SUARA PUBLIC

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi), serius memantau penggunaan dana desa, dimana total alokasinya di 2017 mencapai Rp 60 triliun. Selain menegaskan adanya keterlibatan KPK dalam pengecekan penggunaan dana desa, Presiden Jokowi juga membocorkan prilaku PNS.

"Saya sampaikan enggak mau saya berbelit-belit seperti itu. dan Bu Menteri Keuangan langsung respons sekarang dari 44 SPJ menjadi 2. Bahwa semua dinas, semua desa, semua kementerian, tiap hari lembur bukan untuk kerja. Tapi untuk dapatkan SPJ," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan hal itu, usai dialog dengan sejumlah kepala desa, pada rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2017. Jokowi, mengingatkan soal peningkatan anggaran desa dari 2015 hingga 2017. Sehingga penting dilakukan pengawasan.

Menurut, Jokowi, semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk kerja. Tapi untuk dapatkan SPJ. Jokowi mengaku terpaksa jujur soal itu, demi kebagian pengelolaan pemerintahan hingga ketingktan terendah.

Jokowi tidak ingin PNS menghabiskan waktu bekerjanya dengan membuat surat pertanggunjawaban (SPJ) saja. Padahal banyak hal penting yang bisa dilakukan disaat berada di kantor. Apalagi keseringan selama ini, banyak pekerjaan menumpuk, yang akhirnya memaksa beberapa orang porsir tenaga untuk menyelesaikanya.

"Bu Menteri Keuangan sudah langsung respons soal ini. Sekarang dari 44 SPJ menjadi 2. Saya tidak ingin PNS menghabiskan waktu bekerjanya dengan membuat surat pertanggunjawaban (SPJ) saja," tegas Jokowi. (***)

JAKARTA - Seiring dilibatkanya penyidik KPK dalam pemantauan sekaligus pengecekan anggaran desa, sebaiknya aparatur desa lebih berhati-hati dalam penggunaan dana desa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar jajarannya berhati-hati menggunakan anggaran desa karena nilainya cukup besar.
Disela dialog dengan sejumlah kepala desa dalam rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2017, Jokowi, merinci soal peningkatan anggaran desa dari 2015 hingga 2017.

Detailnya, total anggaran desan 2015 sebesar Rp 20 triliun, lalu di 2016 sebesar Rp 47 triliun, dan di 2017 sebesar Rp 60 triliun.
"Hati-hati terhadap anggaran desa. Meningkatnya meloncat sangat besar sekali. Tapi hati-hati mengelola uang sebesar ini juga tidak gampang. Tidak mudah," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Jokowi ingin penggunaan dana desa terus diawasi. Sehingga memperoleh hasil yang baik. Dia bahkan meminta pemerintah daerah membuat sistem aplikasi sistem keuangan desa yang sederhana. Untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan.

Menurut Jokowi, Pengawasan penggunaan anggaran tidak perlu repot berlapis-lapis. Harus dicari cara yang sederhana namun gampang diawasi.
"Saya titip Rp 60 triliun itu bukan uang sedikit. Bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau tidak cara-cara pengelolaannya baik," imbuh Jokowi. (***)

Lingkungan kotor akibat sampah di Jakarta Utara

Tarakan - Perlu ada pengendalian transportasi untuk meminimalisir pengaruh lingkungan terhadap ibukota Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, mengatakan, indeks kualitas lingkungan hidup DKI Jakarta paling rendah dibandingkan daerah lain.

Salah satu penyebabnya menurut Gusti, adalah emisi gas buang kendaraan di Jakarta yang sangat tinggi, terlebih bila terjadi kemacetan. "Sehingga IKLH DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan daerah lainnya," ungkap Menhut, usai menanam pohon perdana dalam acara Penanaman Sejuta Pohon di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, kemaren, Sabtu (29/1).

Namun dari semua penyebab, yang menjadi faktor utama rendahnya IKLH adalah penutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara. Menurutnya, kualitas udara di kota besar kurang baik akibat emisi gas buang kendaraan yang tinggi.

"Salah satu upaya untuk mengendalikan emisi gas buang kendaraan, yakni dengan pengendalian transportasi," timpalnya.

Menurut Gusti, untuk ibukota Jakarta, seharusnya digalakkan penggunaan transportasi massal, agar bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Bila tidak disediakan, maka masih ada alasan bagi masyarakat untuk tidak naik transportasi massal.

Menyinggung upaya Pemprov DKI Jakarta menyediakan beberapa transportasi masal, Gusti menilai masih belum optimal. Hal itu karena masih kurangnya armada disedikan, yang sangat tak sebanding dengan masyarakat pengguna transportasi masal tersebut.

Sementara itu, data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukan indeks kualitas lingkungan hidup DKI Jakarta di tahun 2008 cuma 35,31 persen. Tentu jumlah yang sangat rendah bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lainnya di tanah air.

Lingkungan kotor akibat sampah di Jakarta Utara

Tarakan - Perlu ada pengendalian transportasi untuk meminimalisir pengaruh lingkungan terhadap ibukota Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, mengatakan, indeks kualitas lingkungan hidup DKI Jakarta paling rendah dibandingkan daerah lain.

Salah satu penyebabnya menurut Gusti, adalah emisi gas buang kendaraan di Jakarta yang sangat tinggi, terlebih bila terjadi kemacetan. "Sehingga IKLH DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan daerah lainnya," ungkap Menhut, usai menanam pohon perdana dalam acara Penanaman Sejuta Pohon di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, kemaren, Sabtu (29/1).

Namun dari semua penyebab, yang menjadi faktor utama rendahnya IKLH adalah penutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara. Menurutnya, kualitas udara di kota besar kurang baik akibat emisi gas buang kendaraan yang tinggi.

"Salah satu upaya untuk mengendalikan emisi gas buang kendaraan, yakni dengan pengendalian transportasi," timpalnya.

Menurut Gusti, untuk ibukota Jakarta, seharusnya digalakkan penggunaan transportasi massal, agar bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Bila tidak disediakan, maka masih ada alasan bagi masyarakat untuk tidak naik transportasi massal.

Menyinggung upaya Pemprov DKI Jakarta menyediakan beberapa transportasi masal, Gusti menilai masih belum optimal. Hal itu karena masih kurangnya armada disedikan, yang sangat tak sebanding dengan masyarakat pengguna transportasi masal tersebut.

Sementara itu, data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukan indeks kualitas lingkungan hidup DKI Jakarta di tahun 2008 cuma 35,31 persen. Tentu jumlah yang sangat rendah bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lainnya di tanah air.