Jakarta - Meski telah diatur Undang-undang, pemasukan dana kampanye partai politik bisa jadi tak terkontrol sumber dan penyumbangnya. KPU tengah merancang kerjasama dengan PPATK untuk mengantisipasi masuknya dana kampanye 'haram' ke parpol.
"Sudah kita rancang, PPATK kan bisa melacak transkasi yang melampaui batas di luar kewajaran," kata komisioner KPU, Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (22/5/2013) malam.
Menurutnya, kerjasama ini penting karena parpol dibatasi untuk menerima dana kampanye. Sumbangan perorang maksimal Rp 1 miliar dan kelompok maksimal Rp 7,5 miliar.
"PPATK itu nanti bisa sebagai pemberi informasi. Pembuktian misal dana ini lebih dan terlalu banyak darimana sumbernya, itu bagian penelusuran sendiri," ungkapnya.
Arief kemudian menjabarkan mekanisme pelaporan dana kampanye parpol yaitu dilakukan dalam tiga tahap. Pertama parpol diminta menyerahkan rekening awal dana kampanye kepada KPU.
"Dari situ orang atau kelompok mulai menyumbang, yang sudah masuk berapa. Kemudian dilaporkan kembali menjelang kampanye yang 21 hari. Terakhir paling lama 15 hari setelah kampanye melaporkan penggunaan dana kampanye," lanjut mantan ketua KPU Jawa Timur itu.
Simak beragam peristiwa penting dan menarik sepanjang hari ini di "Reportase Malam: Pkl 1.00 WIB hanya di TransTV
Sumber:news.detik.com
Poros Barito
Technology
KRIMINALITAS
ANTI KORUPTOR
Sports
POROS KALTENG
SUARA PUBLIC's Admin
We are.., This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Popular
-
Salah satu Objek wisata Pantai Kabupaten Kaur SUARAPUBLIC.COM - Peristiwa longsor di ruas jalan arah selatan Kota Bengkulu pada Minggu (...
-
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan akan melelang barang-barang gratifikasi penyelengga...
-
Muara Teweh (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah H Tajeri melapor ke Polres atas penagihan pajak bumi d...
-
New York - Produsen ponsel Motorola 'membelah diri' menjadi dua perusahaan. Ini menjadi langkah terakhir penyelamatan perusahaan ya...
-
JAKARTA - Isu RIM akan merilis dua device baru, terus diperbincangkan kalangan pengguna. Kabarnya produk terbaru Blackberry itu akan diperk...
Top News
-
SAMPIT - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, kemaren, atas nama Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), ...
-
Lingkungan kotor akibat sampah di Jakarta Utara Tarakan - Perlu ada pengendalian transportasi untuk meminimalisir pengaruh lingkungan te...
-
Oleh : Ahmad Fajar Qomarudin اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ ...
-
Palembang – Misteri kematian wartawan Sriwijaya Post (Sripo) Arsep Pajario (40) terungkap. Nyawanya dihabisi ternyata dengan cara lehernya ...
-
PNS Kalteng (web) Suarapublic.co.cc, Palangkaraya - Pemprov Kalimantan Tengah kembali melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil bagi m...
Pilihan
-
New York - Produsen ponsel Motorola 'membelah diri' menjadi dua perusahaan. Ini menjadi langkah terakhir penyelamatan perusahaan ya...
-
Salah satu Objek wisata Pantai Kabupaten Kaur SUARAPUBLIC.COM - Peristiwa longsor di ruas jalan arah selatan Kota Bengkulu pada Minggu (...
-
SUARAPUBLIC.COM - Sejumlah elemen di Maluku Utara meminta kejakasaan tinggi setempat segera memeriksa kembali pegawai Kantor Pos Cabang Ter...
-
JAKARTA - Isu RIM akan merilis dua device baru, terus diperbincangkan kalangan pengguna. Kabarnya produk terbaru Blackberry itu akan diperk...
-
Istana Kraton Yogyakarta Jakarta - Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta yang diajukan pemerintah terus menuai kritikan da...







Tidak ada komentar: