 |
| Ruas jalan Muarateweh-Ampah masih banyak yang berlobang. (suarapublic) |
Tapi Kepala Dinas PU Provinsi Kalteng Ben Brahim S Bahat menjamin kemacetan jalur transportasi selama arus mudik dan balik lembaran nanti tak kan terjadi. Untuk mengtisipasi kemacetan, pihaknya akan menyediakan atau siaga alat berat disemua titik rawan rusak.
"Di ruas jalan Trans Kalimantan Poros Selatan mulai Kapuas-batas Kalsel hingga batas Kalbar relatif lancar. Hanya titik rawan macet pada ruas Palangkaraya-Kualakurun, Sampit-Kualapembuang dan kawasan Barito. Kita akan siagakan disiagakan alat berat dititik itu agar jalur trasnportasi tetap lancar," ucapnya, dikutif dari Tribunnews.com, Sabtu(21/8/2010).
Sementara itu, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalteng memprediksi arus mudik lebaran tahun ini sekitar 40 ribu orang, dan mayoritas menggunakan angkutan laut.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalteng HM Hatta, mengatakan, pihaknya segera berkoordinasi dengan intansi terkait membahas kesiapan arus mudik dan balik lebaran tahun ini.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, posko lebaran dipastikan akan dibentuk dengan melibatkan banyak pihak seperti kepolisian, TNI, tim medis dan instansi lainnya.
"Lonjakan pemudik biasanya terjadi pada H-15 sampai H+15 lebaran," katanya, dikutif dari TribunNews.
Menurut dia khusus pemudik yang menggunakan kapal laut harus mendapat perhatian khusus, karena jumlahnya terus meningkat tiap tahun. Sedangkan arus mudik melalui jalur darat dan udara, diperkirakan tidak ada kendala berarti.
Adapun titik-titik yang menjadi perhatian di antaranya Pelabuhan Sampit dan Bandara H Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Pelabuhan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), dan Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.
"Sedangkan untuk jalur darat, yang menjadi perhatian adalah ruas Palangkaraya-Banjarmasin, Palangkaraya-Sampit, SampitPangkalanbun, Palangkaraya-Buntok," kata Hatta.
Selain mendirikan posko di sejumlah titik, petugas juga ditempatkan di titik rawan kecelakaan. Diakui Hatta, bila Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalteng bersama pihak rekanan akan menyiagakan alat berat di titik rawan tersebut.
Sepertinya Gubernur Kalteng harus melakukan pengawasan ketat tiap proyek perbaikan infrastruktur di kabupaten yang dananya bersumber dari APBD Provinsi. Sebab selama ini proyek provinsi yang didaerah banyak disalahgunakan atau hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ironisnya, pengawas dinas teknis bukanya tegas terhadap pelanggaran tapi malah ikut 'maen mata'. Kalau tidak gubernurnya langsung melakukan pengasan siapa lagi karena semuanya bermain seperti 'lingkaran kejahatan'. Terhadap masalah ini masyarakat sangat dirugikan, sedangkan gubernurnya pastilah orang yang paling bertanggungjawab bila ada pemeriksaan.....
BalasHapus