Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Poros Barito

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

Politikal

Dewan Apresiasi Strategi Pembangunan

By: Mardedi on 4/12/2016 06:29:00 PM / comment : 0 ,


Realisasi Pendapatan 2015 Mencapai 97 Persen


MUARA TEWEH - Bupati Barito Utara (Barut) H Nadalsyah, melalui sidang paripurna DPRD Barut, Kamis (7/4) kemarin, telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2015.

Dalam hal itu, sejumlah anggota DPRD Barut, mengapresiasi sistem pengelolaan keuangan Pemkab Barut. Khususnya terkait target pendapatan, mampu direalisasikan mencapai 97 persen.

Sinyal positif terhadap LKPj APBD 2015 Bupati Barut H Nadalsyah, setidaknya diungkapkan Ketua DPRD Barut, Set Enus Y Mebas, dalam kesempatan wawancara dengan Tabengan, Jumat (8/4).

"Target pendapatan setelah perubahan sebesar satu triliun lebih. Hasilnya, sebesar 97 persen terealisasi atau sekitar sembilan ratus tujuh puluh tiga milyar lebih," kata Enus.

Pendapatan setelah APBD Perubahan 2015 ditargetkan sebesar Rp1.012.356.468.651,47. Seiring berjalan, nilai pendapatan mampu direalisasikan sekitar Rp973.964.003.947,89 atau 97 persen.

Secara keseluruhan penerimaan PAD, terealisasi sebesar RP48.974.600.884,99 atau sebesar 120 % dari target Rp39.970.930.000,00.

Demikian pula penerimaan dana perimbangan pusat, terealisasi sebesar Rp787.270.188.604,00 atau mencapai 95 % dari target ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp828.758.932.000,00.

Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah (pad) yang sah, terealisasi Rp137.719.214.458,90 atau mencapai 99,58 % dari target ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp143.626.606.651,47.

Menurut Enus, langkah pelaksanaan program pembangunan diterapkan Pemkab Barut, pada dasarnya sudah searah dengan kebijakan pembangunan prioritas, seperti telah dicanangkan.

Terkait itu, Enus apresiasi dengan lima bidang pengembangan program pembangunan skala prioritas, yang menjadi tolak ukur sasaran pembangunan Pemkab Barut, saat ini.

Yakni penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Terpenuhinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan konprehensip. Layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, untuk pengentasan kemiskinan.

Peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakatnya secara berkeadilan. Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas investasi. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum.

Menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya kearifan lokal. Toleransi kultural antar umat beragama.

"Kami melihat, pelaskanaan penyelenggaraan pemerintahan di 2015, sudah mencakup urusan wajib dan urusan pilihan. Dimana pelaksanaannya tergambar dalam program dan kegiatan masing-masing instansi," sebut Enus. edi

Dewan Desak Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK

By: Mardedi on 10/23/2014 07:52:00 PM / comment : 0 , , , , , ,

MUARA TEWEH - Kalangan DPRD Barito Utara (Barut) mendesak agar Bupati Barut H.Nadalsyah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga ada efek jera.

Desakan agar bupati menindaklanjuti hasil temuan BPK diungkapkan sejumlah juru bicara fraksi pada sidang paripurna pendapat akhir dewan terhadap Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2013, Rabu (22/10).

"Kami menerima LKPj Bupati Barut terhadap pelaksanaan APBD 2013. Namun tentunya dengan berbagai catatan dan syarat. Di antaranya agar menindaklanjuti hasil temuan BPK," kata H.Tajeri, juru bicara Fraksi Gerindra, Rabu siang.

Khususnya menyangkut temuan pada proyek penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset yang dinilai menyalahi aturan dan tidak tepat sasaran.

Diharapkan ada penekanan kepada oknum PNS atau pejabat atau instansi yang mengelola proyek. Hal itu demi tercapainya target predikat baik BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian.

"Seperti kita ketahui, kini predikat pelaporan keuangan Pemkab Barut meningkat dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kalau rekomendasi atau hasil pemeriksaan BPK tak segera ditindaklanjuti, mustahil kita bisa WTP," kata Tajeri.

Tak jauh beda diharapkan Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi PAN. Bahkan mereka menilai kebijakan pengalokasian dana belanja barang dan jasa dalam APBD Barito Utara (Barut) 2013, ibarat 'bom'.

Kasus dugaan manipulasi alokasi dana pengadaan barang dan jasa, berpotensi meluas ke ranah hukum menyusul hasil audit BPK RI Kalteng, dimana masih menilai buruk realisasi program SKPD tersebut.

"Sistem penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak tepat. Salah satu poin hasil Audit BPK RI Perwakilan Kalteng, dalam resume hasil pemeriksaan acuan sistem pengendalian intern," ungkap fraksi PDIP.

Karenanya fraksi DPRD Barut berharap, rekomendasi BPK menjadi acuan utama upaya dan langkah perbaikan. Realisasi penganggaran belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan dan tak tepat sasaran. Sehingga pelaporan tak diyakini keberanarannya.

"Kami harapkan penyusunan program pembangunan tak hanya mengacu fakta perkembangan dan dinamika dalam realisasi proyek fisik. Tapi juga mendasari hasil audit BPK RI, dan wajib," kata juru bicara fraksi PDIP, Sastra Jaya.

Sekurangnya sembilan aitem poin penting wajib segera dilakukan perbaikan. Potensi kerugian negara tak saja akibat kesalahan penyusunan laporan keuangan.
Di antaranya menyangkut penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, serta piutang retribusi, pengendalian serta pengelolaan aset.

Khususnya menyangkut sistem pelaporan pendapatan dana hibah di luar kas umum daerah. Sistem pelaporan belanja barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat dan hasil reviu Inspektorat atas laporan keuangan Pemkab Barut, tidak memadai dan belum diyakini kebenaran data pendukungnya.

Termasuk penyusunan laporan keuangan, hasil reviu Inspektorat.
Piutang retribusi dan sewa pasar tidak didukung dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD). Pengendalian persediaan dan pengelolaan aset tetap dan lainnya, tidak diyakini kewajarannya. Terutama aset Tanah dan Bangunan Rumah.edi

Dewan Janji Dukung Program Pembangunan

By: Mardedi on 10/23/2014 07:51:00 PM / comment : 0 , , , , ,

MUARA TEWEH - Program pembangunan Pemkab Barito Utara (Barut) kini tengah dibahas DPRD Barut. Diharapkan program berorientasi kepada kepentingan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat mendapat dukungan kalangan wakil rakyat.

"Program pro rakyat itu, menempatkan manusia sebagai subyek utama dengan penekanan pada pentingnya pemberdayaan manusia untuk mengaktualisasikan seluruh potensinya," kata H.ABRI, anggota Fraksi PPP, usai rapat pembahasan, Kamis (23/10).

Hal itu, merupakan fondasi program pembangunan Sehingga pada akhirnya nanti seluruh masyarakat Barut merasakan imbas positif dari implementasi program pembangunan berbasis SDM tersebut seperti pendidikan gratis sampai tingkat SMA.

Pendekatan manusia sebagai basis pembangunan daerah, menurut ABRI, mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui berbagai program seperti program peningkatan kualitas pendidikan, program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Program peningkatan kualitas akhlak dan keimanan, serta program peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan kependudukan. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Seperti salah satunya pembuatan AKTA Kelahiran dan KTP gratis.

"Penerapan program pembangunan strategis hingga mampu mencapai target kualitas maksimal,  akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. Ini berkolerasi dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur dan energi listrik," tegasnya.

Di lain pihak, Ketua Fraksi PDIP Sunario menambahkan, bahwa program pro rakyat bersifat solutif  terhadap masalah yang dihadapi rakyat. Baik rakyat miskin, cukup mampu maupun dari golongan mampu. Namun dengan cara benar dan bersifat mandiri.

Konsep program Pro Rakyat dimaksud, yakni  membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan mediasi, edukasi, advokasi dan kontrol sosial. Serta kegiatan yang sehat bersifat rekreatif untuk menumbuhkan suasana kondusif dan produktif.

"Ini perwujudkan dari pembangunan manusia seutuhnya sebagaimana cita-cita pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan system NKRI yang bersifat Bhinneka Thunggal Ikha," kata Sunario. edi

Ibukota Dikepung Demonstran, Polisi Siaga Penuh

By: Mardedi on 6/17/2013 04:08:00 AM / comment : 0 , , , ,

JAKARTA - Hari ini (17/06)  ribuan orang berencana berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Jakarta.  Sejumlah titik strategis akan didatangi para pemrotes dari berbagai kalangan itu. Polisi meminta masyarakat tetap tenang namun waspada.
  
"Petugas sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, tetap beraktivitas saja seperti biasa," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto di Jakarta kemarin. 
    
Polri tidak melarang bila ada unsur masyarakat yang berdemonstrasi terkait kenaikan harga BBM. Namun masyarakat dihimbau tidak mengganggu ketertiban umum apalagi sampai berbuat anarkis. "Silahkan saja, tapi tetap dalam koridor undang-undang," kata mantan Kabidhumas Polda Papua itu.
    
Agus menjelaskan, bila ada tindak kriminalitas dalam menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan BBM, maka aparat di lapangan tidak akan segan-segan menindaknya secara tegas. "Kita himbau masing-masing koordinator massa bisa tertib dan selalu berkomunikasi dengan petugas," katanya.
    
Dari data perijinan yang masuk ke Polda Metro Jaya, ada sejumlah titik di ibukota yang bakal diserbu massa. Misalnya,  Aliansi Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Tangerang Raya dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan  mengerahkan 1.000 orang berunjuk rasa di Pintu Tol Kebon Nanas dan Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta
    
Lalu, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mengerahkan 300 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Kementerian BUMN, dan Istana Negara
    
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengerahkan 2.000 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR . Forum Buruh DKI mengerahkan 500 orang berunjuk rasa di depan Kantor Balaikota DKI Jakarta.
    
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengerahkan 300-500 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR. Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengerahkan 1.000 orang berunjuk rasa di Kawasan Industri Pulogadung.
    
Koalisi Rakyat Untuk Indonesia mengerahkan 150 orang berunjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan. Serta mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa akan menurunkan 3.000 mahasiswa ke gedung DPR.
    
Agus menjelaskan,  Polri telah melakukan beberapa tindakan antisipasi kerawanan terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Itu sudah dilakukan sejak 10 Juni 2013.
    
"Waktu operasinya  satu bulan ke depan kita melakukan langkah-langkah pengamananrencana kenaikan BBM yang nantinya akan diberlakukan pemerintah,"katanya.
    
Menurut Agus, program pengambilan langkah-langkah antisipasi diterapkan di seluruh Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia. "Pengamanan juga dilakukan di 31 Polda. Kita bagi dua prioritas, 1 dan 2 wilayah yang data terkait kemungkinan terjadi pelanggaran distribusi BBM sudah dilakukan antisipasi," katanya.
    
Agus menjelaskan, polisi  dilarang melakukan tindakan yang bisa memprovokasi massa, seperti menembakkan gas air mata atau peluru karet jika tidak ada perintah dari komandan lapangan. "Anggota sudah paham untuk selalu persuasif dan tidak terpancing provokator,"katanya.
    
Salah satu koordinator demonstrasi Adhie Masardi meminta warga tak takut beraktivitas. "Kami menolak bbm demi masyarakat juga," kata mantan juru bicara Gus Dur ini.
    
Adhie yang sekarang aktif di Gerakan Indonesia Baru mengklaim akan menurunkan 10 ribu massa di Jakarta. "Mereka initidak dibayar dan murni. Kami menilai pemerintah sama sekali tidak peka menaikkan bbm sekarang," katanya.

SBY Masih Bisa Dijadikan Jualan Demokrat

By: Mardedi on 6/17/2013 02:35:00 AM / comment : 0 , ,

JAKARTA - Pengamat politik Hanta Yuda menyatakan, suara Partai Demokrat akan kesulitan mengulangi kesuksesan pada Pemilu 2009 lalu. Menurutnya, ada tiga faktor yang membuat partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi jawara Pemilu 2009.

"Tahun 2009 yang mengantar Demokrat menang adalah figur SBY, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah dan bebas korupsi," kata Hanta dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6).

Namun kini, lanjutnya, PD hanya punya dua faktor kunci untuk mendongkrak elektabilitas yang terus anjlok. Dua kunci itu adalah pesona SBY dan kinerja pemerintah yang bagus.

Namun Hanta tidak yakin faktor bebas korupsi yang mengantar PD memenangi Pemilu 2009 bakal menjadi pertimbangan para pemilih. Sebab, beberapa kader Demokrat tersandung kasus korupsi.

"Tapi yang terakhir (bebas korupsi) saya kurang yakin. Jadi Demokrat cuma bisa andalkan poin 1 dan 2 (pesona SBY dan kinerja pemerintahan, red)," ucap Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Harry Azhar Aziz sependapat dengan Hanta. Menurut Harry, figur SBY memang menentukan pada tahun 2009 lalu.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, SBY hanya menjadi panutan. Hal itu sama saja seperti PDI Perjuangan yang menjadikan Soekarno sebagai panutan. "SBY menjadi panutan," ucapnya.

Konvensi Demokrat akan Picu Kader Bersaing

By: Mardedi on 6/17/2013 02:32:00 AM / comment : 0 , , ,

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, konvensi Partai Demokrat akan menghasilkan calon terbaik karena merupakan pilihan rakyat.

"Konvensi Partai Demokrat memberikan ruang bagi warga terbaik untuk memimpin negeri ini ke depan dan benar-benar terbaik pilihan rakyat," kata Didi dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (16/6).

