"Kalau mereka (KPK) meminta pasti akan kita berikan," kata Kabiro Humas Kementerian Keuangan Yudi Permadi, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Pusat, Sabtu (15/1).
Kemenkeu, menurut Permadi, juga akan memberikan data berupa daftar nama wajib pajak, kalau pihak KPK menginginkannya. "Apa pun akan kita berikan untuk pemberantasan korupsi," ungkapnya.
Namun permadi belum bisa menjelaskan ke media nama-nama wajib pajak, terutama yang ditangani Gayus Tambunan sebelum kasus dugaan penggelapan pajak itu menjerat terdakwa Gayus.
Sebelumnya juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya akan meminta data-data mengenai wajib pajak Gayus, dalam pertemuan mereka dengan pihak Kemenkeu yang direncanakan terjadwal pekan depan.
Seperti diketahui, sejak pledoi Gayus dibacakannya di Pengadilan Negeri, kasus itu terus menggelinding bak bola panas. Terlebih dengan pernyataan Gayus bahwa dirinya hanyalah pelaku kelas teri (kecil), yang ditelah dijadikan korban dalam kasus itu.
Sedangkan pelaku lainnya, kelas Big Fish sebagaimana sering diucapkan Sekretaris Satgas Mafia Hukum Deny, menurut Gayus tak tersentuh. "Padahal saya sudah ceritakan semuanya kepada satgas mafia hukum terkait kasus ini, tapi kok sekarang malah saya yang dijadikan korban," kata Gayus dalam pledoinya saat itu.
Entah memang sungguh-sungguh atau hanya lelucon Gayus untuk menggambarkan ketidak berdayaan aparat penegak hukum menangkap Big Fish dalam kasus dirinya, diakhir pledoinya pelaku mafia pajak itu malah mengajukan diri menjadi staf ahli penegak hukum untuk membantu memberantas kasus korupsi ditanah air, khususnya kasus pengamplang pajak.
Tidak ada komentar: