 |
| Suasana saat pengumuman kelulusan tes CPNS Barut tahun lalu |
Ngototnya Teras soal penunjukan pihak yang berhak membuat soal itu, dipastikan berdampak pada pembatalan kontrak beberapa daerah yang terlanjur sudah mendelegasikan pembuatan soal CPNS untuk daerah masing-masing kepada sebuah perguruan tinggi tertentu.
Sebagaimana diketahui, sejauh ini tercatat ada enam kabupaten/kota sudah melakukan penandatanganan kontrak pembuatan soal ujian CPNS hingga beberapa tahun kedepan dengan perguruan tinggi tertentu.
"Saya minta untuk pembuatan soal ini, semua daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Kita sudah menunjuk Universitas Palangkaraya (Unpar) untuk membuat soal itu," tegas Teras.
Menurut Teras hal itu sesuai dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB). "Karena itu saya meminta pemerintah pusat juga konsisten dalam hal pembuatan soal ini," ucap Teras.
Diakui Teras dirinya tak akan mundur sedikitpun dari sikap semulanya yang menginginkan pembuatan soal dilakukan pihak Unpar di Palangkaraya. Paling tidak sikapnya itu akan dipertahankan selama MenPAN dan RB belum mencabut surat terkait masalah itu.
"Jika ada kabupaten/kota yang membuat sendiri soal CPNS, saya meminta pemerintah pusat tidak memproses nomor induk pegawai (NIP) yang lulus tes CPNS didaerah itu," warning Teras.
Sebelumnya, Teras menegaskan agar pelaksanaan tes CPNS di 14 kabupaten/kota di Kalteng dikoordinasikan pemerintah provinsi, termasuk dalam pembuatan soal ujian CPNS. Hal itu menurutnya sebagaimana perintah MenPAN dan RB dalam istruksi tertulisnya.
Artinya, soal ujian yang akan digunakan dalam ujian pada 28 November nanti adalah soal yang dibuat oleh Unpar yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalteng untuk membuat soal tersebut.
Tidak ada komentar: