 |
| Lukita Dinarsyah Tuwo |
SUARAPUBLIC.COM - Pemerintah berencana mengalokasikan tambahan anggaran pada 2011 untuk sektor infrastruktur diambilkan dari efisiensi dan penghematan anggaran negara.
“Yang menjadi prioritas untuk ditambah anggarannya dari hasil efisiensi anggaran tersebut adalah yang berhubungan dengan belanja modal, misalnya infrastruktur,” kata Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta kemarin.
Selain itu, tambahan alokasi untuk infrastruktur juga diambil dari penghematan anggaran melalui kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Dia menjelaskan, anggaran yang diperoleh dari hasil efisiensi tidak akan masuk dalam sisa langsung penggunaan anggaran (silpa) 2011.
Pemerintah menginginkan hasil efisiensi anggaran yang dilakukan kementerian/lembaga (K/L) direlokasi untuk sektor prioritas pemerintah. Namun, Lukita belum dapat menyebutkan tambahan alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur. Alasannya, total penghematan dan efisiensi dari masing-masing K/L belum diketahui.
“Yang jelas,
pemerintah ingin efisiensi 10%, tapi belum tahu berapa yang dialokasikan untuk infrastruktur,” ucapnya.
Alokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sektor infrastruktur memang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun, rasio anggaran infrastruktur Indonesia masih jauh dibandingkan negara tetangga.
Pada 2010 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp105,6 triliun dari total APBN senilai Rp1.126,2 triliun.Alokasi tersebut hanya 9,35% terhadap APBN dan memberikan kontribusi 1,69% terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp6.253,8 triliun.
Sementara, Singapura mengalokasikan anggaran 8,3 miliar dolar Singapura atau sekitar 17,89% dari total APBN-nya yang 46,4 miliar dolar Singapura. Alokasi ini memberikan kontribusi 3,13% terhadap PDB Singapura. Malaysia mengalokasikan RM14,3 miliar atau sekitar 7,47% dari total APBN yang mencapai RM191,5 miliar.
Kendati lebih kecil dibanding Indonesia,namun alokasi anggaran tersebut bisa memberikan kontribusi 2,12% dari PDB Malaysia.
Untuk mencapai pertumbuhan infrastruktur sebesar 5% dari PDB, maka setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp1.900 triliun dalam kurun waktu empat hingga lima tahun mendatang. Nilai tersebut cukup besar dan sulit dipenuhi apabila hanya mengandalkan dana dari keuangan negara. APBN hanya sanggup menyediakan sekitar Rp550–600 triliun.
Dia mengatakan, penghematan yang dilakukan di setiap K/L sudah ditegaskan agar tidak mengganggu belanja atau program prioritas pemerintah. Dengan kata lain, belanja modal tidak akan diganggu gugat.Pemerintah membidik belanja yang lebih bersifat mendukung untuk dilakukan efisiensi.
“Yang pasti tentunya uang penghematan kita realokasikan untuk kegiatan yang akan mendorong pembangunan,”imbuhnya.
Di sisi lain,pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara Asia lainnya.Setiap tahun pemerintah hanya mampu membangun 750 kilometer (km) jalan. Sedangkan China pertahunnya dapat membangun jalan hingga 4.500 km.
Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan,kendala yang dihadapi pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan yaitu masih belum adanya sistem anggaran yang jelas untuk membiayai pembangunan tersebut. Menurut dia,pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan APBN.
APBN tidak menjamin namun system ability ini harus terpenuhi dana yang harusnya digunakan. Dulu di Indonesia ada Bapindo yaitu perbankan yang dapat meminjamkan dana untuk pembangunan infrastruktur namun sekarang sudah tidak ada lagi,”kata Faisal.
Faisal menambahkan, seharusnya pemerintah bisa belajar dengan negara Asia lainnya yang mampu membangun infrastruktur jalan lebih cepat dan banyak.Faisal memberi contoh China yang pembangunan infrastrukturnya disponsori oleh China Construction Bank,perbankan yang khusus meminjamkan dana untuk pembangunan konstruksi.
“China Construction Bank adalah bank terbesar kedua di dunia setelah ICBC,” pungkasnya.(*)
Tidak ada komentar: