 |
| Kondisi Desa Lampeong pasca banjir bulan lalu. |
Sebagai salah satu kabupaten pelaksana program tersebut, tahun ini Pemkab Barut dipastikan dapat kucuran Rp2,8 milyar untuk kegiatan PM2L tersebut. Alokasi dana PM2L, termasuk di Barut, disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Instansi yang memang spesial mengurus pembangunan desa itu juga ditunjuk menjadi leading sektor program itu.
Tedy Sambas, aktivis LSM Barut yang juga seorang pendukung Teras Narang pada Pilkada Gubernur Kalteng 2010 kemaren di Muara Teweh membenarkan informasi mengenai alokasi dana PM2L 2011 buat Pemkab Barut. "Jumlahnya Rp2,8 milyar. Dana disalurkan melalui leading sektor BPMD Barut," kata Tedy kepada wartawan.
Menurut Tedy, Gubernur melalui instansi terkait provinsi di Palangkaraya juga telah memilih daerah yang tahun ini menjadi target program itu. Selain itu, juga ditunggu usulan masyarakat yang merasa desa atau daerahnya layak masuk program itu. "Dana sengaja dilonggarkan untuk mengkaper daerah tertinggal yang luput dari pedataan," kata Tedy.
Di Kabupaten Barut, ada eman kecamatan sasaran program itu di antaranya Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Lahei, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Teweh Timur, Kecamatan Gunung Purei dan terakhir Kecamatan Montallat.
Sebanyak 15 desa di lima kecamatan itu dijadikan sasaran program itu di 2011 ini. Sedangkan di Kecamatan Teweh Tengah (dalam kota Muara Teweh), ada tiga desa di antaranya Desa Sei Rahayu I, Sei Rahayu II dan Desa Rimba Sari, dikilometer 52 arah Muara Teweh-Puruk Cahu.
Ditambahkan Tedy, kegiatan program itu lebih mengarah kepada pembangunan inprastruktur. Namun ada juga dibeberapa desa kegiatan penyediaan bibit ternak. Sedangkan didaerah rentan terhadap salah satu penyakit membahayakan, dilakukan kegiatan bidang kesehatan dan bidang skala prioritas lainnya.
Tedi Sambas, selaku orang Gubernur di kabupaten, mengharapkan bagi lembaga leading sektor agar memanfaatkan sebenar-benarnya dana untuk kegiatan pembangunan desa. Selain itu, dia meminta dilakukan pengawasan ketat agar tak disalah gunakan pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat, sebagai tonggak atau ciri berdaulatnya sebuah pemerintahan dan negara.
"Sekecil apapaun penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Dana bersumber dari pemerintah adalah uang rakyat yang harus dinikmat sebenar-benarnya oleh rakyat itu sendiri, jangan malah digunakan sekehendak hati pejabat seperti merasa uang milik pribadinya," tegas Tedy dengan nada cukup keras.
Sejauh ini pihak BPMD Barut masih belum dikonfirmasi terkait rencana kucuran dana tersebut. Ketika coba dikonfirmasi, pejabat berkompenten dinas itu sedang ada dinas luar daerah.
Tidak ada komentar: