Somare, yang telah memimpin negara pulau miskin itu selama 16 tahun dari 35 tahun negara tersebut merdeka, akan mengundurkan diri sampai sebuah pengadilan dapat menyidangkan perkaranya. Pemimpin kawakan itu mendapat tuduhan tidak memberikan laporan keuangan tahunan pada tahun 1990-an.
"Somare secara sukarela mengundurkan diri dan mengizinkan Wakil Perdana Menteri Sam Abal memangku tugas penuh dan tanggung jawab atas kantor perdana menteri sementara ia menghadiri sidang untuk membersihkan namanya," demikian sebuah pernyataan yang ditandatangani Somare.
"Pengunduran diri dengan sukarela Tuan Michael akan menjamin persidangan berlangsung tanpa hambatan," kata pernyataan yang dikeluarkan Senin malam.
Mantan Menteri Luar Negeri Abal, yang diangkat pekan lalu, akan bertindak sebagai perdana menteri selama sidang itu. Sidang tetap diselengarakan kendati ada usaha Somare menghambat jaksa penuntut umum dengan meminta Jaksa Agung Papua Niugini untuk tidak melaksanakan.
"Kendati Mahkamah Agung belum memberikan kesempatan kepada Perdana Menteri memberikan keterangan, jaksa penuntut umum telah memproses sebuah dakwaan. Akan tetapi, Perdana Menteri menghormati proses hukum dan akan tetap bersedia diperiksa," ungkap pernyataan itu.
Jika terbukti bersalah oleh pengadian, kemungkinan ia bisa dihukum mulai dari denda sampai dengan pemecatan dari jabatannya, tutur lembaga penyiaran publik Australia ABC.
Namun, para staf Somare menolak pemeriksaan itu dan menuduh hal tersebut bermotif politik. Sementara Somare mengatakan bahwa ia tidak diberi kesempatan untuk membela diri atas tuduhan tersebut sejak perkaranya diberkas tahun 2008.
Somare, salah seorang dari beberapa pemimpin kawasan Asia Pasifik yang paling lama berkuasa, kini menjalani masa jabatan keempatnya sebagai perdana menteri setelah menjadi pemimpin pertama Papua Niugini setelah merdeka tahun 1975 dan dipilih kembali tahun 1982, 2002, dan 2007.
Pengunduran dirinya merupakan puncak dari dua pekan drama politik tinggi di Papua Niugini.(*)
Tidak ada komentar: