Saatnya langkah antisipasi itu tengah dalam disusun pihaknya. Dihadapkan dengan langkah itu praktik uang dalam Pilkada bisa dicegah, setidaknya bisa diminimalisi.
"Dengan meminimalisir upaya politik uang, semoga bisa mendorong semakin banyaknya muncul figur kepala daerah yang bersih dan berkualitas," kata Gamawan di Jakarta, Kamis (13/1/2011).
Beberapa cara yang tengah didiskusikan untuk menyederhanakan biaya pilkada diantaranya dengan langkah membatasi pengerahan massa. Pengurangan pengerahan masa ini setidaknya bisa menakan biaya akumodasi calon kepala daerah.
Gagasan Kementerian Dalam Negeri itu dimuat dalam rumusan RUU Pilkada yang akan dibahas bersama DPR. Nantinya di dalam RUU itu sejumlah aturan akan disusun untuk menghindari penyimpangan.
"Incumbent yang akan maju harus terlebih dahulu mengajukan berhenti agar tak ada penyalahgunaan wewenang. Kampanye lebih banyak memanfaatkan penyampaian visi dan misi melalui televisi dan media cetak, dan online," terangnya.
Agar tak terkesan hura-hura dan menimbulkan biaya politik tinggi yang membuat calon merogoh kocek dalam-dalam, kampanye yang dilakukan akan dibatasi tidak boleh di semua tempat.
Selain itu, bantuan yang diberikan juga harus secara transparan dan dilaporkan. Bila dalam pelaksanaan aturan tak diindahkan, calon akan dikenakan saksi berat, hingga pengguguran pencalonan dirinya dalam pilkada.
Tidak ada komentar: