BONTANG—Guna menjamin pasokan gas di dalam negeri dengan harga yang wajar model kontrak gas antara kontraktor bagi hasil (KPS) dengan industri nasional harus diubah dan dikawal pemerintah. Hal ini dikatakan Sekertaris Menteri Negara BUMN Said Didu. usai menghadiri pengantongan urea akhir tahun 2009 Pupuk Kalimantan Timur, di Bontang, Kalimantan Timur Kamis (31/12).
"Model kontrak untuk sumber daya alam keseluruhan di Indonesia harus diperbaiki," ujarnya “ ujarnya
Said Didu mengatakan hal itu terkait masalah pasokan gas yang sering dialami industri pupuk, sehingga industri yang strategis bagi ketahanan pangan Indonesia itu tidak berproduksi secara optimal.
Pada tahun 2009 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) mencapai produksi tertinggi sebesar 2,95 juta ton atau 99 persen dari kapasitas terpasang 2,98 juta ton, setelah 30 tahun beroperasi.
Sesmeneg BUMN Said Didu mengakui selama ini posisi tawar pemerintah melalui lembaga berwenang di bidang migas juga tidak kuat menghadapi ulah KPS yang sering membuat kontrak gas tidak seimbang.
Menurut dia, ketersediaan gas ada, tapi harganya mahal. "Saya lihat sekarang ketika PLN minta gas, pabrik pupuk minta gas, KPS bilang ada gas, tapi harganya dinaikkan," ujarnya.
Ia juga melihat kontrak gas yang ada juga tidak adil. KPS hanya menyatakan "best effort" (upaya terbaik) dan tidak didenda bila tidak memenuhi target, sedangkan bila pembeli gas domestik gagal sedikit dikenakan denda
Sementara itu Dirut PKT Hidayat menjelaskan, pencapaian itu terjadi karena pasokan gas sebesar 230 mmscfd terpenuhi, menyusul turunnya permintaan gas untuk ekspor karena krisis global, sehingga KPS bisa memasok untuk pabrik pupuk urea terbesar di Indonesia itu.
Namun, tidak ada jaminan tahun depan pasokan gas akan terpenuhi seperti tahun ini, karena pertumbuhan ekonomi dunia mulai menggeliat yang akan mendorong permintaan gas di pasar ekspor.
"Sampai saat ini belum ada kepastian pasokan gas untuk pabrik Kaltim V yang akan dibangun pada 2010. Kalau tidak ada kepastian pasokan gas, bukan hanya ditunda (pembangunan pabrik Kaltim V), tapi tidak jadi," katanya.
Tidak ada komentar: