Hal itu diungkapkan peneliti politik The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nico Harjanto di Jakarta kemarin.
“Pilkada 2010 telah didominasi PDIP dan Partai Golkar. Politik lokal semakin memerah dan menguning. Partai Demokrat maupun partai menengah seperti PPP, PKS,PAN, PKB, Gerindra maupun Hanura tak mau ketinggalan untuk menguasai kekuatan politik di daerah lewat pilkada,” katanya
Menurutnya, politik kekuatan uang dan pencitraan tak lagi cukup untuk menguasai kancah politik lokal. Karenanya, praktik politik transaksional akan kian kencang terjadi, bahkan sangat mungkin muncul politik intimidasi dan politik hukum.
"Kencangnya pertarungan politik pada pilkada ini terjadi karena akses pada kekuasaan lokal akan mempermudah konsolidasi parpol secara nasional," sebutnya.
Mesin politik parpol menjelang Pemilu 2014 pun akan lebih mudah dan efektif untuk digerakkan dengan memanfaatkan kekuasaan lokal.
“Jadi pilkada mulai 2011, ini akan menjadi pertarungan sengit hingga tingkat nasional,”tegas Nico.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan memasukkan klausul larangan bagi tersangka perkara tindak pidana korupsi untuk mengikuti pilkada dalam draf Rancangan Undang- Undang (RUU) Pilkada.
Ketua Komite I DPD Dani Anwar menyatakan, syarat ini dimunculkan menyikapi banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, namun tetap dilantik. “Jangan terjadi lagi seseorang terpilih menjadi kepala daerah padahal sedang terjerat perkara korupsi. Apalagi sampai bisa melantik pejabat di bawahnya di dalam penjara,” kata Dani di Gedung DPD/DPR,Jakarta, kemarin.
Seperti diketahui, Komite I DPD sedang menyusun draf RUU Pilkada yang akan diserahkan ke DPR untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU tersebut dengan pemerintah.
Menurut Dani, konsep RUU Pilkada versi DPD akan memperkecil peluang orang yang terlibat korupsi menjadi calon kepala daerah. Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi adalah kesalahan parpol yang kurang selektif saat melakukan rekrutmen pencalonan.
Wakil Ketua DPD Laode Ida menambahkan, kepala daerah yang laporan keuangan daerahnya disclaimer tidak layak dicalonkan lagi pada pilkada berikutnya. “Disclaimer atau tidak dapat dinilai merupakan sebuah indikasi pelanggaran hukum karena tidak taat asas dalam pengelolaan keuangan negara,”tegasnya.
Wacana larangan bagi tersangka maupun terdakwa korupsi maju dalam pilkada kembali mencuat menyusul dilantiknya Jefferson Soleiman Rumajar sebagai Wali Kota Tomohon 2010-2015 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tomohon yang digelar di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 7 Januari 2010.
Publik tambah terperangah setelah Jefferson yang diusung Partai Golkar kemudian melantik 28 pejabat eselon III Pemkot Tomohon di dalam ruang tahanan Rutan Cipinang, Jakarta.
Tidak ada komentar: