![]() |
warna hijau lokasi Provinsi Gorontalo |
"Karena didaerah banyak yang tak tertib dalam administrasi pemerintahan maupun pengelolaan anggaran, sehingga kasus korupsi di daerah paling banyak berkaitan dengan penyalahgunaan dana APBD," ungkap Pimpinan KPK Haryono Umar, ketika dihubungi wartawan pekan lalu, Senin (10/1).
Menurut Umar, sebelumnya KPK telah mewanti-wanti agar daerah berhati-hati dalam menggunakan dana APBD. Karena pengalaman selama ini, banyak kasus korupsi kepala daerah atau wakilnya terjadi karena penyalahgunaan dana APBD.
Umar mengakui, hingga 31 Desember 2010 sudah tujuh kasus korupsi di Gorontalo ditangani KPK. Sekarang ini statusnya kasus sudah di bagian penindakan (penyelidikan, red). Ada juga satu kasus lainnya yang masuk ke pencegahan. Sedangkan kasus yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, dan MA, tidak ada yang diteruskan.
Berdasarkan data KPK, kasus tahun ini lebih sedikit dibanding 2009, dimana sebanyak delapan kasus korupsi yang sedang diselidiki (penindakan) KPK, dua ke pencegahan, dan satu ke pimpinan. Selanjutnya satu kasus korupsi masing-masing diteruskan ke kepolisian dan BPK.
Tidak ada komentar: