Kejasaan Muara Teweh Lakukan Investigasi

• SPPD Piktif Jadi Bola Panas Bagi Lembaha DPRD Barut

Ruang Aula DPRD Barut

Muarateweh - Pernyataan, Sinar, kader Partai Demokrat Barito Utara (Barut), Kalteng, soal pengembalian uang SPPD piktif bak bola panas bagi lembaga DPRD setempat. Rapat daruratpun dilakukan pihak DPRD Barut, terutama menyikapi kemungkinan hal muncul terkait pengakuan salah satu anggota mereka dan untuk mencari tahu penyebab hingga permasalahan itu termuat di media.

"Ini masih rapat masalah itu. Tapi hasilnya belum diketahui. Yang pasti, masalah kanter bila nanti masalah itu sampai diusut aparat penegak hukum dan mencari tahu penyebab hingga permasalah itu muncul di media. Sepertinya ini aib benar-benar jadi tamparan betul bagi lembaga wakil rakyat Barut, terutama terhadap mereka yang terlibat dan bertanggungjawab terhadap anggaran di DPRD," ucap seorang sumber.

Masih menurut sumber, Sinar, anggota DPRD Barut asal partai Demokrat yang mengungkap adanya SPPD piktif itu, belakangan mendapat tekanan dari rekan-rekannya. Sehingga kepada kalangan pers, Sinar justru memberikan keterangan berbeda dari sebelumnya. Dia membantah telah menerima dan menyerahkan dana itu. Hanya diakuinya, dia menerima sertifikat Bimbingan Teknis (Bimtek) padahal dirinya tak mengikuti kegiatan itu.

Saat disambangi di ruang sekretariat dewan, memang ada yang berubah dari sikap Sinar terhadap masalah tersebut. Tak hanya caranya menyambapaikan kepada wartawan, pernyataanya jadi 180 derajat berubah. "Saya tekannya lagi, bahwa saya tak menerima uang atau mengembalikan uang. Saya hanya mempertanyakan kenapa sertifikat Bimtek tiba-tiba ada diatas meja saya padahal saya tak ikut kegiatan itu," ucap Sinar.

Sinar pun menilai kritis terhadap masalah itu. Dia tak menerima lantaran takut dikemudian hari bermasalah dengan hal tersebut. "Saya jelas tak mau, bila dikemudian hari masalah ini muncul lantas saya diminta mempertanggungjawabkan. Jelasnya, saya tak mau orang lain memanfaatkan ketidak hadiran saya pada kegiatan itu, lantas saya yang mempertanggungjawabkannya dihadapan hukum," tegas Sinar.

Diakui Sinar, sejak permaslahan dana SPPD itu, sekarang sistem pengelolaan dan pemanfaatan uang SPPD berubah drastis. Pegawai maupun semua anggota dewan setempat tak lagi berani sembarangan menerima dana SPPD bila yang bersangkutan tak ikut kegiatan. "Nilai positifnya disini. Saya tak bermaksud mempermasalahakan tapi menginginkan yang benar," kata Sinar.

Meski memberikan pernyataan berbeda dari sebelumnya, namun tak terkesan dari sikapnya Sinar mendapat tekanan. Hanya dari nada bicaranya mengisyaratkan bila dia saat ini dalam tekanan pihak lain. Lister Gobert, anggota DPRD Barut utusan PKB pun mengakui bila Sinar saat ini dalam tekanan, terkait masalah tersebut.

"Intinta tidak ada pengembalian uang dan penerimaan uang SPPD. Sinar dapat tekanan terhadap munculnya pemberitaan itu. Kalau kalian ingin jelasnya, mari kita bicara diruang ketua atau wakil ketua," kata Gobert. Politikus asal Desa Lemo itu sendiri merupakan salah satu anggota dewan yang tak hadir dalam Bimtek di Jakarta. Dia juga diisukan menerima uang SPPD meski tak hadir dalam kegiatan itu.

Terpisah, Kepala Kejasaan Negeri Muara Teweh Budi Wayan memastikan bila pihaknya sedang melakukan investigasi terhadap permasalah dugaan SPPD piktif di tubuh lembaga wakil rakyat Barut. "Kita harus selidiki dulu, agar kita punya data akurat untuk memperkarakan masalah ini," ucap Kajari.

Diberitakan sebelumnya, Sinar, seorang anggota DPRD Barut asal Partai Demokrat mengaku telah mengembalikan uang perjalan dinas sebesar Rp14 juta lantaran dirinya tak mengikuti perjalanan dinas rangka Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta.

Uang perjalan dinas tersebut sempat diterimanya meski dia tak mengikuti Bimtek. Beralasan tak ingin menjadi masalah bagi dirinya dikemudian hari, uang tersebut pun dikembalikannya ke bagian sekretariat dewan. "Saya sudah minta bukti pengembalian uang itu. Uang saya kemalikan ke kas negara," kata Sinar kepada wartawan.

Terungkap pula bila meski tak mengikuti Bimtek, tapi sertifikat Bimtek tetap diterimanya. "Sertifikat tetap saya simpan karena saya rasa itu tak sampai merugikan negara," imbuh Sinar. Sertifikat diberikan kepada anggota dewan Barut yang mengikuti kegiatan itu. Sertifikat juga dijadikan bukti bila anggota dewan benar-benar mengikuti kegiatan.

Sedangkan bila faktaranya mereka yang tak mengikuti kegiatan juga diberikan sertifikat berarti ada permainan hingga ke panitia pelaksana Bimtek tersebut di Jakarta. "Ini bukti bila kegiatan itu hanya akal-akalan agar bisa menguras uang daerah dengan cara seolah-olah benar-benar ada pendidikan untuk anggota dewan," ucap seorang warga Muara Teweh.

Terpisah, Sekwan Barut H Hajaran Noor mengaku tak tahu masalah adanya praktik pemberian uang SPPD piktif dilakukan beberapa anggota DPRD Barut sewaktu mengikuti kegiatan Bimtek di Jakarta, Mei 2010 lalu. "Saya tidak tahu kasus itu. Tolong konfirmasikan ke bawahan saya saja," ucapnya kepada wartawan.