Bupati Sintang Milton Crosbi ketika mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan di Pontianak, menyebutkan keempat daerah itu adalah Kota Singkawang, Kabupaten Kayong Utara, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
"Kami telah menyiapkan tanah seluas 200 hektare untuk membangun bandara tersebut," katanya. Bandara itu akan memiliki panjang landasan tiga kilometer dengan lebar 50 meter. Namun, menurut Milton Crosby, hingga kini belum ada investor yang siap menanamkan modalnya untuk membangun bandara tersebut.
Sedangkan Bupati Kayong Utara Hildi Hamid sedang menyiapkan studi kelayakan pembangunan bandara dengan pertimbangan bandara di Kabupaten Ketapang sudah tidak mungkin dikembangkan untuk melayani pesawat berbadan lebar. Kabupaten Ketapang adalah kabupaten induk dari Kayong Utara.
Wakil Wali Kota Singkawang Edy R Yacoub mengatakan izin pembangunan bandara di Kota Singkawang sudah diterbitkan pemerintah pusat. "Sekarang menunggu izin operasional, dan sudah ada investor yang sedang meninjau lokasinya," katanya.
Pemkot Singkawang juga bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang bertetangga, terkait pengembangan bandara itu.
Kabupaten Kapuas Hulu yang berada paling timur di wilayah Kalbar sedang menyiapkan bandara yang dapat didarati pesawat bermesin jet. Saat ini hanya pesawat berbaling-baling yang dapat dilayani bandara di Putussibau.
Pemprov Kalbar siap mendukung penambahan panjang landasan Bandara Pangsuma Putussibau hingga 2.250 meter dengan kebutuhan tanah tambahan seluas 60 hektare.
Saat ini bandara utama di Kalbar berada di Kabupaten Kubu Raya dan dikelola PT Angkasa Pura II. Setiap hari sedikitnya ada 18 penerbangan yang dilayani pihak pengelola Bandara Supadio.
Bandara lain yang sudah operasional di Kalbar yakni Pangsuma Putussibau dan Rahadi Oesman Ketapang. Ada juga bandara lain yang tidak difungsikan lagi untuk penerbangan komersil yakni Sintang dan Sanggau Ledo (Kabupaten Bengkayang).
Selain bandara, proyek lain yang dicanangkan pemerintah daerah di Kalbar di antaranya pembangunan pelabuhan regional di Kuala Mempawah (Kabupaten Pontianak), Pelabuhan Internasional Tanjung Gondol (Kabupaten Bengkayang), dan Pelabuhan Telok Batang (Kabupaten Kayong Utara).
Namun, Bupati Pontianak Ria Noorsan mengatakan hingga kini proyek tersebut masih menggunakan dana pemerintah, baik dari APBD maupun APBN. "Masalah pendanaan menjadi kendala utama," katanya. Pemkab Pontianak sudah membebaskan tanah 50 hektare untuk pelabuhan tersebut, dan membangun dermaga serta jalan.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan berharap BKPM selain sebagai lembaga koordinasi, juga dapat memfasilitasi penentuan lokasi rencana pembangunan berbagai proyek tersebut. "Terutama untuk pelabuhan supaya dimana pun lokasinya dapat diterima semua pihak, karena ini demi kepentingan seluruh daerah di Kalbar," katanya.
Tidak ada komentar: