“Seluruh pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik mulai 2011 ini. Karena proses pengadaan melalui sistem lama sangat rawan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan, terutama pada proses tender,” kata M Nuh, di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Selasa (11/1).
Selain menggunakan cara elektronik, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas para pemiimpin proyek di dalam lingkungan Kemdiknas. “Sehingga nanti pengawasannya akan lebih jelas dan lebih mudah,” jelas Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini.
Terpisah, Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendiknas Wukir Ragil mengaku jika temuan dari BPK yang bermasalah adalah hanya masalah pembangunan yang belum rampung dan peralatan yang belum difungsikan. Dengan kondisi tersebut, Kemendiknas sudah melakukan teguran langsung kepada pejabat terkait.
“Ada tapi belum dipakai. Oleh karena itu, kebetulan karena rektor Unair ada di Jakarta, kita undang kesini (Kemendiknas) untuk menjelaskan masalah ini semua. Katanya peralatan dan RS akan dilaunching berbarengan pada April 2011 ini,” sebutnya, seperti dilaporkan JPNN.COM, kemaren.
Sebelumnya, Anggota VI BPK, Rizal Djalil mengatakan bahwa Kemdiknas belum menindaklanjuti beberapa temuan BPK dari hasil audit tahun 2010 lalu. Temuan BPK itu di antaranya pengadaan alat kesehatan di rumah sakit pendidikan di Unair dan Universitas Mataram.
“Dari kegiatan Kemendiknas pada 2009 yang diperiksa pada 2010, setelah kita pantau dari Rp 2,3 triliun, baru 14 persen yang ditindaklanjuti. Kita sudah sampaikan ke DPR akhir tahun lalu,” katanya.
Disebutkan, di RS Unair terdapat alat kesehatan senilai sekitar Rp 35 miliar sampai hari ini belum difungsikan. Demikian juga di RS Universitas Mataram senilai Rp 19 miliar, juga belum dioperasikan.
Tidak ada komentar: