DPRD HST Bentuk Pansus CPNS

SUARAPUBLIC.COM - Keputusan Bupati HST untuk tidak membubuhkan tandatangan terhadap hasil pengumuman seleksi CPNS di lingkungan pemerintah HST mendapat apresiasi dari DPRD setempat. Wakil rakyat Bumi Murakata beralasan soal seleksi CPNS sepenuhnya wewenang pemerintah daerah.

"Kita mendukung langkah bupati yang menginginkan seleksi CPNS diserahkan ke daerah. Sekarangkan sudah zaman otonomi daerah jadi biarkan daerah yang mengelola," sebut sekretaris komisi I DPRD HST, Faturrahman.

Apalagi itu diperkuat dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bernomor B/215/M.PAN-RB/09/2010, yang ditandatangi EE Mangindaan bahwa pelaksanaan pengadaan CPNS di daerah kabupaten secara teknis tetap dilaksanakan oleh Bupati yang bersangkutan.

"Kalau provinsi yang mengelola berarti daerah di kebiri dan dilewati dong. Apalagi kata bupati daerah tidak pernah diajak koordinasi soal pendaftaran, seleksi hingga pengumuman," katanya.

Anggota DPRD HST Supriadi mengatakan, BKD provinsi mengumumkan nama-nama peserta yang lulus seleksi secara bersamaan, sekaligus dengan hasil ranking dikeluarkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). "Harus diumumkan bersamaan. Jangan hanya nama-nama peserta yang lulus saja yang diumumkan, sedangkan hasil ranking PTN disembunyikan," tandasnya.(*)