Oleh: Haji Marwan
Inti demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan sendiri adalah hak untuk membuat hukum dan peraturan. Kedaulatan di tangan rakyat, artinya rakyatlah yang mempunyai hak untuk membuat hukun dan peraturan.
Pelaksanaan riilnya, dibuatlah konsep perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di Parlemen. Parlemen diberi kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan perundangan, para wakil rakyat terpilih akan mewakili suara dan kehendak rakyat dan bertindak demi kepentingan rakyat.
Disinilah sulap demokrasi bermula. Rakyat beranggapan dan memang dimanipulasi supaya tetap beranggapan bahwa kedaulatan di tangan mereka.
Padahal faktanya yang memegang kedaulatan itu adalah para anggota parlemen. Kedaulatan rakyat disederhanakan begitu rupa menjadi sekedar kedaulatan parlemen atau kedaulatan anggota parlemen. Sebab merekalah yang menetapkan undang-undang dan hukum, bukan rakyat. Rakyat hanya diharuskan tetap berasumsi bahwa undang-undang produk parelemen hakekatnya dibuat oleh rakyat.
Kedaulatan anggota parlemen sendiri masih bisa dipertanyakan. Faktanya anggota parlemen ternyata tidak independen. Mereka tetap harus mengikuti garis kebijakan dan pendapat partai. Itu artinya mereka harus mengikuti kehendak para elit partai termasuk dalam pembuatan undang-undang. Karena itu, elit partai itulah yang lebih berdaulat dari para anggota parlemen.
"Apakah Penguasa, Wakil Rakyat di Parlemen yang merupakan Produk Demokrasi itu, bener-benar memihak kepada rakyat?"
Lebih dari itu dalam sistem demokrasi yang sarat modal para politisi butuh dana besar untuk bisa jadi anggota parlemen. Begitu pula parpol perlu dana besar untuk menjalankan aktifitas politik dan menggerakan mesin politik. Dari mana dana itu diperoleh? Jawabnya, sebagian kecil dari kantong sendiri dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Jadilah para pemilik modal itu jadi pihak yang paling berpengaruh.
Hal yang sama juga terjadi pada perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemilihan pemimpin. Rakyat tidaklah independen memilih penguasa. Rakyat "dipaksa" memilih calon pemimpin yang disodorkan oleh Parpol, Kedaulatan Rakyat memilih Penguasa sudah dibatasi oleh Parpol.
Untuk jadi Penguasa butuh dana besar, untuk "mahar" dan biaya kampaye. Dari mana dana besar itu diperoleh? Lagi-lagi dari para Pemilik Modal.
Dengan titik tolak di atas, semua itu membawa implikasi berbahaya. Pertama Peraturan Perundangan produk Parlemen, terutama tentang Ekonomi, cenderung berpihak kepada Pemilik Modal. Kedua Kebijakan Pemerintah melalui proses politik seperti itu pasti kemudian akan cenderung mengutamakan kepentingan Pengusaha yang telah mendukungnya.
Menurut Profesor Sosiologi Universitas Colombia C Wright Mills bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar memihak rakyat. Struktur masyarakat demokrasi terbagi menjadi tiga kelas. Kelas terbawah adalah rakyat umum yang tidak berdaya, tidak terorganisir, terbelah dan dimanipulasi oleh media massa untuk mempercayai demokrasi sebagai sistem terbaik.
Kelas di atasnya anggota Konggres/DPR/Parlemen, Partai Politik dan Kelompok Politik atau yang disebut sebagai Pemimpin Politik. Kelas tertinggi disebut "The Power Elite" terdiri atas Militer, Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan Besar. Kelompok inilah yang memegang kendali sebuah negara.
Penulis adalah PNS di Dispora Barito Utara
+Marwan+Haji.jpg)
Pilihan