Karena melibatkan publik, kata Didi, pihaknya yakin ketika calon presiden dari hasil konvensi terpilih akan mendatangkan gairah bagi publik untuk ikut memilih saat pemilihan umum nanti.

"Ini (konvensi) ide baru, terobosan yang saya yakini tidak hanya memenuhi gairah kehendak publik datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), tetapi membuka kesempatan putra terbaik rakyat," ucapnya.

Konvensi Demokrat ujar Didi, juga memicu para kader untuk bersaing dengan tokoh dari luar. Ia menerangkan, kader partai berlambang segitiga mercy itu tidak diberikan kekhususan. "Tidak ada prioritas bagi orang dalam karena yang milih masyarakat," ucapnya.

Konvensi Partai Demokrat, kata Didi, tidak hanya sekadar untuk menaikkan elektabilitas partai. Namun ada sesuatu yang lebih penting yaitu soal masa depan bangsa. "Tujuan utama memperbaiki kepimpinan di masa yang akan datang," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Ogah Tarik Tiga Menteri, PKS Punya Motif Ekonomi

By: Mardedi on 6/17/2013 02:27:00 AM / comment : 0 , , ,

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap teguh menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, hingga saat ini tiga orang kader PKS masih menduduki kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Sikap "mendua" ini diduga akan menjadi bumerang bagi partai dakwah itu. Pasalnya, sikap ini akan membuat masyarakat menilai PKS haus kekayaan dan kekuasaan.
"Dengan PKS tidak menarik tiga menteri, makin meningkatkan persepsi publik bahwa jabatan itu bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Karena kan bisa menambah pendapatan bagi partainya kan," ujar pakar komunikasi politik, Heri Budianto kepada wartawan di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/6).
Menurutnya, manuver politik ini bukan pertama kali dilakukan PKS. Sebelumnya, partai pimpinan Anis Matta itu melakukan hal yang sama saat pembahasan kasus Century dan mafia pajak.
Masih lanjut Heri, PKS bisa melakukan pembangkangan berkali-kali karena memanfaatkan sikap tidak tegas Presiden SBY sebagai pemimpin koalisi. Selama ini, sambungnya, elit PkS selalu menyerahkan nasib mereka di koalisi kepada SBY.
"Saya kira PKS hitungan politik, kekuatan PKS tidak signifikan. Bermain dua kaki itu paling aman. Ketika PKS menarik tiga menterinya maka simpati publik akan meningkat. Tetapi kalau ditarik, ekonomisnya pasti akan berkurang," papar Heri.

Wasiat Taufiq Kiemas Terkait Penggantinya di MPR

By: Mardedi on 6/10/2013 05:37:00 PM / comment : 0 , , ,

JAKARTA — Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menyampaikan bahwa almarhum Taufiq Kiemas pernah berpesan agar Ketua MPR tidak dipilih melalui voting atau pemungutan suara. Saat ini, posisi Ketua MPR RI otomatis kosong setelah Taufiq Kiemas meninggal dunia pada Sabtu (8/6/2013) lalu. 

Hajriyanto menyampaikan, Taufiq Kiemas sempat menyatakan bahwa idealnya seorang Ketua MPR dipilih berdasarkan konsensus. Pasalnya, Ketua MPR memiliki tantangan tersendiri.

"Sangat ideal kalau dilakukan konsensus karena memang Ketua MPR dimensi politiknya beda. MPR lebih pada kenegarawanan," kata Hajriyanto, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Politisi Partai Golkar ini berharap pengganti almarhum merupakan sosok senior yang berwibawa dan mengayomi. "Kemarin konsensus gampang karena Taufiq Kiemas memenuhi itu. Kita berharap pimpinan jangan jauh-jauh sekaliber Taufiq Kiemas," ujarnya.

Taufiq Kiemas meninggal dunia di Singapura pada Sabtu (6/8/2013) lalu. Calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR harus berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) yang mengatur mengenai hal tersebut. Pada pekan depan, MPR akan mengirim surat kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama calon pengganti Taufiq Kiemas.

Surat tersebut harus dibalas oleh PDI Perjuangan paling lama 30 hari terhitung dari saat surat itu dikirimkan. Nama yang diajukan nantinya akan dikukuhkan oleh MPR melalui sidang paripurna atau pemberitahuan melalui surat yang dikirimkan ke seluruh Anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD. Sementara itu, PDI Perjuangan belum memikirkan calon pengganti Taufiq. Alasannya adalah karena masih dalam suasana duka. 

Sumber: KOMPAS.com
Langganan: Postingan (Atom)
Created By Suarapublic | Copyright Suarapublic