Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Poros Barito

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

Pemuda Bone Bentrok, Usai Nonton Pesta Pernikahan

Sewaktu bentrok masa di depan Kantor Bupati Gowa
Bone - Rasa persaudaraan, saling memiliki yang diwariskan moyang dahulu kian terkikis dizaman ini. Hanya karena hal sepele antar warga pun saling serang dan melukai. Seperti dua kelompok pemuda di Bone, Sulawesi Selatan, ini, tiba-tiba bentrok usai menonton hiburan sebuah pesta pernikahan.

Mereka saling serang dengan menggunakan anak panah dan senjata tradisional paroro. Akibatnya, dua pemuda dilarikan ke rumah sakit setempat karena luka terkena sabetan senjata tajam. Polisi juga menemukan sejumlah senjata berserakan di lokasi tawuran.

Namun tak satupun di antara mereka berhasil diamankan polisi. Karena sewaktu dilakukan pengejaran terhadap pemuda yang terlibat tawuran dilokasi kejadian, mereka keburu kabur sebelum polisi datang ke lokasi.

Polisipun melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Apalagi beberapa warga melaporkan bahwa mereka sangat ketakutan sampai bentrokan itu meluas hingga memakan korban jiwa.

Pemuda Bone Bentrok, Usai Nonton Pesta Pernikahan

Sewaktu bentrok masa di depan Kantor Bupati Gowa
Bone - Rasa persaudaraan, saling memiliki yang diwariskan moyang dahulu kian terkikis dizaman ini. Hanya karena hal sepele antar warga pun saling serang dan melukai. Seperti dua kelompok pemuda di Bone, Sulawesi Selatan, ini, tiba-tiba bentrok usai menonton hiburan sebuah pesta pernikahan.

Mereka saling serang dengan menggunakan anak panah dan senjata tradisional paroro. Akibatnya, dua pemuda dilarikan ke rumah sakit setempat karena luka terkena sabetan senjata tajam. Polisi juga menemukan sejumlah senjata berserakan di lokasi tawuran.

Namun tak satupun di antara mereka berhasil diamankan polisi. Karena sewaktu dilakukan pengejaran terhadap pemuda yang terlibat tawuran dilokasi kejadian, mereka keburu kabur sebelum polisi datang ke lokasi.

Polisipun melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Apalagi beberapa warga melaporkan bahwa mereka sangat ketakutan sampai bentrokan itu meluas hingga memakan korban jiwa.

Ribuan Warga Demo, Tolak Pilkada Ulang di Tebing Tinggi

MEDAN – Tidak kurang dari 1000 massa menggelar unjuk rasa didepan kantor KPUD Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara, Kamis (13/1/2011). Massa yang berasal dari warga Kota Tebing Tinggi itu, ramai-ramai menolak Pilkada ulang Walikota setempat.

Sambil berorasi, massa dari sejumlah unsur organisasi kepemudaan kota setempat mengusung beberapa poster yang berbunyi kecaman terhadap MK. Lembaga itu dinilai menyulut perpecahan diantara warga sehingga mereka mengatakan menolak dilakukan pilkada ulang didaerah setempat.

Lagi-lagi keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) menjadi pemicu kemarahan warga. Sama seperti yang terjadi di Kotawaringin Barat, Kalteng, MK melalui surat keputusannya menganulir kemenangan salah satu calon.

Hanya bedanya, di Tebing Tinggi, diminta oleh MK dilakukan Pilkada ulang sedangkan, di Kobar, MK menunjuk salah satu calon sebagai pemenang pilkada. "Kami menolak pilkada ulang, selain agar efisiensi anggaran, kami bosan berangkat kebilik untuk mencoblos,"ucap lantang salah satu warga pendemo.

Seperti diketahui, keputusan pilkada ulang bermula dari gugatan peserta Pilkada yang diajukan 12 Mei 2010 lalu. MK menilai adanya indikasi kesalahan penetapan calon Wali Kota terpilih, sehingga menganulir kemenangan salah satu calon dan memutuskan untuk dilakukan pilkada ulang.

Ketua DPRD Tebing Tinggi Syafri Chap merupakan salah satu calon Wali Kota yang dicoret oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Syafri yang berpasangan dengan Hafaz Fadillah merupakan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menang dalam penyelenggaraan pilkada.

Namun keterlibatan Syafri dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun, saat yang bersangkutan belum mencalonkan diri, membuat kemenangannya dianulir MK. MK pun akhirnya memutuskan pilkada Tebing Tinggi diulang dan melarang Syafri untuk ikut sebagai peserta pilkada.

Namun melihat dari kronologis kejadian kasus pilkada ini, pihak KPUD setempatlah yang seharusnya bertanggungjawab. Karena KPUD meloloskan salah satu calon yang sebenanrnya sedang terlibat masalah hukum.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ulang untuk Kota Tebing Tinggi digelar tahun 2011. Belum diketahui persis apakah akan tetap dilakukan pilkada ulang pasca demo warga ke kantor KPUD setempat.

Ketua KPU Tebing Tinggi Hatta Ridho mengatakan, penyelenggaraan pilkada ulang di 2011 ini merupakan yang terbaik bila dipandang dari segi pilihan waktu dan anggaran. “Ya karena anggarannya tidak ada tahun 2010, maka yang paling baik tentu 2011 ini,” ucapnya, disela demo warga.

Ribuan Warga Demo, Tolak Pilkada Ulang di Tebing Tinggi

MEDAN – Tidak kurang dari 1000 massa menggelar unjuk rasa didepan kantor KPUD Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara, Kamis (13/1/2011). Massa yang berasal dari warga Kota Tebing Tinggi itu, ramai-ramai menolak Pilkada ulang Walikota setempat.

Sambil berorasi, massa dari sejumlah unsur organisasi kepemudaan kota setempat mengusung beberapa poster yang berbunyi kecaman terhadap MK. Lembaga itu dinilai menyulut perpecahan diantara warga sehingga mereka mengatakan menolak dilakukan pilkada ulang didaerah setempat.

Lagi-lagi keputusan Mahkamah Kontitusi (MK) menjadi pemicu kemarahan warga. Sama seperti yang terjadi di Kotawaringin Barat, Kalteng, MK melalui surat keputusannya menganulir kemenangan salah satu calon.

Hanya bedanya, di Tebing Tinggi, diminta oleh MK dilakukan Pilkada ulang sedangkan, di Kobar, MK menunjuk salah satu calon sebagai pemenang pilkada. "Kami menolak pilkada ulang, selain agar efisiensi anggaran, kami bosan berangkat kebilik untuk mencoblos,"ucap lantang salah satu warga pendemo.

Seperti diketahui, keputusan pilkada ulang bermula dari gugatan peserta Pilkada yang diajukan 12 Mei 2010 lalu. MK menilai adanya indikasi kesalahan penetapan calon Wali Kota terpilih, sehingga menganulir kemenangan salah satu calon dan memutuskan untuk dilakukan pilkada ulang.

Ketua DPRD Tebing Tinggi Syafri Chap merupakan salah satu calon Wali Kota yang dicoret oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Syafri yang berpasangan dengan Hafaz Fadillah merupakan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menang dalam penyelenggaraan pilkada.

Namun keterlibatan Syafri dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun, saat yang bersangkutan belum mencalonkan diri, membuat kemenangannya dianulir MK. MK pun akhirnya memutuskan pilkada Tebing Tinggi diulang dan melarang Syafri untuk ikut sebagai peserta pilkada.

Namun melihat dari kronologis kejadian kasus pilkada ini, pihak KPUD setempatlah yang seharusnya bertanggungjawab. Karena KPUD meloloskan salah satu calon yang sebenanrnya sedang terlibat masalah hukum.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ulang untuk Kota Tebing Tinggi digelar tahun 2011. Belum diketahui persis apakah akan tetap dilakukan pilkada ulang pasca demo warga ke kantor KPUD setempat.

Ketua KPU Tebing Tinggi Hatta Ridho mengatakan, penyelenggaraan pilkada ulang di 2011 ini merupakan yang terbaik bila dipandang dari segi pilihan waktu dan anggaran. “Ya karena anggarannya tidak ada tahun 2010, maka yang paling baik tentu 2011 ini,” ucapnya, disela demo warga.

Demo Masa Tuntut Pilkada Ulang Tanpa Pasangan Tjerdas

Cianjur - Ketidakpuasan masa dalam pemilihan kepala daerah masih saja terjadi dibelahan negeri ini. Kemaren, Rabu (12/1/2011), ratusan orang berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Cianjur, Jabar, menuntut pilkada ulang daerah setempat.

Uniknya, kelompok massa yang menamakan diri koalisi masyarakat mengugat itu meminta KPU Cianjur mengelar Pilkada ulang tanpa pasangan Tjerdas. Menurut mereka pasangan Tjerdas, telah melakukan berbagai kecurangan, hingga menyebabkan pasangan lainnya kalah dalam pilkada setempat.

Terhadap kecurangan itu, massa juga melayangkan gugatan yang disampaikan ke Panwaslukada Cianjur. Untuk laporan kecurangan itu, massa menuntut Panwaslukada setempat secepatnya melakukan pengusutan terhadap laporan kecurangan yang mereka laporkan tersebut.

Seperti dilaporkan media masa setempat, ratusan orang yang datang mengunakan berbagai macam kendaraan itu, pertamakali mendatangi Kantor Panwaslukada di Jalan Raya Pasir Hayam, Cianjur.

Mereka mengelar orasi di depan kantor tersebut, dan sempat terjadi ketegangan antara kelompok masa itu dengan aparat yang sejak pagi telah melakukan pagar betis di halaman kantor pengawas setempat. Ketegangan dipicu larangan aparat bagi masa yang hendak masuk kantor itu.

Beruntung ketegangan tak berlangsung lama dan meluas. Hal itu berkat kesigapan pimpinan kepolisian setempat yang memperbolehkan masuk ke dalam halaman, dan mengizinkan beberapa orang perwakilan masa untuk menghadap anggota panwas diruangan rapat.

Perwakilan masa diterima dua orang anggota panwas. Disela pertemuan, mereka mengecam terhadap kinerja Panwas yang dianggap selama ini tidak maksimal, terutama dalam hal merespon berbagai pelanggaran dilakukan pasangan Tjerdas, baik yang terlihat oleh petugas maupun dari hasil laporan masyarakat.

"Kami menilai kinerja panwas sebagai pengawas, mandul dan tidak berfungsi. Terbukti setiap pelangaran yang jelas-jelas dilakukan pasangan Tjerdas, seakan tidak pernah tersentuh," kata Irfan tim relawan Dangdan, dihadapan anggota panwas.

Perwakilan masa pun menyerahkan bukti pelangaran dan kecurangan yang telah dilakukan pasangan tersebut. Perwakilan massa juga mengakui bila mereka terdiri dari tim sukses dan relawan dari 5 pasangan calon, Hidayah, Dangdan, Hamas, Abadi dan Maksad.

Anggota Panwaslukada Cianjur, Saeful Anwar, didampingi Abar, menampik tudingan masa yang menyebutkan pihaknya tidak pernah menindak pasangan calon yang melanggar, baik pada masa sebelum atau ketika kampanye dan termasuk pada minggu tenang.

"Kami selalu menerima dan menangapi laporan yang masuk, tapi dengan catatan laporan tersebut lengkap beserta bukti dan saksi. Tidak benar kalau kami tidak merespon setiap laporan," bantah Saepul.

Usai berdialog dengan anggota panwas dan menyerahkan bukti kecurangan yang dilakukan Pasangan Tjerdas, massa melanjutkan aksinya ke Kantor KPU Cianjur di Jalan Dr Muwardi.

Di lokasi tersebut, massa sempat melakukan orasi dan menuntut Ketua KPU Cianjur, Unang Margana SH, untuk melakukan pilkada ulang tanpa pasangan nomor urut 5 Tjerdas.

"Mereka jelas-jelas telah melakukan pelangaran dan kami memiliki cukup bukti. Kami hanya minta kesiapan KPU Cianjur, untuk lakukan pilkada ulang," ucap beberapa orang pengunjuk rasa, melalui pengeras suara.

Ketua KPU, didampingi anggota lainnya, Asep Rudiyana dan Saeful Ulum, menyambut baik kedatangan pengujuk rasa tersebut. Bahkan dia mengaku, hak pasangan calon untuk menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi, bila merasa dicurangi.

"Saat ini rekap suara masih berlangsung di tingkat PPK. Sehingga, kami belum bisa menyebutkan pilkada kali ini sudah ada pemenangnya," katanya. Massa pun membubarkan diri secara tertib.

Demo Masa Tuntut Pilkada Ulang Tanpa Pasangan Tjerdas

Cianjur - Ketidakpuasan masa dalam pemilihan kepala daerah masih saja terjadi dibelahan negeri ini. Kemaren, Rabu (12/1/2011), ratusan orang berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu Cianjur, Jabar, menuntut pilkada ulang daerah setempat.

Uniknya, kelompok massa yang menamakan diri koalisi masyarakat mengugat itu meminta KPU Cianjur mengelar Pilkada ulang tanpa pasangan Tjerdas. Menurut mereka pasangan Tjerdas, telah melakukan berbagai kecurangan, hingga menyebabkan pasangan lainnya kalah dalam pilkada setempat.

Terhadap kecurangan itu, massa juga melayangkan gugatan yang disampaikan ke Panwaslukada Cianjur. Untuk laporan kecurangan itu, massa menuntut Panwaslukada setempat secepatnya melakukan pengusutan terhadap laporan kecurangan yang mereka laporkan tersebut.

Seperti dilaporkan media masa setempat, ratusan orang yang datang mengunakan berbagai macam kendaraan itu, pertamakali mendatangi Kantor Panwaslukada di Jalan Raya Pasir Hayam, Cianjur.

Mereka mengelar orasi di depan kantor tersebut, dan sempat terjadi ketegangan antara kelompok masa itu dengan aparat yang sejak pagi telah melakukan pagar betis di halaman kantor pengawas setempat. Ketegangan dipicu larangan aparat bagi masa yang hendak masuk kantor itu.

Beruntung ketegangan tak berlangsung lama dan meluas. Hal itu berkat kesigapan pimpinan kepolisian setempat yang memperbolehkan masuk ke dalam halaman, dan mengizinkan beberapa orang perwakilan masa untuk menghadap anggota panwas diruangan rapat.

Perwakilan masa diterima dua orang anggota panwas. Disela pertemuan, mereka mengecam terhadap kinerja Panwas yang dianggap selama ini tidak maksimal, terutama dalam hal merespon berbagai pelanggaran dilakukan pasangan Tjerdas, baik yang terlihat oleh petugas maupun dari hasil laporan masyarakat.

"Kami menilai kinerja panwas sebagai pengawas, mandul dan tidak berfungsi. Terbukti setiap pelangaran yang jelas-jelas dilakukan pasangan Tjerdas, seakan tidak pernah tersentuh," kata Irfan tim relawan Dangdan, dihadapan anggota panwas.

Perwakilan masa pun menyerahkan bukti pelangaran dan kecurangan yang telah dilakukan pasangan tersebut. Perwakilan massa juga mengakui bila mereka terdiri dari tim sukses dan relawan dari 5 pasangan calon, Hidayah, Dangdan, Hamas, Abadi dan Maksad.

Anggota Panwaslukada Cianjur, Saeful Anwar, didampingi Abar, menampik tudingan masa yang menyebutkan pihaknya tidak pernah menindak pasangan calon yang melanggar, baik pada masa sebelum atau ketika kampanye dan termasuk pada minggu tenang.

"Kami selalu menerima dan menangapi laporan yang masuk, tapi dengan catatan laporan tersebut lengkap beserta bukti dan saksi. Tidak benar kalau kami tidak merespon setiap laporan," bantah Saepul.

Usai berdialog dengan anggota panwas dan menyerahkan bukti kecurangan yang dilakukan Pasangan Tjerdas, massa melanjutkan aksinya ke Kantor KPU Cianjur di Jalan Dr Muwardi.

Di lokasi tersebut, massa sempat melakukan orasi dan menuntut Ketua KPU Cianjur, Unang Margana SH, untuk melakukan pilkada ulang tanpa pasangan nomor urut 5 Tjerdas.

"Mereka jelas-jelas telah melakukan pelangaran dan kami memiliki cukup bukti. Kami hanya minta kesiapan KPU Cianjur, untuk lakukan pilkada ulang," ucap beberapa orang pengunjuk rasa, melalui pengeras suara.

Ketua KPU, didampingi anggota lainnya, Asep Rudiyana dan Saeful Ulum, menyambut baik kedatangan pengujuk rasa tersebut. Bahkan dia mengaku, hak pasangan calon untuk menempuh jalur ke Mahkamah Konstitusi, bila merasa dicurangi.

"Saat ini rekap suara masih berlangsung di tingkat PPK. Sehingga, kami belum bisa menyebutkan pilkada kali ini sudah ada pemenangnya," katanya. Massa pun membubarkan diri secara tertib.

Demo PNS Ricuh, Gubernur Papua dikrim 4 Truk Sampah

Poto:detik.com
Jayapura - Lantaran aspirasi tak digubris Pemprov setempat, ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Jayapura mengirimkan empat truk sampah ke halaman Kantor Gubernur Papua. Demo PNS itu sendiri berakhir ricuh.

Seperti dilaporkan, detikcom, Selasa (11/1/2011), massa dari kelompok ratusan PNS itu berunjuk rasa sejak pagi di Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Kalangan PNS itu menuntut agar di Kota Jayapura juga menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagaimana yang diterima PNS lain di lingkungan Pemprov Papua.

Empat truk sampah yang dibawa oleha para pendemo itu diancam untuk ditumpahkan di depan kantor Gubernur Papua. Aparat bertindak cepat untuk melakukan pencegahan. Namun oleh massa, dilawan sehingga terjadi saling dorong atara para pendomo denga aparat keamanan. Suasana kiat ricuh karena kedua belah pihak saling hardik dan teriak.

Ditengah suasana ricuh, para PNS tetap melanjutkan aksi demonstrasi. Mereka kembali mengancam dengan ancaman aksi dilanjutkan dengan melakukan mogok kerja jika tuntutan tidak dipenuhi pemprov.

Untungnya pihak keamanan berhasil menenangkan suasana, sehingga demo unjuk rasa para PNS itu berakhir dengan tertib. Sebelum meninggalkan lokasi asksi mereka, empat truk sampah yang dibawa kemudian diparkir di halaman Kantor Gubernur Papua.

Para pendemo itu mengancam akan kembali melakukan demo pada Selasa besok (11/1) dengan jumlah massa diklaim akan lebih besar lagi. Wah, apa tidak ada cara yang lebih santun lagi. Apalagi anda berstatus abdi negara?

Demo PNS Ricuh, Gubernur Papua dikrim 4 Truk Sampah

Poto:detik.com
Jayapura - Lantaran aspirasi tak digubris Pemprov setempat, ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Jayapura mengirimkan empat truk sampah ke halaman Kantor Gubernur Papua. Demo PNS itu sendiri berakhir ricuh.

Seperti dilaporkan, detikcom, Selasa (11/1/2011), massa dari kelompok ratusan PNS itu berunjuk rasa sejak pagi di Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Kalangan PNS itu menuntut agar di Kota Jayapura juga menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebagaimana yang diterima PNS lain di lingkungan Pemprov Papua.

Empat truk sampah yang dibawa oleha para pendemo itu diancam untuk ditumpahkan di depan kantor Gubernur Papua. Aparat bertindak cepat untuk melakukan pencegahan. Namun oleh massa, dilawan sehingga terjadi saling dorong atara para pendomo denga aparat keamanan. Suasana kiat ricuh karena kedua belah pihak saling hardik dan teriak.

Ditengah suasana ricuh, para PNS tetap melanjutkan aksi demonstrasi. Mereka kembali mengancam dengan ancaman aksi dilanjutkan dengan melakukan mogok kerja jika tuntutan tidak dipenuhi pemprov.

Untungnya pihak keamanan berhasil menenangkan suasana, sehingga demo unjuk rasa para PNS itu berakhir dengan tertib. Sebelum meninggalkan lokasi asksi mereka, empat truk sampah yang dibawa kemudian diparkir di halaman Kantor Gubernur Papua.

Para pendemo itu mengancam akan kembali melakukan demo pada Selasa besok (11/1) dengan jumlah massa diklaim akan lebih besar lagi. Wah, apa tidak ada cara yang lebih santun lagi. Apalagi anda berstatus abdi negara?