Menurut Dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi, penomena seorang incumbent yang maju kembali dalam Pilkada meski hanya menjadi wakil, merupakan upaya untuk membentengi diri dari kasus-kasus yang telah dia lakukan selama menjabat kepala daerah.
Secara umum, sebutnya, para kepala daerah punya masalah hukum, jadi harus menyelamatkan diri dengan maju lagi menjadi calon, meski cuma jadi wakil bila sudah dua kali menjadi kepala daerah.
"Kepala daerah yang sudah memimpin dua kali cenderung mencalonkan lagi sebagai wakil kepala daerah. Banyak juga kepala daerah yang mencalonkan istrinya, kerabat maupun sahabatnya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah," kata Haryadi, seperti dilaporkan tempointeraktif.com.
Beberapa bupati/wali kota yang maju kembali atau yang mengajukan teman dekatnya untuk berlaga dalam pilkada diantaranya adalah bekas Wali Kota Surabaya Bambang DH yang kini menjabat Wakil Wali Kota Surabaya. Kemudian dua istri bupati Kediri yang sama-sama maju sebagai Bupati Kediri.
Terbaru adalah Bupati Tuban Haeny Relawati yang pada siang tadi ditetapkan oleh KPU setempat sebagai calon Wakil Bupati Tuban. "Ini sebenarnya bukan keserakahan jabatan, tapi murni untuk membentengi diri dari kasus yang mungkin dia lakukan selama menjabat," tegasnya.
Selain untuk memback-up kasus, majunya kembali incumbent dinilai masih diminati massa pemilih. Buktinya dibeberapa pemilihan seperti di Surabaya dan Kediri incumbent atau istri incumbent berhasil memenangi pilkada.
Sementara itu, terkait majunya Haeny, Haryadi masih yakin, akan sulit bagi lawan-lawan politiknya untuk menggulingkan bupati yang sudah dua kali menjabat ini. Apalagi, Pilkada Tuban akan dimeriahkan oleh enam pasang calon. "Diatas kertas, Haeny akan menang, dia bisa kalah jika seluruh partai bersatu, tapi Haeny berhasil memecah kekuatan sehingga calon yang berlaga enam pasang," kata dia.
Keenam calon yang akan berlaga dalam pilkada Tuban adalah, Kristiawan (Ketua DPRD Tuban sekarang) yang berpasangan dengan Haeny Relawati. Mereka diusung partai Golkar, Hanura dan Barnas.
Selain itu, pasangan Fathul Huda-Noer Nahar Husen (diusung PKB, PPP, Gerindra dan PBB). Kemudian Setiajid-Bambang Suhariyanto (Demokrat, PAN, dan PKS), lantas M Anwar-Tulus Setyo Utomo (didukung PDI-P). Selain calon dari parpol juga ada dua calon independen yaitu Dr Bambang Lukmantono-Edy Thoyyibi dan Chamim Amir-Ashadi.
"Semakin banyak calon, orang cenderung memilih calon yang sudah dikenal. Apalagi back-up modal dana dari Golkar di Tuban sangat besar," sebutnya.
Menurutnya, Haeny hanya bisa dikalahkan jika ada gerakan besar untuk memberikan kejelasan tentang posisi Haeny yang terlalu ambisi untuk maju lagi. Selain itu, Haeny hanya kalah jika ada isu korupsi yang menerpa dirinya sesaat sebelum Pemilu.
Jika hal ini tidak terjadi di Tuban, diatas kertas, Haeny akan kembali memimpin kabupaten tersebut. Bahkan meski kekuatan NU di Tuban saat ini bersatu karena ada calon yang diusung PKB, PPP bahkan PBB, namun kekuatan ini diyakini tetap sulit untuk membendung kekuatan Haeny. "Masyarakat Tuban itu cenderung pragmatis, komunitas NU juga pragmatis."
Sementara itu, dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), kemungkinan istri bupati akan ikut bertarung adalah dalam Pilkada Bupati Barito Selatan (Barsel). Istri Bupati Barsel H.Baharudin dipastikan ikut mencalon dapat dilihat dari gerilya politiknya yang terang-terangan menyatakan dirinya maju dalam Pilkada Barsel.
Seperti Haeny, berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama dua kali Pilkada Barsel, sepertinya sulit mengalahkan Ny Baharudin dalam Pilkada Barsel yang kemungkinan akan digelar April 2011 mendatang. Selain memang lama bergelut dengan masyarakat selama dia menjadi Kepala Dinas Sosial, Ny Baharudin punya peran penting waktu kedua kalinya memenangkan suaminya menjadi Bupati Barsel, April 2006 silam.
Hanya saja alasan Hy Baharudin maju menjadi salah satu kontestan Pilkada Barsel belum diketahui persisi. Namun sebagai gambaran, cukup banyak pengungkapan kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat setempat selama menjadi bupati dan pertama menutuskan kembali mencalon yang sebenarnya memang diarahkan kepada H Baharudin.
Contoh kasus DAK-DR Dinas Kehutanan Barsel, yang menjerat mantan Kadishut setempat Ir Winarso sebagai narapidana dengan ponis tujuh tahun penjara. Kasus itu mencuat persisi setelah Baharudin mendaftarkan diri ke KPUD setempat pada Pilkada periode kedua kepemimpinannya.
Selanjutnya pengungkapan kasus CERD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, namun lagi-lagi H Baharudin bisa lolos dari target Tony Sinni, Kejari Buntok waktu itu. Sebelumnya, kasus dan pada instansi yang sama pernah juga diungkapkan pihak kejaksaan setempat. Namun yang terjerat hukum hanya pejabat setingkat Kasi dan Kabid di instansi itu.
Tidak ada komentar: