Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

POLITIKAL NEWS

Poros Barito

Technology

KRIMINALITAS

ANTI KORUPTOR

Sports

POROS KALTENG

Beberapa Pejabat Pemprov Kalbar Akan Diganti

Potianak - Gerbong pejabat dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dipastikan bergeser dalam bulan ini. Banyaknya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov setempat yang memasuki masa pensiun, mejadikan keyakinan pejabat lainnya akan dilakukan reshuffle kabinet.

Rumor akan terjadi pergantikan pimpinan dibeberapa instansi di Provisi setempat ditanggapai serius Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM. Dia membenarkan, sinyalemen pelantikan pejabat baru dilingkungan pemerintahaan di Provinsi Kalbar. Namun tidak untuk perubahan dinas atau instansi, hanya penggabungan beberapa SKPD sebagaimana amanat PP mengenai struktur dan susunan organisasi pemerintahan daerah.

"Untuk perubahan dinas sih tidak ada. Hanya nantinya ada nomenklaturnya saja yang berubah. Kalau masalah reshuffle tunggu saja, saya pikir dalam waktu dekat akan dilakukan. Tapi tidak semua SKPD dilakukan roling kepemimpinan, yang pasti ada biro dan badan yang harus digabung. Jumlah instansi sekarang ada 46 SKPD," katanya, dikutif dari harian Equator, kemaren.

Merujuk data BKD setempat, sejumlah pejabat yang harus diganti karena memasuki masa pensiun di antaranya Asisten II Maryadi, Kadisbun Wawan Hermawan, Dinaskertrans Maksum Jauhari dan Kepala Bandiklat Piter Alon. Dalam waktu dekat, seperti sinyal yang diberikan Sekda setempat, posisi mereka akan segera diisi pejabat baru atau pejabat lama namun golongan baru (pejabat promosi).

Meski masa pensiunya telah diperpanjang hingga Mei 2011, namun posisi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Darwin Muhammad juga diprediksi diganti pejabat baru. Karena sebelumnya dia telah cuti dalam kaitann keikutsertaannya dalam Pemilukada Sambas. Sebenarnya, sejak bergulir pelaksanaan Pemilukada Sambas dan Kabupaten Landak, ada banyak pejabat ikut menjadi salah satu calon, namun hanya Darwin diketahui telah mengajukan pengunduran secara resmi atau permohonan cuti ke Sekda Pemprov Kalbar.

Sekada membenarkan kabar mengenai belum satupun pejabat peserta Pemilukada Sambas dan Landak mengajukan cuti, selain nama Darwin. Terkait izin cuti diajukan Darwin, menyebabkan posisi Kepala Dispenda Kalbar kosong, "Padahal masa kerja Darwin telah diperpanjang hingga Mei 2011," kata Sekda Kalbar.

“Posisi Kepala Dispenda ini menjadi pertimbangan Baperjakat. Apakah pergantian menunggu pak Darwin kembali menjabat setelah masa cutinya berakhir atau menunggu sampai dia pension. Namun mulai sekarang kita tetap melakukan seleksi pejabat berpotensial menggantikan posisi Kepala Dispenda,” jelas Sekda Kalbar yang hampir menyelesaikan gelar S-2 bidang Priwisata itu.

Diakhir pernyataannya, Sekda menjelaskan bila ada perubahan pada biro Asset dan Keuangan. Rencanya yang tadinya masuk dalam SKPD instansi Dispenda, kemungkinan akan mandiri dengan nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset. Demikian halnya dengan Biro Umum, namun perubahan akan dibagi dalam dua satuan kerja yakni Biro umum dan Kelengkapan, serta Biro Humas dan Protokol.

Sekada memberikan waktu paling lama akhir January 2011 ini, pejabat baru dalam SKPD akan dilantik oleh Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH. "Mudah-mudahan Januari pelantikan bisa dilaksanakan," pungkasnya.

Beberapa Pejabat Pemprov Kalbar Akan Diganti

Potianak - Gerbong pejabat dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dipastikan bergeser dalam bulan ini. Banyaknya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov setempat yang memasuki masa pensiun, mejadikan keyakinan pejabat lainnya akan dilakukan reshuffle kabinet.

Rumor akan terjadi pergantikan pimpinan dibeberapa instansi di Provisi setempat ditanggapai serius Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM. Dia membenarkan, sinyalemen pelantikan pejabat baru dilingkungan pemerintahaan di Provinsi Kalbar. Namun tidak untuk perubahan dinas atau instansi, hanya penggabungan beberapa SKPD sebagaimana amanat PP mengenai struktur dan susunan organisasi pemerintahan daerah.

"Untuk perubahan dinas sih tidak ada. Hanya nantinya ada nomenklaturnya saja yang berubah. Kalau masalah reshuffle tunggu saja, saya pikir dalam waktu dekat akan dilakukan. Tapi tidak semua SKPD dilakukan roling kepemimpinan, yang pasti ada biro dan badan yang harus digabung. Jumlah instansi sekarang ada 46 SKPD," katanya, dikutif dari harian Equator, kemaren.

Merujuk data BKD setempat, sejumlah pejabat yang harus diganti karena memasuki masa pensiun di antaranya Asisten II Maryadi, Kadisbun Wawan Hermawan, Dinaskertrans Maksum Jauhari dan Kepala Bandiklat Piter Alon. Dalam waktu dekat, seperti sinyal yang diberikan Sekda setempat, posisi mereka akan segera diisi pejabat baru atau pejabat lama namun golongan baru (pejabat promosi).

Meski masa pensiunya telah diperpanjang hingga Mei 2011, namun posisi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Darwin Muhammad juga diprediksi diganti pejabat baru. Karena sebelumnya dia telah cuti dalam kaitann keikutsertaannya dalam Pemilukada Sambas. Sebenarnya, sejak bergulir pelaksanaan Pemilukada Sambas dan Kabupaten Landak, ada banyak pejabat ikut menjadi salah satu calon, namun hanya Darwin diketahui telah mengajukan pengunduran secara resmi atau permohonan cuti ke Sekda Pemprov Kalbar.

Sekada membenarkan kabar mengenai belum satupun pejabat peserta Pemilukada Sambas dan Landak mengajukan cuti, selain nama Darwin. Terkait izin cuti diajukan Darwin, menyebabkan posisi Kepala Dispenda Kalbar kosong, "Padahal masa kerja Darwin telah diperpanjang hingga Mei 2011," kata Sekda Kalbar.

“Posisi Kepala Dispenda ini menjadi pertimbangan Baperjakat. Apakah pergantian menunggu pak Darwin kembali menjabat setelah masa cutinya berakhir atau menunggu sampai dia pension. Namun mulai sekarang kita tetap melakukan seleksi pejabat berpotensial menggantikan posisi Kepala Dispenda,” jelas Sekda Kalbar yang hampir menyelesaikan gelar S-2 bidang Priwisata itu.

Diakhir pernyataannya, Sekda menjelaskan bila ada perubahan pada biro Asset dan Keuangan. Rencanya yang tadinya masuk dalam SKPD instansi Dispenda, kemungkinan akan mandiri dengan nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset. Demikian halnya dengan Biro Umum, namun perubahan akan dibagi dalam dua satuan kerja yakni Biro umum dan Kelengkapan, serta Biro Humas dan Protokol.

Sekada memberikan waktu paling lama akhir January 2011 ini, pejabat baru dalam SKPD akan dilantik oleh Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH. "Mudah-mudahan Januari pelantikan bisa dilaksanakan," pungkasnya.

Pontianak Butuh 20 Dokter Spesialis

SUARAPUBLIC.COM - Pemkot Pontianak memerlukan 20 tenaga dokter spesialis untuk mengisi Rumah Sakit Kota di Jalan Yos Sudarso yang akan dibangun. Oleh karena itu, Pemkot berencana akan menyekolahkan dokter-dokter yang sudah ada saat ini.

"Tahun depan kita sekolahkan dokter-dokter kita yang sudah bekerja 4-5 tahun untuk mengambil spesialis. Kalau anggaran Rp 300 juta-Rp 400 juta per orang atau 2-3 orang, APBD masih ada," ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Minggu (19/12/2010).

Dengan catatan, kata Sutarmidji, setelah selesai jangan berpikiran untuk bekerja di daerah lain. Tapi, mengabdi di Kota Pontianak. Sebab beasiswa yang digunakan berasal dari uang rakyat. "Dengan begitu, menjadi kewajiban juga melayani rakyat," jabarnya.

Karena itu, sebelum mengambil spesialis, para dokter tersebut harus membuat pernyataan perjanjian bersedia mengabdi di Kota Pontianak 2x4 tahun.

Hingga kini, Pemkot Pontianak baru memiliki 6 dokter berstatus PNS Pemkota Pontianak. "Semua dokter spesialis kita butuhkan. Tapi jumlah saat ini terbatas. Makanya saya dorong mereka ambil spesialis. Seharusnya pemkot punya 20 dokter," tandas Sutarmidji.(*)


Pontianak Butuh 20 Dokter Spesialis

SUARAPUBLIC.COM - Pemkot Pontianak memerlukan 20 tenaga dokter spesialis untuk mengisi Rumah Sakit Kota di Jalan Yos Sudarso yang akan dibangun. Oleh karena itu, Pemkot berencana akan menyekolahkan dokter-dokter yang sudah ada saat ini.

"Tahun depan kita sekolahkan dokter-dokter kita yang sudah bekerja 4-5 tahun untuk mengambil spesialis. Kalau anggaran Rp 300 juta-Rp 400 juta per orang atau 2-3 orang, APBD masih ada," ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Minggu (19/12/2010).

Dengan catatan, kata Sutarmidji, setelah selesai jangan berpikiran untuk bekerja di daerah lain. Tapi, mengabdi di Kota Pontianak. Sebab beasiswa yang digunakan berasal dari uang rakyat. "Dengan begitu, menjadi kewajiban juga melayani rakyat," jabarnya.

Karena itu, sebelum mengambil spesialis, para dokter tersebut harus membuat pernyataan perjanjian bersedia mengabdi di Kota Pontianak 2x4 tahun.

Hingga kini, Pemkot Pontianak baru memiliki 6 dokter berstatus PNS Pemkota Pontianak. "Semua dokter spesialis kita butuhkan. Tapi jumlah saat ini terbatas. Makanya saya dorong mereka ambil spesialis. Seharusnya pemkot punya 20 dokter," tandas Sutarmidji.(*)


Ketapang Kekurangan 1.346 Guru SD

Proses belajar mengajar disebuah sekolah
SUARAPUBLIC.COM – Sekretaris Dinas Pendidikan Kebupaten Ketapang, Nizarwan Ahmad mengatakan, akan melakukan penambahan 300 guru kontrak. Hal tersebut sebagai langkah pemenuhan kekurangan guru di daerah ini.

“Karena memang di Ketapang masih sangat kekurangan guru yakni sekitar 1.346 guru Sekolah Dasar. Penambahan guru kontrak tersebut telah dibicarakan ke Dewan,” kata Nizarwan, Selasa (14/12/2010).

Belum lagi, hingga 2014 nanti, diperkirakan jumlah guru yang sudah masuk pensiun sekitar 873 orang. Sekarang ini jumlah guru yang ada sebanyak 3.843 berstatus PNS dan guru kontrak 825 orang. Jumlah ini dirasakan masih sangat kurang.(*)


Ketapang Kekurangan 1.346 Guru SD

Proses belajar mengajar disebuah sekolah
SUARAPUBLIC.COM – Sekretaris Dinas Pendidikan Kebupaten Ketapang, Nizarwan Ahmad mengatakan, akan melakukan penambahan 300 guru kontrak. Hal tersebut sebagai langkah pemenuhan kekurangan guru di daerah ini.

“Karena memang di Ketapang masih sangat kekurangan guru yakni sekitar 1.346 guru Sekolah Dasar. Penambahan guru kontrak tersebut telah dibicarakan ke Dewan,” kata Nizarwan, Selasa (14/12/2010).

Belum lagi, hingga 2014 nanti, diperkirakan jumlah guru yang sudah masuk pensiun sekitar 873 orang. Sekarang ini jumlah guru yang ada sebanyak 3.843 berstatus PNS dan guru kontrak 825 orang. Jumlah ini dirasakan masih sangat kurang.(*)


Pertama di Kalbar Polres Punya Mobil Labfor

SUARAPUBLIC.COM - Kapolres Sintang AKBP Firly R Samosir mengatakan, saat ini jajarannya sudah dilengkapi dengan alat transportasi (labfor), yang akan berfungsi untuk meningkatkan pekerjaan satuan Reskrim.

"Dengan mobil ini, maka ketika ada kejadian seperti pembunuhan, perampokan atau juga kebakaran bisa kita tangani segera. Minimal mendapatkan data awal untuk penanganan lebih lanjut," jelas Firly, Rabu (15/12/10).

Mobil labfor ini, lanjut Kapolres, merupakan mobil pertama di wilayah Polda Kalimantan Barat yang dimiliki Polres. Karena Polres lain hingga kini belum ada yang dilengkapi dengan mobil labfor.(*)

Pertama di Kalbar Polres Punya Mobil Labfor

SUARAPUBLIC.COM - Kapolres Sintang AKBP Firly R Samosir mengatakan, saat ini jajarannya sudah dilengkapi dengan alat transportasi (labfor), yang akan berfungsi untuk meningkatkan pekerjaan satuan Reskrim.

"Dengan mobil ini, maka ketika ada kejadian seperti pembunuhan, perampokan atau juga kebakaran bisa kita tangani segera. Minimal mendapatkan data awal untuk penanganan lebih lanjut," jelas Firly, Rabu (15/12/10).

Mobil labfor ini, lanjut Kapolres, merupakan mobil pertama di wilayah Polda Kalimantan Barat yang dimiliki Polres. Karena Polres lain hingga kini belum ada yang dilengkapi dengan mobil labfor.(*)