Kurangi Emisi di Indonesia, Amerika Kucurkan Dana Rp 4,5 Triliun

Poto:indomigas.com

Jakarta - Program penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia dapat perhatian khusus dari Negara Paman Sam, Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung, bersama United States Agency for International Development (USAID), pemerintahan Barack Obama menggelontorkan bantuan sebensar US$ 500 juta atau sekitar Rp 4,5 triliun dalam lima tahun ke depan.

"Dana digunakan untuk pengembangan energi bersih, konservasi hutan dan laut, serta pendidikan bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim," kata Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, seperti diloporkan Tempo Interaktif, kemaren.

Menurut Scot, Indonesia berperan penting mengatasi dampak perubahan iklim yang dihadapi dunia saat ini. Keterlibatan Indonesia sendiri bermula ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Amerika, dua tahun lalu.

Ditengah forum SBY mengatakan, bila pemerintahaannya mendapat bantuan dana internasional, pada 2020 nanti ditargetkan pengurangan emisi di Indonesia mencapai 26 hingga 41 persen.

Scot menjelaskan, dalam hal energi bersih, kedua negara bermitra dalam pengembangan energi panas bumi sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Menurutnya potensi pemanfaatan energi ini sangat besar yakni hampir 40 persen dari potensi panas bumi ada di negara ini.

Panas bumi itu diyakini menghasilkan listrik hingga 27 ribu megawatt (MW). "AS berkomitmen membantu Indonesia mencapai target tersebut," timpal Scot di Jakarta, kemarin.

Direktur USAID Indonesia Walter North menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan dalam hal regulasi untuk mendukung iklim investasi panas bumi.

"Disekotor ini akan ada banyak komitmen investasi swasta. Beberapa di antaranya bahkan sudah memenangi tender. Ini yang sedang dikembangkan dan Anda akan segera melihat hasilnya," jelas Scot.

Namun kurangnya informasi dari pihak yang melakukan tender, seperti pemerintah daerah, diakui terkadang menghambat pengembangan panas bumi ini. Karenanya, dana yang sudah dikucurkan, sebanyak US$ 245,7 juta, dapat dimanfaatkan untuk memberi pelatihan bagi pejabat pemerintah daerah agar mengerti dalam menangkap peluang potensi panas bumi.

Menurut Direktur Panas Bumi Sugiharto Harsoprayitno, pemerintah pusat telah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berkapasitas 12 ribu MW, hingga 2025. Agar terealisasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan 9 wilayah kerja panas bumi (WKP).

Kini pemerintah pusat tengah melakukan survei pendahuluan, untuk menentukan daerah mana saja yang potensial dikembangkan pembangkit listrik menggunakan energi panas bumi. "Setelah selesai, baru bisa ditetapkan menjadi WKP," kata Sugiharto.

Diakuinya, secara formal, PLTP yang diusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjadi WKP, di antaranya Bonjol di Sumatera Barat, Danau Ranau di Sumatera Selatan dan Mataloko di Nusa Tenggara Barat.

Potensi energi listri panas bumi Bonjol diketahui mencapai 200 MW, di Danau Ranau sekitar 210 MW, dan Mataloko sebesar 63 MW. Sugiharto berharap sembilan lokasi diusulkan segera menjadi WKP, mengingat potensi yang besar mencapai 1.334 MW.

Pemerintah pusat memastikan 2.000 MW pembangkit listrik panas bumi yang masuk dalam proyek percepatan sebesar 10 ribu MW ditahap kedua nanti bakal beroperasi pada 2014, termasuk 15 WKP milik Pertamina.

WKP masuk dalam proyek kerja sama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan PT PLN (Persero) berkapasitas 510 MW.