantu pendidikan yang merata.

Seperti diketahui, Permendiknas No 34/2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dirilis pada November 2010. Peraturan itu mewajibkan SMNPTN menerima minimal 60 persen mahasiswa baru.

Sebelumnya tidak ada pengaturan kuota itu yang mengakibatkan banyak PTN yang menerima mahasiswa lewat SMNPTN hingga 5 persen, sisanya lewat jalur yang lebih mahal.

Permendiknas juga mengatur ujian mandiri dilakukan setelah SMNPTN, sebelumnya ujian mandiri boleh dilakukan sebelum seleksi nasional tersebut. SMNPTN sendiri akan digelar pada Mei dan Juni 2011 mendatang.

Permendiknas Jadikan Pendidikan Bermutu

By: Mardedi on 1/15/2011 01:02:00 AM / comment : 0 , ,

Jakarta - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 34/2010 yang mensyaratkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menerima mahasiswa minimal 60 persen dari Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) dinilai membantu menyelenggarakan pendidikan bermutu dan lebih merata.

Hal itu diungkapkan pakar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Arief Rachman, seperti dilaporkan detikcom, Jumat (14/1/2011). "Saya kira begini kan ini untuk negeri, yang ngatur itu menteri lalu dia mempunyai strategi agar terjadi pemerataan. Pemerataan ini harus dipastikan pakai jalur itu (SNMPTN), 40 persen silakan (jalur lainnya)," ungkapnya.

Menurutnya, minimal 60 persen mahasiswa masuk melalui SNMPTN, memang harus diatur Pemerintah Pusat. Supaya dijamin bahwa anak-anak di seluruh negeri ada tempatnya, jangan terdesak seleksi yang sifatnya kompetitif akademis.

Sedangkan menanggapi keluhan karena mahalnya biaya pendidikan di PTN yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN), menurutnya, karena tuntutan PTN BHMN yang harus mencari sumber pendanaan sendiri.

"Karena itulah PTN membuka jalur-jalur khusus. Namun, PTN BHMN itu biasanya menyediakan program beasiswa bagi mahasiswa yang tak mampu," timpalnya.

Diakuinya bila itu memang kendala BHP (Badan Hukum Pendidikan). Ketika itu sorotan universitas BHP membuat anak-anak yang miskin tidak bisa masuk. Mereka membuka yang disebut beasiswa. "Kalau tidak pakai program itu, universitas tersebut saya katakan tidak manusiawi," tegasnya.

Namun, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan yang memayungi PT BHMN, Arief mengaku tak tahu persis bagaimana kondisi transisi PTN BHMN itu. Namun yang pasti, sebutnya, kondisi ideal, Pemerintah sebaiknya membuat data sebaran PTN terhadap mahasiswa yang secara geografis tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini untuk mengetahui peluang mahasiswa untuk masuk PTN.

"Kalau 60 persen anak Jawa semua kan dari Papua terseok-seok. Studi sebaran geografis yang menuju pada kesempatan berpendidikan yang berkeadilan. PTN kan nggak semua akreditasinya sama. Dari sekian ribu universitas, hanya 128 yang bermutu," ungkapnya.

Menurutnya prinsip pendidikan adalah mengejar mutu tapi berkeadilan, dan dilaksanakan secara akuntabel dan efisiensi. Karenanya dia memastikan, permendiknas yang baru sangat membantu pendidikan yang merata.

Seperti diketahui, Permendiknas No 34/2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dirilis pada November 2010. Peraturan itu mewajibkan SMNPTN menerima minimal 60 persen mahasiswa baru.

Sebelumnya tidak ada pengaturan kuota itu yang mengakibatkan banyak PTN yang menerima mahasiswa lewat SMNPTN hingga 5 persen, sisanya lewat jalur yang lebih mahal.

Permendiknas juga mengatur ujian mandiri dilakukan setelah SMNPTN, sebelumnya ujian mandiri boleh dilakukan sebelum seleksi nasional tersebut. SMNPTN sendiri akan digelar pada Mei dan Juni 2011 mendatang.

Tekan Korupsi, Tender Proyek Diknas dengan Elektronik

By: Mardedi on 1/12/2011 04:32:00 AM / comment : 0 , , ,

Jakarta - Guna menghindari adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menerapkan sistem baru untuk tender proyek. Mulai 2011 ini seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian Pendidikan Nasional dilakukan secara elektronik.

“Seluruh pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik mulai 2011 ini. Karena proses pengadaan melalui sistem lama sangat rawan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan, terutama pada proses tender,” kata M Nuh, di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (11/1).

Selain menggunakan cara elektronik, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas para pemiimpin proyek di dalam lingkungan Kemdiknas. “Sehingga nanti pengawasannya akan lebih jelas dan lebih mudah,” jelas Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini.

Terpisah, Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas Wukir Ragil mengaku jika temuan dari BPK yang bermasalah adalah hanya masalah pembangunan yang belum rampung dan peralatan yang belum difungsikan. Dengan kondisi tersebut, Kemendiknas sudah melakukan teguran langsung kepada pejabat terkait.

“Ada tapi belum dipakai. Oleh karena itu, kebetulan karena rektor Unair ada di Jakarta, kita undang kesini (Kemendiknas) untuk menjelaskan masalah ini semua. Katanya peralatan dan RS akan dilaunching berbarengan pada April 2011 ini,” sebutnya, seperti dilaporkan JPNN.COM, kemaren.

Sebelumnya, Anggota VI BPK, Rizal Djalil mengatakan bahwa Kemdiknas belum menindaklanjuti beberapa temuan BPK dari hasil audit tahun 2010 lalu. Temuan BPK itu di antaranya pengadaan alat ke­se­hatan di rumah sakit pendidikan di Unair dan Universitas Mataram.

“Dari kegiatan Kemendiknas pada 2009 yang diperiksa pada 2010, setelah kita pantau dari Rp 2,3 triliun, baru 14 persen yang ditindaklanjuti. Kita sudah sampaikan ke DPR akhir tahun lalu,” katanya.

Disebutkan, di RS Unair terdapat alat kesehatan senilai sekitar Rp 35 miliar sampai hari ini belum difungsikan. Demikian juga di RS Universitas Mataram senilai Rp 19 miliar, juga belum dioperasikan.

Tekan Korupsi, Tender Proyek Diknas dengan Elektronik

By: Mardedi on 1/12/2011 04:32:00 AM / comment : 0 , ,

Jakarta - Guna menghindari adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh menerapkan sistem baru untuk tender proyek. Mulai 2011 ini seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian Pendidikan Nasional dilakukan secara elektronik.

“Seluruh pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik mulai 2011 ini. Karena proses pengadaan melalui sistem lama sangat rawan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan, terutama pada proses tender,” kata M Nuh, di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (11/1).

Selain menggunakan cara elektronik, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas para pemiimpin proyek di dalam lingkungan Kemdiknas. “Sehingga nanti pengawasannya akan lebih jelas dan lebih mudah,” jelas Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini.

Terpisah, Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas Wukir Ragil mengaku jika temuan dari BPK yang bermasalah adalah hanya masalah pembangunan yang belum rampung dan peralatan yang belum difungsikan. Dengan kondisi tersebut, Kemendiknas sudah melakukan teguran langsung kepada pejabat terkait.

“Ada tapi belum dipakai. Oleh karena itu, kebetulan karena rektor Unair ada di Jakarta, kita undang kesini (Kemendiknas) untuk menjelaskan masalah ini semua. Katanya peralatan dan RS akan dilaunching berbarengan pada April 2011 ini,” sebutnya, seperti dilaporkan JPNN.COM, kemaren.

Sebelumnya, Anggota VI BPK, Rizal Djalil mengatakan bahwa Kemdiknas belum menindaklanjuti beberapa temuan BPK dari hasil audit tahun 2010 lalu. Temuan BPK itu di antaranya pengadaan alat ke­se­hatan di rumah sakit pendidikan di Unair dan Universitas Mataram.

“Dari kegiatan Kemendiknas pada 2009 yang diperiksa pada 2010, setelah kita pantau dari Rp 2,3 triliun, baru 14 persen yang ditindaklanjuti. Kita sudah sampaikan ke DPR akhir tahun lalu,” katanya.

Disebutkan, di RS Unair terdapat alat kesehatan senilai sekitar Rp 35 miliar sampai hari ini belum difungsikan. Demikian juga di RS Universitas Mataram senilai Rp 19 miliar, juga belum dioperasikan.

60 Persen Dana Pendidikan ke Daerah

By: Mardedi on 1/11/2011 02:18:00 AM / comment : 0 , , ,

JAKARTA - Pemerintah Kemendiknas mengalokasikan 60 persen angggaran pendidikan untuk daerah. Tahun ini anggran pendidikan Rp248 triliun, dialokasikan ke daerah Rp158 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dalam rilis yang diterima kalangan wartawan, Minggu, 9 Januari. "Enam puluh persen lebih dana pendidikan ditransfer ke daerah," katanya, seperti dilaporkan Fajar.co.id.

Mendiknas menyampaikan, sebanyak Rp89 triliun anggaran fungsi pendidikan dialokasikan untuk pemerintah pusat. Mendiknas memerinci, dari anggaran pusat sebanyak Rp55 triliun untuk Kemdiknas, Rp27 triliun untuk Kementerian Agama, dan Rp6,8 triliun untuk kementerian/lembaga lainnya.

"Ada 18 kementerian yang punya kewenangan untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Olehnya, anggarannya juga disebar," katanya.

Adapun alokasi dana pengembangan pendidikan nasional sebanyak Rp1 triliun. Total anggaran telah mencapai Rp2 triliun akumulasi 2010 dan 2011. "Ini yang disebut dana abadi pendidikan," ujar Nuh.

Dari anggaran Kemendiknas Rp55 triliun sebagian besar digunakan untuk program pendidikan dasar Rp12,7 triliun (23 persen) pendidikan menengah Rp5 triliun (9,1 persen), dan pendidikan tinggi Rp28,8 triliun (51,9 persen).

"Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi termasuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dimasukkan, sehingga sangat besar," ucapnya.

Nuh menambahkan, esensi pendidikan nasional adalah bagaimana seorang anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi.

Selanjutnya, bencana Gunung Merapi kerugian kerusakan fasilitas pendidikan ditaksir Rp4,1 triliun dan kebutuhan rehabilitasinya kurang lebih Rp4,4 triliun.

Rencana lain, Kemendiknas juga akan mematangkan program memperbanyak dosen S2 dan S3 pada 2011. Nuh memastikan pihaknya akan memaksimalkan beasiswa agar bisa mencetak doktor lebih banyak tahun ini.

Dana untuk mendukung program itu juga sudah disiapkan dari simpanan dana abadi Kemendiknas yang kini mencapai Rp2 triliun. Dana tersebut berasal dari dana abadi pada 2010 dan 2011 yang masing-masing berjumlah Rp1 triliun.

60 Persen Dana Pendidikan ke Daerah

By: Mardedi on 1/11/2011 02:18:00 AM / comment : 0 , ,

JAKARTA - Pemerintah Kemendiknas mengalokasikan 60 persen angggaran pendidikan untuk daerah. Tahun ini anggran pendidikan Rp248 triliun, dialokasikan ke daerah Rp158 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dalam rilis yang diterima kalangan wartawan, Minggu, 9 Januari. "Enam puluh persen lebih dana pendidikan ditransfer ke daerah," katanya, seperti dilaporkan Fajar.co.id.

Mendiknas menyampaikan, sebanyak Rp89 triliun anggaran fungsi pendidikan dialokasikan untuk pemerintah pusat. Mendiknas memerinci, dari anggaran pusat sebanyak Rp55 triliun untuk Kemdiknas, Rp27 triliun untuk Kementerian Agama, dan Rp6,8 triliun untuk kementerian/lembaga lainnya.

"Ada 18 kementerian yang punya kewenangan untuk melaksanakan fungsi pendidikan. Olehnya, anggarannya juga disebar," katanya.

Adapun alokasi dana pengembangan pendidikan nasional sebanyak Rp1 triliun. Total anggaran telah mencapai Rp2 triliun akumulasi 2010 dan 2011. "Ini yang disebut dana abadi pendidikan," ujar Nuh.

Dari anggaran Kemendiknas Rp55 triliun sebagian besar digunakan untuk program pendidikan dasar Rp12,7 triliun (23 persen) pendidikan menengah Rp5 triliun (9,1 persen), dan pendidikan tinggi Rp28,8 triliun (51,9 persen).

"Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi termasuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dimasukkan, sehingga sangat besar," ucapnya.

Nuh menambahkan, esensi pendidikan nasional adalah bagaimana seorang anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi.

Selanjutnya, bencana Gunung Merapi kerugian kerusakan fasilitas pendidikan ditaksir Rp4,1 triliun dan kebutuhan rehabilitasinya kurang lebih Rp4,4 triliun.

Rencana lain, Kemendiknas juga akan mematangkan program memperbanyak dosen S2 dan S3 pada 2011. Nuh memastikan pihaknya akan memaksimalkan beasiswa agar bisa mencetak doktor lebih banyak tahun ini.

Dana untuk mendukung program itu juga sudah disiapkan dari simpanan dana abadi Kemendiknas yang kini mencapai Rp2 triliun. Dana tersebut berasal dari dana abadi pada 2010 dan 2011 yang masing-masing berjumlah Rp1 triliun.

Syarat Lulus UN, Nilai Minimal 4

By: Mardedi on 1/06/2011 01:18:00 AM / comment : 0 , , ,

JAKARTA - Ujian Nasional masih tetap diberlakukan ditiap sekolah. Namun sistem penilaian terjadi perubahan, dimana nilai hasil UN digabungkan dengan nilai sekolah yang terdiri dari nilai rapot dari semester 1-5 dan nilai ujian akhir sekolah.

Formulasi baru dalam penentuan kelulusan seorang siswa tersebut telah resmi ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional. "Formulasi baru terdiri dari gabungan nilai ujian nasional dengan nilai sekolah yang terdiri dari nilai rapot dari semester 1-5 dan nilai ujian akhir sekolah," kata Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/1), kemaren.

Untuk pembobotan, nilai ujian nasional akan memiliki porsi 60 persen sedangkan nilai sekolah 40 persen. "Dari formulasi tersebut setelah disimulasikan hasil UN, siswa kalau ingin lulus minimal nilai mata pelajaran UN harus 4," imbuhnya.

Konsekwensi lainnya dari formulasi penggabungan tersebut, dimana dengan nilai ujian nasional yang minimal 4, siswa harus mendapatkan nilai sekolah di setiap mata pelajaran minimal 8.

"Jadi, meski nilai UN siswa 4, bila nilai sekolahnya jeblok tetap saja mereka tidak akan lulus," ungkap Nuh.

Sedangkan standar nilai kelulusan dari nilai gabungan tersebut, tetap seperti tahun lalu yakni 5,5. Tiap sekolah nantinya harus mengirim hasil nilai sekolah dan ujian nasional per siswa ke pusat. Pemerintah pusat dengan timnya, akan menjumlahkan antara nilai sekolah dan nilai ujian nasional dan menetapkan siswa yang lulus ataupun tidak lulus.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan kriteria lulus ujian sekolah diberikan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. "Ujian nasional ulangan juga akan ditiadakan untuk tahun ini," pungkasnya.
Langganan: Postingan (Atom)
Created By Suarapublic | Copyright Suarapublic