SUARA PUBLIC

MUARA TEWEH - Pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan di Barito Utara (Barut) harus merata di seluruh kecamatan. Kalangan DPRD Barut mengingatkan soal ketersediaan fasilitas pendidikan, mengingat pembangunan belum mencakup sekolah desa pedalaman.

"Ini kami minta wajib menjadi perhatian dalam menyusun program pembangunan kedepan. Ketersediaan fasilitas pendidikan masih pada sekolah tertentu," kata H.ABRI, anggota DPRD Barut kader PPP di ruang Komisi A, Kamis (9/10).

Menurutnya, tak hanya sekolah pedalaman, masih banyak pula gedung sekolah di pinggiran kota Muara Teweh, masih dalam kondisi memprihatinkan akibat keterbatasan fasilitas pendukung sarana belajar mengajar.

Diharapkan tersedianya sarana memadai, kedepannya mampu mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak didik. Sehingga lulusan siswa Barut akan benar-benar mampu bersaing ketika memasuki bangku kuliah di luar kalimantan, tak terkecuali ketika menimba ilmu di perguruan tinggi pulau Jawa.

"Kami dan kita semua pantut berbangga, kini banya lulusan siswa SLTA dan Sekolah Kejuruan asal Barut diterima dan berprestasi luar biasa di bangku kuliah di Jogjakarta, Malang, dan Bandung. Bahkan tidak sedikit yang mampu melanjutkan program pasca sarjana di luar negeri setelah berhasil mendapat bea siswa di perguruan tinggi tempatnya kuliah.

Di lain pihak tak kalah penting diperhatikan, tersedianya fasilitas penunjang pendidikan di Gedung Asrama Mahasiswa Barut, di beberapa kota besar pulau Jawa.

"Sejauh ini kita wajib mengapresiasi keberhasilan mahasiswa asal Barut, yang benar tekun menimba ilmu di bangku kuliah. Meski dalam menuntaskan ilmu tingkat tinggi penuh dengan keterbatasan biaya kuliah," sebut ABRI.

Di lain pihak, hingga kini banyak rehab gedung sekolah di Barut masih belum tuntas dibangun lantara menunggu ketersediaan dana. Karenanya banyak bangunan sekolah dilaksanakan bertahap, atau proyek lanjutan. Ironisnya, akibat belum selesainya pembangunan ruang kelas banya murid terganggu belajarnya.edi

Muarateweh - Sejumlah sekolah di tanah air menyatakan kesiapannya menghadapi pelaksanaan ujian nasional (UN) April 2011 mendatang, termasuk di antaranya adalah para murid tingkat SLTA, SLTP dan SD di Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kesiapan terutama dengan cara menambah jam belajar anak didik, selain melakukan persiapan lainnya yang diyakini mampu menunjang kemampuan murid dalam menjawab semua soal yang diuji dalam Unas nantinya.

“Kita sudah memberikan siswa pelajaran tambahan mandiri di rumah, terus sebagai tuntutan belajar sekolah juga memberikan standar kompetisi lulusan (SKL). Untuk mendapatkan hasil maksimal dan menambah kemampuan siswa,” kata Kepala SMAN-2 Muara Teweh, Hery Jhon Setiawan SPd MPd kepada wartawan, kemaren.

Selain itu, pihak sekolah juga melakukan tambahan jam pelajaran bagi siswa kelas III mulai Jam 14.00-16.30 WIB. Untuk mengukur kesiapan siswa, pihak sekolah akan melaksanakan try out yang rencananya dilaksanakan bulan Pebruari, atau disekitar tanggal 21-24 mendatang.

Murid SMAN-2 Muara Teweh sendiri berjumlah 106 orang yang mengikuti Unas, terdiri dari dua jurusan yakni IPA dan IPS. Bagi sekolah yang baru berdiri itu, keikutsertaan murid kelas III April 2011 nanti merupakan angkatan keempat.

"Kami berharap tahun ini kita bisa meluluskan seluruh siswa dengan imbauan agar siswa mempersiapkan diri dalam menghadapi UN dengan cara rajin-rajin belajar,” tegas mantan Waket SMAN-1 Muara Teweh itu. Selain memberikan pelajaran dengan jam tambahan, pihaknya juga memberikan motivasi dengan dorongan positif bahwa semua murid bisa mengerjakan Unas asalkan ada kemauan kuat untuk belajar.

Keyakinan Jhon soal tingkat kelulusan anak muridnya karena standar kelulusan UN 2011, tak semata dari hasil UN. "Nilai penentu kelulusan diakumulasi dari hasil ujian sekolah. Jika murid dapat nilai 60 untuk UN dan nilai 40 untuk ujian sekolah, masuk kategori lulus. Kuncinya mereka harus lebih giat belajar," pungkasnya.

Jember — Sulit dimengerti, di Jember dana tunjangan profesi pendidikan (TPP) yang sejatinya tersimpan aman dalam rekening tabungan para guru di Bank malah bisa diblokir oleh pihak lain. Para guru menuding pemblokiran uang mereka di rekening bank sudah mirip pembobolan atau pencurian.

"Pemblokiran itu seperti mencuri uang di dompet seseorang lalu ketahuan kemudian dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. Ini sudah mirip pembobolan rekening bank,” tuding Ketua Forum Komunikasi Guru Bersertifikasi, Wiwik Murniati, kemaren, Selasa (25/1/2011).

Semula para guru penerima TPP mengira, uang mereka raib direkening. Barut setelah diklarifikasi kepada pihak terkait, ternyata dana masih ada namun diblokir seseorang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember Ahmad Sudiyono menyatakan, pemblokiran dana TPP di Bank BNI sudah sesuai aturan. Para guru penerima TPP, sebutnya wajib menyisihkan dana minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidik setempat.

Aturan terangkum dalam Inpres 1/2010 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). Ahmad menuding, saat pencairan TPP pertama, para guru langsung mengambil dana TPP dan tidak menyisihkan minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Padahal, sebutnya, diperlukan dana Rp 3 juta-an untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu pendidik yang akan digelar bulan depan. "Karena para guru sudah mengambil seluruh dana kami berinisiatif meminta pihak bank memblokir uang sebesar Rp 3 juta," ucap Ahmad.

"Saya juga minta maaf kalau membuat resah para guru pasca pemblokiran itu. Saya minta pemblokiran dibuka," timpal Ahmad, sembari menegaskan bila uang itu tak dipindahkan dari rekening para guru, melainkan hanya diblokir.

Namun pemblokiran ternyata tak hanya yang Rp 3 juta, tapi juga Rp 2 juta dan Rp 7 juta, yang jumlahnya tergantung golongan para guru. Akibat pemblokiran itu pula, hingga membuat para guru bersertifikasi berencana memindahkan semua dana TPP milik mereka ke rekening Bank lain, selain BNI.

Jember — Sulit dimengerti, di Jember dana tunjangan profesi pendidikan (TPP) yang sejatinya tersimpan aman dalam rekening tabungan para guru di Bank malah bisa diblokir oleh pihak lain. Para guru menuding pemblokiran uang mereka di rekening bank sudah mirip pembobolan atau pencurian.

"Pemblokiran itu seperti mencuri uang di dompet seseorang lalu ketahuan kemudian dikembalikan lagi kepada si pemiliknya. Ini sudah mirip pembobolan rekening bank,” tuding Ketua Forum Komunikasi Guru Bersertifikasi, Wiwik Murniati, kemaren, Selasa (25/1/2011).

Semula para guru penerima TPP mengira, uang mereka raib direkening. Barut setelah diklarifikasi kepada pihak terkait, ternyata dana masih ada namun diblokir seseorang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember Ahmad Sudiyono menyatakan, pemblokiran dana TPP di Bank BNI sudah sesuai aturan. Para guru penerima TPP, sebutnya wajib menyisihkan dana minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidik setempat.

Aturan terangkum dalam Inpres 1/2010 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP). Ahmad menuding, saat pencairan TPP pertama, para guru langsung mengambil dana TPP dan tidak menyisihkan minimal 10 persen untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

Padahal, sebutnya, diperlukan dana Rp 3 juta-an untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu pendidik yang akan digelar bulan depan. "Karena para guru sudah mengambil seluruh dana kami berinisiatif meminta pihak bank memblokir uang sebesar Rp 3 juta," ucap Ahmad.

"Saya juga minta maaf kalau membuat resah para guru pasca pemblokiran itu. Saya minta pemblokiran dibuka," timpal Ahmad, sembari menegaskan bila uang itu tak dipindahkan dari rekening para guru, melainkan hanya diblokir.

Namun pemblokiran ternyata tak hanya yang Rp 3 juta, tapi juga Rp 2 juta dan Rp 7 juta, yang jumlahnya tergantung golongan para guru. Akibat pemblokiran itu pula, hingga membuat para guru bersertifikasi berencana memindahkan semua dana TPP milik mereka ke rekening Bank lain, selain BNI.

PANGKALPINANG - Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, bukan zamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Siswa kurang mampu bisa meneruskan sekolah tanpa harus memikirkan biaya yang mahal karena akan menjadi prioritas dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Tidak jamannya lagi orang miskin dilarang kuliah. Setiap perguruan tinggi negeri termasuk di Bangka Belitung, sebanyak 20 persen wajib hukumnya menerima adik-adik kita yang berasal dari keluarga tidak mampu,” kata Muhammad Nuh, disela dialog dengan perwakilan pelajar SMA se-Kota PangkalPinang, Sabtu (22/1).

Pernyataan senada juga disampaikan Nuh ketika melakukan berdialog bersama perwakilan pelajar SMA dan guru se-Provinsi Sumatera Selatan. "Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, sudah tidak ada kesulitan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan sekolah setinggi-tingginya," ungkapnya.

Menurut Nuh, sejak tahun kemarin, pemerintah telah memberikan beasiswa ke perguruan tinggi negeri kepada 20 ribu lulusan SMA/SMK/MA yang tidak mampu tapi memiliki kemampuan akademik atau siswa berprestasi.

“Itu seperti gratis betul tidak bayar. Ditambahi tiap bulan diberikan Rp 500-Rp 600 ribu . Kenapa ada tambahan biaya hidup? Karena ada pertanyaan adik-adik kita lantas makan pakai apa pak, yang kita butuhkan bukan hanya sekolah. Jadi biaya makan gratis ditambah biaya hidup,”ujarnya.

Sebelumnya, saat berdialog di Palembang, Muhammad Nuh diberikan pertanyaan terkait kuliah gratis oleh beberapa siswa yaitu Haikal Hafid dari SMAN Sumatera Selatan. Haikal menanyakan apakah ada peluang bagi dia dan teman-temannya yang kurang mampu untuk melanjutkan kuliah tanpa harus memikirkan biaya yang tinggi.

Begitu juga Mazwar, mahasiswa Fakultas Teknik Unversitas Sriwijaya. Ia yang telah memperoleh beasiswa Bidik Misi berharap terus menerima beasiswa tersebut hingga lulus kuliah, seperti dilaporkan Tempointeraktif.